Selasa, Mei 5, 2026

Bayar Pajak, Samsat Desa Hanura Bantah Ada Praktik Pungli

 

Ini Klarifikasi Warga Sukajaya Lempasing Bayar Pajak Motor

Pesawaran (HO) – Beredarnya kabar pemberitaan berjudul “Awas, Pungli Samsat Desa Hanura Merambah, Warga Kecewa” membuat Koordinator Samsat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Akbar Setiawan, SH melakukan klarifikasi, bahkan dirinya membantah terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) saat pembayaran pajak motor.

“Ini ada kesalahpahaman, karena sebelum bayar pajak harus melakukan registrasi dan identifikasi bagi wajib pajak dasarnya Peraturan Kepolisian 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,” ujar Akbar, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga:  Gejolak Desa Munca, Dugaan Korupsi APBDes Resmi Dilaporkan ke Kejari Pesawaran

Akbar menjelaskan, terkait surat kuasa bermaterai itu syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera di bagian ketiga pada pasal 61 ayat 1,2, dan 3, serta pasal 62 pada Peraturan Kepolisian 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Begitu juga di sampaikan, Elza salah satu masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan, melalui videonya mengklarifikasi terkait ada nya kabar ada praktik pungutan liar dalam pembayaran pajak motor du Samsat Desa (Samdes) Hanura.

Baca Juga:  Truck Fuso Alami Rem Blong, Delapan Mobil Alami Kecelakaan di Jalinbar Negeri Sakti

“Saya Elsa ingin mengklarifikasi masalah kejadian kemarin bahwasanya di Samdes Hanura tidak ada pungli seperti yang di ceritakan di media, ayo masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya masyarakat Desa Hanura dan sekitarnya agar membayar pajak tepat waktu di kantor Samsat terdekat,” himbau nya. (Red)

Berita Populer

Hardiknas 2026: Momentum Teguhkan Semangat Bangun Pendidikan Nasional

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (4/5/2026). Upacara...

Perkuat Komitmen, Disdikbud dan Disdukcapil Lampung Gelar Perjanjian Kerja Sama

Lampung (HO) - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam pemutakhiran data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui...
error: Content is protected !!