Lampung Selatan (HO) – Kepemimpinan Kepala Desa Neglasari Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Jamaludin dikeluhkan masyarakat desa setempat, pasalnya dalam penggunaan Dana Desa tidak transparan dan diduga ada indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga ratusan juta rupiah.
Salah satu masyarakat yang untuk sementara tidak mau disebutkan nama, alasan demi keamanan kepada Handalonline.com mengatakan sejak awal Jamaludin memimpin Desa Neglasari betul adanya pembangunan namun pihaknya menduga banyak sekali anggaran baik segi fisik maupun non fisik yang di simpangkan.
“
Contohnya Pada tahun 2018 Pagu Rp. 1.194.541.754 ada item yang kami pertanyakan selaku masyarakat karena dana tersebut dikucurkan pemerintah pusat untuk untuk memfasilitasi dan mensejahterakan masyarakat dan kami juga harus tahu kemana saja dan apa saja anggaran-anggaran tersebut,” ungkap Perwakilan masyarkat Senin (3/10/2022).
Contoh lain kata dia, item yang dianggarkan Jalan rabat beton Rp. 197.341.500 dan dianggarkan kembali Jalan Desa rabat beton Rp. 399.173.700 Jalan Desa rabat beton Rp. 43.037.900.
“Itu sangat kami pertanyakan ke mana sisa anggaran menurut kami jika pada tahun 2018 ada Pembangunan rabat beton volume 260 x 2.5 x 0.12 M Biaya Rp. 115.452.600 Lokasi Dusun Wonorejo Tahun 2018 ada juga masih di lokasi yang sama pembangunan rabat beton volume 160 x 3 x 0.12 Biaya Rp.85.601.400 Lokasi Dusun Wonorejo Tahun 2018 itu kami selaku masyarakat mempertanyakan kemana sisa anggaran tersebut,” kata dia.
Dia melanjutkan harusnya jika sudah anggaran sebanyak itu masih bisa membangun jalan-jalan di gang yang ada di Dusun Wonorejo yang perlu dibangun, contohnya jalan menuju pertanian atau perkebunan yang memang di situ belum ada sentuhan sejak puluhan tahun dari dana desa bahkan jalan tersebut di onderlagh oleh pemilik kebun.
Pihaknya juga masih mempertanyakan anggaran pada tahun 2018 Penyertaan Modal BUMDes badan usaha milik desa Rp. 106.596.201, kemudian Jamban Umum MCK umum, Bantuan Pembuatan Jamban Keluarga Sebanyak 70 KK Rp. 33.000.000 dan Sumber Air Bersih Milik Desa Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan Sumur Bor, Bantuan kegiatan PAMSIMAS Rp. 26.172.800 Terselenggaranya Pembinaan PKK kesekretariatan PKK, Pokja I, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4.
“Kami selaku masyarakat tidak pernah tahu apa bentuk dari penyertaan badan usaha milik desa tersebut karena kami selaku masyarakat tidak mengetahui itu berjalan di bidang apa namun kami pernah mendengar bahwa dana tersebut itu diperuntukkan untuk usaha tahu dan tempe harusnya kami selaku masyarakat Desa Neglasari juga berhak untuk menggunakan dana tersebut namun inilah yang terjadi di desa kami dan untuk MCK itu memang benar adanya namun untuk realisasinya kami kurang paham,” ujarnya
Setiap ada kegiatan pengajian peserta iuran Rp. 20.000,- dan pihaknya merasa bertanya-tanya, anggaran PKK yang sudah ada di data pengeluaran desa berfungsi sebagai apa.
Sedangkan pada tahun 2019 Desa Neglasari memiliki anggaran Rp. 1.486.514.351,- untuk itu masyarakat Neglasari juga mempertanyakan terkait item anggaran Jamban Umum MCK umum, Rp. 70.250.000 dan Prasarana Jalan Desa Gorong-gorong, Drainase, Rp. 326.808.000 dan Item Jalan Desa Rp. 427.056.300 kemudian Item Sarana Sanggar Seni dan Belajar Rp. 20.060.000.
Sumber lain menuturkan, dirinya mempertanyakan kemana sisa anggaran yang sangat luar biasa tersebut.
“Menurut kami selaku orang yang tidak mengerti harusnya jalan-jalan di Dusun Neglasari jika ada anggaran sebesar itu harusnya sudah bagus semua ada bentuk pembangunan pada tahun 2019 namun bisa kita lihat dari segi bangunannya,” tukas dia.
