Pringsewu (HO) – Kepala sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Adiluwih yang terletak di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung diduga dalam mengelola anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, 2021 dan 2022 terindikasi ada penyimpangan anggaran yang nilai nya mencapai ratusan juta rupiah.
Hal ini diungkapkan alah satu perwakilan wali murid yang enggan disebut namanya menceritakan kepada media Handalonline.com saat melakukan uji informasi di tempat anaknya menimba ilmu, dia mengatakan meskipun sudah ada dana bantuan operasional sekolah bos yang disalurkan oleh pemerintah pusat namun diri nya masih mengeluhkan terkait daftar ulang maupun pembayaran SPP.
“Ya anak saya itu kelas 10 yang artinya kelas 1 SMK beberapa waktu yang lalu saat anak saya baru memulai sekolah di SMK Islam Adiluwih untuk daftar ulang maupun pembelian baju seragam serta uang bisa dikatakan bangunan itu dikenakan tarif sebesar Rp. 2. juta rupiah serta dikenakan pembayaran SPP sebesar Rp. 200 Ribu per bulan jadi jika dikalikan selama 1 tahun jumlahnya Rp. 2.400,” ucap wali murid kepada Handalonline.com Selasa, (23/5/2023).
Wali murid menduga realisasi penyaluran dana yang bersumberkan dari pemerintah pusat tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan kuat dugaan dijadikan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah.
Pada tahun 2020 anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMK Islam Adiluwih sebesar Rp. 495.960.000 yang terbagi menjadi 3 tahap. tahap 1 Rp 156.960.000 tahap 2 Rp 209.280.000 tahap 3 Rp 126.720.000.
“Sangat besar sekali ya kalau melihat anggarannya hampir setengah miliar itu tidak pernah ada keterbukaan dari pihak sekolah dan untuk anggaran bos sedangkan di tahun itu pandemi covid-19 masih hangat-hangatnya dan kuat dugaan anggaran tersebut itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya,” ujar nya.
Begitu juga Kemudian tahun 2021 anggaran bantuan operasional sekolah SMK Islam Adiluwih sebesar Rp. 430.400.000 yang terbagi menjadi 3 tahap. tahap 1 Rp 125.760.000, tahap 2 Rp 168.320.000 dan tahap 3 Rp 136.320.000.
Tidak sampai di situ pihak juga mempertanyakan terkait pengembangan perpustakaan yang di anggarkan sebanyak 2 tahap Rp 375.000 Rp 41.714.000.
“Terkait item tersebut kuat dugaan ada indikasi mengapa demikian pada tahun 2021 menurut anak-anak kami buku di perpustakaan itu tidak ada buku baru melainkan buku lawas semua,” ucap nya.
Selanjutnya pihaknya juga mempertanyakan terkait item realisasi langganan daya dan jasa yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 4.125.600, Rp 8.573.000 dan Rp 5.196.300.
“Ke mana lagi anggaran sebanyak ini untuk langganan daya dan jasa itu kan hanya membayar listrik masa iya pembayaran listrik sampai sebesar ini,” tanya perwakilan masyarakat.
Pihaknya juga kembali mempertanyakan terkait realisasi item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 11.312.600 Rp 64.650.500 Rp 42.062.500.
“Terkait realisasi item ini kuat dugaan ada indikasi penyimpangan karena bisa dilihat dari cerita anak-anak kami fasilitas sekolah itu kurang memadai seperti kaca pecah kemudian plafonnya bolong dan ini sudah jelas kami berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti terkait dana BOS,” jelas nya.
Tidak sampai di situ pihaknya juga mempertanyakan terkait pembayaran gaji guru yang dianggarkan sebanyak 3 tahap
Rp 35.820.000 Rp 59.700.000 dan Rp 47.760.000.
“Kami berharap dalam hal ini untuk aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait untuk turun ke sekolah dan mempertanyakan terkait anggaran untuk pembayaran gaji guru agar semuanya terang benderang,” pinta nya.
