Kakon Tanjung Siom Diduga Fiktif, Mark Up Dana Desa, Masyarakat Desak Aparat Penegak Hukum

 Editor: M.Ismail 
Kakon Tanjung Siom Roni Faslah Diduga Fiktif, Mark Up Dana Desa, Masyarakat Desak Aparat Penegak Hukum

Tanggamus (HO) – Masyarakat Pekon Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Lampung, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa Roni Faslah kepala pekon setempat, karena diduga dalam pengelolaan Dana Desa banyak terjadi penyimpangan dan terindikasi Mark Up dan ada beberapa kegiatan fiktif.

“Saya mewakili masyarakat Pekon Tanjung Siom mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait realisasi Dana Desa tahun 2021 dan 2022 terindikasi banyak penyimpanan,” ungkap warga Dusun 3 ini kepada Handalonline.com, Senin (19/12/2022).

Menurut data pada tahun 2021 katanya, untuk pagu nya, Rp 1.060.262.000 dengan Item Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan Prasarana energi tingkat desa (Belanja Barang Perlengkapan yang di Serahkan ke masyarakat) di anggarkan sampai tiga tahap dengan total keseluruhan Rp 769.936.923, namun pihaknya tidak melihat dan dimana realisasi pelaksanaan nya.

“Boleh di cek di setiap dusun, baik Dusun 1,2,3,4 dan 5, abangkan media selaku sosial kontrol, bisa di lihat langsung di pekon kami, jika tidak ada, kami diduga itu fiktif,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, ada penganggaran untuk Tong sampah sebanyak tiga tahap, dengan nilai keseluruhan Rp 62.619.888, tetapi di berikan untuk Masjid dan mushola saja.

“Di Tanjung Siom ini jumlah Masjid kami ada 5 masjid dan mushola ada 3 jadi semua nya berjumlah ada 8 dan masing masing mendapatkan 1 tong sampah saja .tetapi kalau melihat anggarannya segitu banyak, rasa nya tidak sesuai walaupun kami awam, tinggal di kampung tapi tidak semua kami ini bodoh, paling banyak 1 tong sampah itu berkisaran harga Rp 4.000.000 Abang kalikan saja berapa, ini jelas ada indikasi Mark Up,” sebutnya.

Kepala Pekon Tanjung Siom Roni Faslah

Belum lagi sambungnya, ada item pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengerasan jalan Pekon (Rehab jalan Pekon/Paving blok Uk P.400 M X L 1,60 M) di anggarkan dua kali Rp 217.401.000, menurut warga Dusun 2 dan 3 bangunan paving blok itu sudah ada sebelum Kepala Pekon Roni Faslah menjabat, kalaupun di rehab cuman paving blok nya tapi tidak mungkin memakan anggaran segitu banyak, karena pembuatannya hanya sepotong sepotong saja, Bahkan ada yang cuma di tambal memakai adukan semen dan pasir.

Baca Juga:  JAM-Pidmil Lakukan Kunjungan, Panglima TNI: Koordinasi Dengan Penyidik Polisi Militer

“Ada juga untuk Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan lain (Gorong-gorong, selokan box, slab culver, Drainase prasarana jalan lain (TPT Dusun Tanjung Aman Uk 59 M X T.2) senilai Rp 22.042.000, benar ada pengerjaan nya tapi di kerjakan hanya sepotong- sepotong saja tidak di kerjakan langsung, itupun di kerjakan karena kami usulkan ke pekon khawatir terjadi longsor,” ungkapnya.

Dia menambahkan begitu juga untuk item Pembangunan Drainase jalan Poros Pekon dengan Panjang 172 M X 0,5 M Rp 33.842.000, diduga tidak sesuai pengerjaan nya dengan anggaran yang ada.

“Dan untuk untuk item Jumlah peserta peningkatan Kapasitas perangkat Pekon Belanja barang dan jasa yang di serahkan ke masyarakat di anggarkan dua kali, jadi total keseluruhannya Rp 28.300.000, masyarakat juga tidak tahu kemana anggaran tersebut,” ujarnya.

Begitu juga di ungkapkan salah satu masyarakat Dusun 3, dia mendapatkan informasi untuk tahun 2022 Pagu Rp 1.161.651.000, ada salah satu Item untuk Peningkatan Produksi Peternakan yang di serahkan (Bantuan Bibit tanaman yang di serahkan ke Masyarakat) dianggarkan dua kali, untuk tahap tiganya belum keluar jadi total keseluruhannya Rp 462.722.222, masyarakat sangat kecewa karena bibit yang di berikan hanya bibit biasa bukan bibit cetekan dan warga di berikan sebanyak 2 kali pertama bulan Oktober berupa 5 batang buah pinang, 5 batang alpukat dan 5 batang duren jadi jumlah nya ada 15 batang dan yang terakhir di awal Desember ada 15 batang bibit pinang, harga perbatang bibit pinang, alpukat berkisaran 3 ribu, karena bibit biasa bukan cetekan, kalau duren berkisaran  5 ribu rupiah artinya kalau melihat anggaran yang begitu banyak rasanya tidak sesuai, justu jadi menjadi pertanyaan masyarakat.

Baca Juga:  Terbukti Perkara Kawasan Berikat, Leslie Girianza Hermawan di Vonis 13 Tahun Penjara

“Selain itu di tahun 2022 ada Pembinaan Kemasyarakatan desa/Pengadaan/Penyelenggaraan/Pos keamanan desa (Pembangunan pos ,pengawasan pelaksanaan jadwal Ronda/patroli dll) Pos keamanan desa (pengadaan/ penyelenggaraan Pos keamanan Pekon) Rp 19.500.000, namun tidak ada bangunan Pos Ronda yang menggunakan Dana Desa, baik di Dusun 1,2,3 dan 4, karena Pos ronda yang ada di bangun oleh masyarakat secara swadaya, yang ada di Dusun 5, tapi cuman atap nya saja, berupa 10 lembar asbes itupun saat ini baru mau dipasang,” tutur nya.

“Perangkat pekon pun sudah lima bulan belum di gaji, padahal ada Item Pemberdayaan masyarakat Desa peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Insentif RT, staf Pemerintah Pekon, Linmas, bantuan PKK dan Karang Taruna tahap I dan II total keseluruhan nya Rp 163.027.482, sedangkan melihat dari anggaran nya tahap 1 dan II sudah disalurkan dari pusat,” keluhnya.

“Jadi kami sangat berharap aparat penegak hukum, baik Kejari maupun Polres Tanggamus agar segera menindak lanjuti keluhan kami ini, untuk segera melakukan pengungkapan adanya indikasi korupsi Dana Desa, untuk tahun 2021 dan 2022, bilamana ada penyimpangan agar di proses secara hukum,” harapnya.

Sementara itu Kepala Pekon Tanjung Siom Roni Faslah saat akan dikonfirmasi diruang kerjanya tidak berada di kantor, begitu juga ketika dihubungi melalui telepon seluler dengan nomor 081272441xxx, dalam keadaan aktif namun tidak di angkat, dan ketika di kirim pesan melalui pesan whatsapp terkirim namun tidak di balas.

“Pak Kakon tidak masuk kerja, kami tidak tahu kemana,” ujar salah satu staf kantor Pekon Tanjung Siom. (Ardiyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here