Lampung Tengah (HO) – Dalam pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan peningkatan jalan Hotmik, dan Drainase, di Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung yang nilai nya ratusan juta rupiah diduga banyak terjadi penyimpangan, salah satunya dinilai telah melanggar Keputusan Presiden (Kepres) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Salah satu masyarakat setempat mengatakan seperti nya pihak rekanan maupun pemborong yang mengerjakan jalan peningkatan jalan hotmix tersebut sengaja tidak mau memasang papan nama proyek, karena khawatirkan diketahui oleh publik terkait anggaran yang di gelontorkan pemerintah.
“Bukan hanya pengerjaan jalan hotmix itu pak, tapi banyak pengerjaan proyek di Lamteng ini tidak memasang plang nama, begitu juga dengan beberapa pembangunan Drainase,” sebutnya, Senin (5/12/2022).
“Jadi kami duga ada unsur kesengajaan, untuk melancarkan aksinya, lihat aja itu pekerjaan nya pak, kami tidak yakin akan bertahan lama, sedangkan pemerintah desa mengajukan proposal itu sudah sangat lama, alhamdulillah tahun ini di bangun,” timpalnya.
Ketika media ini melakukan konfirmasi kepada pengawas lapangan, Andri mengakui tidak dipasang papan nama, namun dirinya tidak tahu terkait papan nama, dirinya hanya selaku pengawas saja, dan dia mengarahkan agar menanyakan kepada pihak konsultan selaku penanggung jawab.
“Masalah plang saya tidak tahu kenapa tidak dipasang, silakan tanya dengan konsultan nya selaku penanggung jawab, saya ini pengawas banyak pekerjaan mas, dan saya sifatnya hanya monitoring, saya tidak selalu dilokasi disini,” ujarnya.
Sementara itu Rico selaku Konsultan Proyek tersebut ketika konfirmasi terkait keterbukaan informasi pemasangan plan, hanya diam, juga juga terkesan menutupi dan tidak tahu, begitu juga terkait perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
“Saya tidak tau mas, saya hanya staf biasa, proyek ini mulai dikerjakan dari tanggal 1 bulan 12 tahun ini, kalau volume panjang 233 meter, lebar 2,8 meter, tebal 3 cm, dengan anggaran Rp 200.000.000,” sebutnya.
Untuk diketahui anggaran setiap pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PeÂmerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. sampai berita ini diterbitkan, awak media masih memantau pekerjaan tersebut. (Red)