“Seperti Pembangunan jalan rabat beton volume 250 x 2.5 x 0.12 M dan 4 x 0.5 x 0.5 M Biaya Rp. 105. 998.000 dan gorong-gorong Rp. 22.205.000 Lokasi Dusun Neglasari Tahun 2019 dan Pembangunan jalan rabat beton volume 200 x 3 x 0.12 M Biaya Rp. 97.876.420 Lokasi Neglasari Tahun 2019 nah itu sisa anggarannya ke mana lagi dan ada juga terkait MCK itu ke mana juga anggarannya sisanya kemudian ada juga sanggar seni itu sanggar seni ke mana larinya karena kami selaku masyarakat tidak pernah tahu itulah yang terjadi di Desa kami dan kami rasa penegak hukum sudah pasti tahu,” cetusnya.
Kemudian Pada tahun 2020 Pagu Rp. 1.496.271.000 masyarakat juga mempertanyakan anggaran pada tahun tersebut pada saat itu pandemi sedang gencar-gencarnya dan pada saat itu ekonomi sedang tidak baik karena PPKM ada beberapa yang juga kami pertanyakan item dari dana desa ada item Gedung Balai Desa.Balai Kemasyarakatan yang menelan anggaran Rp. 73.183.000 sejak dulu itu seperti itu saja bangunannya cuma chat saja yang agak berubah.
Pihaknya juga menduga pada saat pembagian BLT dengan jumlah KPM sebanyak 160 kepala keluarga yang di anggarkan sebesar Rp. 312.000.000 itu juga menjadi pertanyaan.
“Kami juga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya karena masyarakat yang layak mendapatkan malah tidak dapat justru yang sangat tidak layak dapat malah mendapatkan sudah bukan menjadi rahasia umum di desa kami,” sesalnya.
Mereka juga menerangkan Pada tahun 2020 ada item Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Pembangunan Rabat Beton Gang Embung Dan Gang Jambu 1 Paket Rp. 159.380.200.
Pembangunan jalan rabat beton volume 115 x 3 x 0. 12 Biaya Rp. 64.962.400 Lokasi Dusun Bangun Rahayu Tahun 2020 ada juga Pembangunan Gorong-gorong volume 0.5 x 0.5 x 4 M Biaya Rp.8.116.750 Dana Desa Tahun 2020 Dusun Bangun Rejo.
“Pada anggaran tahun 2020 itu banyak sekali yang kami pertanyakan dan kami sangat yakin bahwasanya SPJ dan LHP itu dimanipulasi,” terangnya.
Dan tidak hanya itu, di tahun 2021 masyarakat juga masih mempertanyakan anggaran-anggaran yang menurut mereka itu pasti ada indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), seperti kegiatan Pembangunan Rabat Beton Gang Sawo Rp. 55.958.800 kemudian pembangunan Rabat beton gang Pasar Rp. 54.664.100 dan Pembangunan Talut Gang Sekolah Rp. 49.359.500.
Dan ada lagi anggaran Barang, Perjalanan Dinas Dan Langganan Koran Rp. 68.860.050,- pihaknya juga kembali mempertanyakan ke mana sisa-sisa anggaran tersebut apalagi ini ada langganan perjalanan dinas dan langganan koran.
“Apa iya langganan koran sampai menghabiskan anggaran puluhan juta ini sudah tidak bisa kami diamkan kami berharap kepada aparat penegak hukum yang ada di Lampung Selatan untuk segera menindaklanjuti keluhan kami,” paparnya.
Dalam hal ini pihaknya selaku masyarakat Desa Neglasari berharap kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kepada Tindak Pidana Korupsi berharap kepada penegak hukum untuk segera turun ke desa kami dan kami rasa pihak-pihak terkait sudah tahu namun inilah yang terjadi di desa kami betul adanya pembangunan semua ada tidak ada yang tidak dibangunkan namun sisa-sisa anggaran tersebut harusnya bisa dirasakan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan tim-tim nya.
Sementara itu Kepala Desa Neglasari Jamaludin ketika dikonfirmasi media Handalonline.com terkait Ada dugaan penyimpangan anggaran dana desa dirinya menepis apa yang dikeluhkan masyarakat setempat.
“Nanti saya akan konfirmasi mana-mana saja yang dipermasalahkan. yang jelas kita sudah mengerjakan apa adanya, pelaksana kegiatan (TPK), sudah saya panggil semua karena sistem saya TPK dan kadus-kadus yang mengurus dan nanti saya panggil supaya jelas,” ucapnya.
Dirinya berharap bisa bertemu dahulu untuk bicara dari hati ke hati guna menciptakan suasana yang kondusif, karena menurutnya kabar dugaan korupsi dana desa ini bagian dari usaha orang-orang yang mau menjatuhkan dirinya sebagai kades.
“Kesempurnaan itu hanya milik Allah kita manusia tempatnya khilaf salah dan dosa jadi mohon maaf nada saya agak tinggi bicara karena saya sedang pusing dan mengurusi masyarakat yang banyak jadi mungkin seperti itu aja kita duduk bareng supaya kita bisa jadi saudara kita bisa jadi sahabat,” pungkasnya. (Indra Jaya)