Selanjutnya di tahun 2022 masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait anggaran bantuan operasional sekolah BOS sebesar Rp. 454.400.000 yang dianggarkan sebanyak 3 tahap. tahap 1 Rp 136.320.000 tahap 2 Rp 181.760.000 dan tahap 3 Rp 136.320.000 yang menurut mereka banyak juga terjadi dimanipulasi Rincian Penggunaan seperti penerimaan Peserta Didik baru yang dianggarkan sebanyak 2 tahap Rp 10.500.000 dan Rp 2.700.000.
“Kembali lagi kami sampaikan kami mempertanyakan terkait item ini ke mana lagi anggaran ini,” timpal nya.
Tidak sampai di situ wali murid juga mempertanyakan kembali terkait item langganan daya dan jasa yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 7.409.100 Rp 12.118.400 Rp 9.570.700.
“Sangat besar sekali anggaran untuk langganan daya dan jasa kami selaku perwakilan wali murid juga berharap terkait item ini di audit kembali,” ungkap nya.
Pihaknya juga kembali mempertanyakan terkait penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 59.880.000 Rp 2.375.000 serta Rp 12.300.400.
“Terkait item ini kami pertanyakan itu sudah sampai mendekati hingga Rp. 100 juta ke kemana lagi anggaran sebesar ini,” ujar nya.
Masih di tahun 2022 pihaknya juga kembali mempertanyakan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah yang kembali diantarkan sebanyak 2 tahap Rp 14.786.000
Rp 9.375.000.
“Ya tentunya anggaran ini kami pertanyakan juga karena menurut kami untuk prasarana sekolah tidak ada perubahannya seperti itu saja dari dulu dan bahkan anak-anak kami juga mengeluhkan terkait fasilitas untuk ekstrakurikuler,” ujar nya.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait penyediaan alat multi media pembelajaran yang dianggarkan sebanyak 2 tahap Rp 2.975.900 Rp 16.140.000.
“Terkait item tersebut kami juga menduga ada indikasi dimanipulasi laporan pertanggungjawabannya dan kami juga itu minta di audit,” sebutnya.
Perwakilan masyarakat juga mengutarakan pihaknya kembali mempertanyakan terkait untuk pembayaran honor yang dianggarkan sebanyak 3 kali Rp 47.970.000 Rp 79.950.000 dan Rp 40.880.000.
“Kami ulangi sekali lagi terkait pembayaran untuk guru kami berharap kepada pihak-pihak terkait untuk segera kembali memeriksa dan segera turun ke sekolah untuk mengaudit kembali kebenaran dari anggaran dana BOS ini karena dana BOS sepengetahuan kami adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan diprioritaskan siswa-siswi yang menimba ilmu,” terang nya.
Perwakilan wali murid yang enggan disebut namanya berharap dengan adanya pemberitaan ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Pringsewu maupun tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres setempat untuk segera memeriksa semua anggaran anggaran dana BOS yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat ke SMK Islam Adiluwih.
“Karena pihaknya menduga anggaran tersebut dimanipulasi laporan pertanggungjawabannya serta terindikasi dijadikan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah,” jelas nya.
Jadi dalam hal ini pihaknya sangat berharap sekali untuk pihak-pihak terkait kembali mengaudit semua anggaran dana BOS yang tentunya sudah masuk ke sekolah tersebut.
“Karena sekolah SMK ini adalah sekolah islami dan harusnya kepala sekolah itu memberikan contoh yang baik dan memajukan dunia pendidikan, serta transparan dalam mengelola anggaran dana BOS karena dana tersebut bukan untuk kepala sekolah melainkan untuk operasional siswa-siswi yang menimba ilmu,” pungkas nya.
Terpisah Kepala SMKS Islam Adiluwih Abdul Latif S.Ag, saat dikonfirmasi media handalonline.com, melalui sambungan telepon seluler mengatakan untuk bertemu dulu seperti kawan media yang lain bersilaturahmi, namun ketika media ini mengatakan hanya tujuan konfirmasi Abdul Latif agak emosi dan mempersilakan untuk di publikasikan, terkesan menantang aparat penegak hukum.
“Jika mau dilaporkan, laporkan saja, jika mau diberitakan silakan, karena semuanya sudah saya realisasikan sesuai dengan juknis,” katanya. (Indra Jaya)
