Kamis, Juni 13, 2024

Diduga Makan Hak Fakir Miskin, DPRD Pesawaran Desak Dinsos Ganti Suplayer 3 Kecamatan

Pesawaran (HO) – Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran angkat suara terkait adanya dugaan fee yang diterima Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan oknum dinas Sosial Kabupaten setempat oleh suplayer pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 3 Kecamatan, Kabupaten Pesawaran.

Anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem, Roliansyah menegaskan agar Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran menertibkan suplayer-suplayer nakal yang ada agar hak masyarakat penerima manfaat bisa maksimal tersalurkan.

“Ya kita sebelumnya memang sudah turun ke E-Warong, nantinya setelah hasil penelusuran dibawah sudah lengkap kami akan panggil dinas terkait,” tegasnya, Senin (15/3/2021) via sambungan seluler.

Ditambahkan, dirinya meminta agar Dinas Sosial mengganti suplayer nakal yang ada di Kabupaten Pesawaran.

“Kita minta pertanggungjawaban kepada dinas, masa iya suplayer nakal seperti ini masih kita pakai, Kalaupun masih juga dipakai ya kita akan serahkan ini masalah ini kepada pihak berwenang,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, CV Setia Mujirahayu Sentausa (CV. SMS) Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tiga Kecamatan Kabupaten Pesawaran diduga memakan hak fakir miskin yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut terungkap saat dilakukan investigasi di lapangan menemukan fakta-fakta bahwa jumlah komponen bantuan di Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pedada, dan Marga Punduh tidak mencapai Rp.200.000,- seperti apa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian sosial pusat.

Baca Juga:  Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

“Ya, saya terima setiap bulan terima BPNT di warung pak Nanang, ya itu semua yang kami dapat di bulan ini pak, tidak saya kurang-kurangi,” ujar salah seorang KPM di Kecamatan Marga Punduh, Kamis (4/3/2021).

“Kalau cukup atau enggak ya bapak hitung sendiri, layak tidaknya bantuan itu di nilai Rp.200.000,” timpalnya.

Saat dikalkulasikan, bantuan yang diterima jauh dari jumlah bantuan.

Barang yang di terima jika dicek memakai harga warung diduga tidak mencapai Rp. 200.000 sesuai saldo yang ada di kartu ATM BPNT barang barang yang di terima oleh KPM:

Beras 12kg x 10.000=Rp.120.000,-
Telur 15 =Rp.19.000,-
Apel 1/2 kg = Rp.15.000,-
Kentang 1/2 kg =Rp 7500,-
Kacang hijau 1/4 kg = Rp. 5000,-
Total= Rp. 166.500,-

Ada dugaan kongkalikong antara suplayer dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan oknum di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

Salah seorang sumber terpercaya mengungkapkan, ada sejumlah dugaan suap yang mengalir dari suplayer kepada oknum TKSK maupun oknum Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran untuk melancarkan aksinya.

Baca Juga:  Desa Dantar Akan Jadi Puncak Gebyar Intervensi Stunting, Nanda: Posyandu Dilengkapi Antropometri

“Sejenis komitmen tidak tertulis, setau saya ada itu mas, coba nanti mas telusuri, buat TKSK berapa buat dinas berapa, jumlahnya beraneka ragam, ada yang 3 ribu ada yang 5 ribu per KPM,” ungkapnya.

Dirinya mengaku tidak heran jika nominal bantuan kepada KPM tidak sampai Rp 200.000,- sebagaimana mestinya karena sudah banyak setoran yang diberikan untuk memastikan posisi suplayer tetap dapat menyuplai barang di 3 Kecamatan tersebut.

“Ya belum fee E-warong, oknum TKSK dan oknum dinas itu, wajar saja jika jumlah komponen tidak sesuai,” tandasnya.

Saat di konfirmasi, TKSK Punduh Pedada Sriyono berkilah adanya fee kepada dirinya dari suplayer, hanya saja menurutnya ada uang transport dan bensin yang diterima dari suplayer kepada TKSK.

“Kami hanya mengandalkan tali asih dari Kemensos mas, kalau fee dari suplayer tidak ada, mas tanya saja dengan suplayer,” kilahnya.

Sedangkan pengurus CV SMS sebagai suplayer BPNT di 3 Kecamatan, Dedi sulit untuk dihubungi saat dikonfirmasi. (Randy/Red)

Berita Populer

Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

Pesawaran (HO) - Menjelang Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Lampung, yang akan di gelar pada akhir Juni 2024 mendatang, seperti...

Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten  Pesawaran Provinsi Lampung  melalui Bagian pengadaan barang dan jasa, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
error: Content is protected !!