Selasa, Desember 9, 2025

Masyarakat Pringsewu Laporkan Dugaan Korupsi PUPR Puluhan Milyar ke Kejati

Pringsewu (HO) – Carut-marut dugaan korupsi pada proyek pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu Lampung tahun anggaran 2024 menimbulkan gejolak.

Dugaan bagi-bagi fee proyek oleh sejumlah oknum pejabat PUPR setempat disorot masyarakat sebagai wujud buruknya kinerja pegawai OPD setempat.

Banyaknya anggaran menguap tersebut dituding menjadi buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jejama Secancanan.

“Ya itu lah sebabnya banyak bangunan dengan kualitas buruk di sini, karena belum apa-apa sudah ada setoran-setoran yang tidak sesuai peruntukan,” ujar warga Pringsewu berinisial MN, 22 Juli 2025.

Baca Juga:  Satlantas Polres Pesawaran Gelar Operasi Zebra 2025, Catat 1087 Kasus Pelanggaran

Ditambahkan MN, dirinya bersama masyarakat lain akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum agar terbongkar semua dugaan korupsi yang ada di Dinas PUPR Pringsewu.

“Kami minta back up kawan-kawan handalonline.com untuk melaporkan korupsi ini ke Kejati Lampung tembusan ke Kejagung RI mengingat jumlah anggaran yang fantastis mencapai puluhan Milyar rupiah,” tambahnya.

Aliran Dana Setoran Masuk Ponpes di Kabupaten Pesawaran

Lebih parahnya kata dia, pada tahun 2025 ada dugaan sejumlah aliran dana dengan alasan setoran proyek yang mengalir sampai ke salah satu ponpes yang ada di Pesawaran.

Baca Juga:  LSM PRO RAKYAT Tempuh Jalur Konstitusi, Uji Undang-Undang ke MK Demi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

“Saya dapat juga info, setoran-setoran di Pringsewu ini mengalir ke Pesawaran, informasi ini akurat bang, nanti kita lampirkan juga dalam laporan sehingga APH dapat menelusurinya,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya dengan link: Puluhan Milyar Proyek Dinas PUPR Pringsewu Diduga Bermasalah

 https://handalonline.com/2025/07/21/puluhan-milyar-proyek-dinas-pupr-pringsewu-diduga-bermasalah/

Berita Populer

Desak Copot Kepala BPKP Lampung, LSM PRO RAKYAT Datangi BPK RI dan Surati Presiden Prabowo

Sekretaris Umum Menilai Perwakilan BPK Provinsi Lampung Lakukan Pemeriksaan Tidak Sesuai Standar Lampung (HO) - Menjelang Tutup Buku Tahun Anggaran 2025, Ketua Umum LSM PRO...

Ketua Harian YALPK GROUP Menduga Ada Pelanggaran Proses Akta Jaminan Fidusia oleh Leasing

Jawa Timur, Sidoarjo (HO) - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK GROUP), ditemukan dugaan pelanggaran oleh leasing atau...
error: Content is protected !!