Minggu, Juni 16, 2024

Hindari Berita Hoax, Bawaslu Pesawaran Gelar Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024

Pringsewu (HO) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 untuk menghindari Isu, Shara, Hoax, yang di gelar di Hotel Regency Pringsewu, Kamis (1/12/2022).

Ketua Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Riswanto mengatakan, Insan pers bagian 4 pilar demokrasi sebagai informasi pada masyarakat, informasi yang baik yang tidak mengandung Hoax dan isu sara.

Hindari Berita Hoax, Bawaslu Pesawaran Gelar Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024

“Demokrasi, Hoax dan isu sara hampir mirip dengan kasus Sianida tidak nampak tapi bisa mematikan demokarasi.karena sekarang bukan latah lidah tapi latah jari, ketika kita menerima informasi cari dulu kebenarannya baru kita share ke medsos,” ujarnya saat membuka kegiatan, mewakili Ketua Bawaslu Ryan Arnando.

Baca Juga:  Pemdes Bandar Dalam Salurkan BLT DD Triwulan ll Kepada 66 KPM

Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelengaraan tersebut diikuti oleh berapa peserta, Insan Pers lembaga dan organisasi. Menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran M.Ismail, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Erizal dan Kasat Intel Polres Pesawaran Iptu Dartyo Santiko.

Ketua PWI Kabupaten Pesawaran Sekaligus Sebagai Narasumber mengatakan, media sebagai mitra strategis karena media bisa memberikan informasi ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan isu sara dan hoax. Karena peran media salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Saya yakin, media yang hadir ini sudah memiliki pemahaman bagai mana untuk menghindari berita Hoax dan Bawaslu harus pro aktif untuk memberikan informasi kepada awak media, sehingga berita tidak simpang siur dan kedepan bisa mengadakan pers rilis untuk menjamin kebenaran informasi tersebut,” ucapnya.

Baca Juga:  Proyek Jalan Pesibar, Pidsus Kejati Lampung Kembali Periksa Kepala BPKAD

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung Erizal mengatakan, dalam undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah hak semua, karena ini sebagai dasar masyarakat mendapatkan informasi tersebut.

“Lahirnya undang – undang Nomor 14 tahun 2008, ada kewajiban publik yang harus ada keterbukaan terhadap masyarakat, kalau tidak ada suatu lembaga publik tidak ada keterbukaan informasi publik perlu di pertanyakan,” ujarnya. (Red)

Berita Populer

Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Pesawaran Gelar Khitanan Massal Gratis

Pesawaran (HO) - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Polres Pesawaran Polda Lampung, menggelar Khitan Massal Secara gratis di Aula Pamor Persada Polres Pesawaran...

Plt Kajati Lampung I Gede Ngurah Sriada Lantik Asintel, Aswas dan Tiga Kajari

Lampung (HO) - Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung I GDE NGURAH SRIADA, S.H., M.H., melantik Pejabat Eselon III dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. ...
error: Content is protected !!