Selasa, Mei 5, 2026

Masyarakat Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sindang Sari Terkait Dana Desa

Lampung Selatan (HO) – Masyarakat Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum (APH) setempat untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap M. Rapkan selaku kepala desa. terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran dana desa (DD) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

“Kepada Aparat Kepolisian maupun Kejaksaan yang ada di Lampung Selatan agar segera melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pak Kades Rapkan,” ungkap salah satu masyarakat kepada media Handalonline.com, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga:  Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kantor Pertanahan Pesawaran Luncurkan Inovasi Pengukuran Terjadwal

Dikatakannya, karena selama menjabat Kepala Desa Sindang Sari banyak sekali diduga adanya penyimpangan-penyimpangan anggaran seperti hal nya pengelolaan Dana BUMDes maupun program ketahanan pangan.

“Sekali kami berharap kepada aparat penegak hukum yang ada dibumi khagom mufakat segera menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat desa Sindang Sari,” harapnya.

“Jika nanti di temukan penyimpangan anggaran dan telah merugikan negara agar dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.   (Indra/Anwar)

Baca Juga:  Perkuat Komitmen, Disdikbud dan Disdukcapil Lampung Gelar Perjanjian Kerja Sama

Diberitakan sebelumnya dengan link: https://handalonline.com/2025/02/03/bumdes-pengadaan-kambing-ikan-lele-desa-sindang-sari-diduga-ada-penyimpangan/

Berita Populer

Hardiknas 2026: Momentum Teguhkan Semangat Bangun Pendidikan Nasional

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (4/5/2026). Upacara...

Perkuat Komitmen, Disdikbud dan Disdukcapil Lampung Gelar Perjanjian Kerja Sama

Lampung (HO) - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam pemutakhiran data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui...
error: Content is protected !!