Minggu, Agustus 9, 2026

Kejari Pesawaran Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Telah inkracht

Pesawaran (HO) – Kejaksaan Negeri Pesawaran Lampung melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu, (22/4/2026) sekira pukul 10.00 WIB, di halaman Kejari setempat.

Kegiatan pemusnahan tersebut disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Pesawaran, perwakilan dari Kepolisian Resor Pesawaran, Pabung Pesawaran Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, serta para Kepala Seksi dan Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah inkracht, meliputi perkara narkotika, oharda (orang dan harta benda), perlindungan anak dan KDRT, serta kamnegtibum (keamanan negara dan ketertiban umum).

Kejari Pesawaran Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Telah inkracht

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H, menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

“Guna memberikan kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti, serta sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas dan konsisten,” terang Kajari.  (Red)

Berita Populer

Porwanas 2027 di Lampung, PWI Bidik Gelar Juara

Lampung (HO) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung membidik prestasi terbaik pada cabang olahraga futsal dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 yang...

Dewan Guru SDN 1 Trimodadi Soroti Dugaan Ketidaktransparanan Pengelolaan BOS dan Sarpras, Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Lampung Utara (HO) – Sejumlah guru di SD Negeri 1 Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan...
error: Content is protected !!