Lampung (HO) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam pemutakhiran data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui inovasi RMD-Ku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung terkait pemutakhiran data pendidikan pada Kartu Keluarga. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengapresiasi lahirnya inovasi kolaboratif tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai upaya konkret dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan, khususnya terkait akurasi data kependudukan dan pendidikan.
“Kolaborasi ini melalui inovasi RMDKu (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan) merupakan inovasi yang sangat baik karena menyasar akar masalah, yakni akurasi data,” ujarnya.
Marindo menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Lampung berada di angka 73,98 dan menempati peringkat ke-27 di Indonesia. Ia menekankan bahwa dimensi pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci penting dalam memperbaiki capaian tersebut. Ia mencontohkan masih banyak lulusan sekolah yang status pendidikannya belum diperbarui dalam dokumen kependudukan, seperti KK, sehingga tidak terbaca optimal dalam pendataan BPS.
“Kerja sama ini memastikan data siswa yang lulus dari SMA, SMK, dan SLB langsung diperbarui dalam KK. Dengan begitu, data pendidikan menjadi lebih akurat dan berdampak pada peningkatan IPM,” jelasnya.
Marindo menambahkan, data yang akurat tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk efektivitas penyaluran bantuan seperti BOS, BOSDA, dan beasiswa.
“Jika bantuan tepat sasaran, beban ekonomi keluarga berkurang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Marindo juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dan pihak sekolah dalam memperbarui data kependudukan. “Teknologi harus diimbangi dengan input data yang tepat. Jika tidak, output yang dihasilkan juga tidak akan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa IPM Lampung berada di angka 73,98, yang merupakan gabungan dari dimensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa dimensi pendidikan masih menjadi tantangan, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,61 tahun atau setara kelas II SMP.
“Permasalahan ini salah satunya disebabkan data pendidikan dalam Kartu Keluarga yang tidak diperbarui. Banyak warga tidak mengganti data meskipun anggota keluarganya telah menyelesaikan pendidikan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil bersama Disdikbud meluncurkan inovasi RMD-KU yang memungkinkan pembaruan data pendidikan secara otomatis saat siswa lulus sekolah.
Melalui sistem ini, lulusan akan langsung mendapatkan KK terbaru dengan data pendidikan yang telah diperbarui.
Lukman menjelaskan, pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, cabang dinas pendidikan, hingga Disdukcapil kabupaten/kota. Data lulusan dikumpulkan oleh sekolah, diverifikasi oleh Disdikbud, kemudian diproses oleh Disdukcapil Provinsi sebelum didistribusikan ke daerah sesuai domisili untuk diperbarui.
Selain meningkatkan akurasi data pendidikan, program ini juga diharapkan dapat mendukung target kepemilikan KTP elektronik sebesar 100 persen serta percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Inovasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan IPM, tetapi juga membantu pemetaan data kemiskinan dan kependudukan secara lebih akurat,” kata Lukman. (Red)
