Lampung Selatan (HO) – Kinerja Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Lampung, Romsi banyak dikeluhkan dan di pertanyakan masyarakat karena dinilai tebang pilih dalam merealisaikan bantuan dan dalam penggunaan Dana Desa (DD), sejak tahun 2018 dan 2021 diduga ada indikasi penyimpangan Dana Desa.
Demikian diungkapkan narasumber perwakilan masyarakat Dusun 4 B yang namanya minta dirahasiakan kepada handalonline.com.
“Ya pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan yang menurut kami itu tidak melibatkan masyarakat dan yang bekerja bukan warga asli Karang Sari yaitu pembangunan jalan paving blok volume 4 unit Rp. 133.208.064 kemudian di. anggarkan kembali pembangunan jalan paving blok volume 4 unit Rp. 283.314.690,” katanya, Kamis (15/9/2022).
“Salah satunya juga di bangunkan di Dusun 4 B volume 420 x 2 M yang menghabiskan anggaran Rp. 163.259.000,” timpal narasumber kepada Handalonline.com.
Pihaknya juga mengatakan Pembangunan jalan paving blok yang ada di Dusun 4 B pada tahun 2018 itu tidak menggunakan papan plang kemudian untuk pekerjanya juga tidak melibatkan masyarakat Karang Sari.
“Saya tau jelas karena pembangunan tersebut, pengerjaannya dekat dengan rumah saya pak,” ujarnya, saat media ini melakukan Uji Informasi di lokasi pengerjaan paving blok terkait keluhan warga setempat.
“Kami selaku masyarakat pernah menanyakan satu hal terkait pembangunan paving blok kepada pemerintah desa kenapa pembangunan paving tersebut berhenti di hakim 5 kenapa tidak diteruskan kemudian gang di depan rumah adik saya itu jalan buntu tapi kenapa tidak di pasang paving kenapa di dusun lain yang terdapat jalan buntu tetap di pasang paving blok jadi kepala desa menurut kami selaku masyarakat sangat tebang pilih dari segi pembangunan maupun segi bantuan lainnya,” katanya.
Pihaknya juga menyebutkan ada item di tahun 2018 Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa PKD Polindes Milik Desa Lainnya Insentif SUBPPKBD Rp. 225.000.
“Itu kemana anggarannya kemudian Terselenggaranya Pembinaan PKK juga tidak jelas,” terangnya.
Dia melanjutkan, terkait untuk pembayaran guru ngaji dirinya hanya mengetahui bayar masing-masing tidak pernah dengar ada bantuan dari desa setiap sebulan sekali.
“Setahu saya bayar seikhlasnya pada guru-guru ngaji, di Dusun 4 B itu tidak ada kegiatan-kegiatan PKK adanya kegiatan ibu pengajian terkait Pembinaan PKK, kegiatan 10 program PKK itu ke mana lagi anggarannya,” tukasnya.
Menurutnya, warga juga mengeluhkan terkait pembuatan sertifikat dari AJB mau ke sertifikat karena dikenakan biaya Rp.500 ribu.
“Kemudian kalau dari SKT ke AJB langsung ke sertifikat Saya dengar sendiri dan bisa di pertanggungjawabkan ucapan ini Rp. 2.500.000, untuk sertifikat dan saya juga mau buat tapi saya ragu kalau dikenakan pungutan sebesar itu saya tidak mampu, yang menarik biaya pembuatan sertifikat tersebut Kadus 4 B Ali namanya,” jelas dia.
“Ada juga salah satu lansia usia 81 tahun Mbah Kaminah yang ada Dusun 4 B, dirinya juga mengeluh atas ketidakadilan Pemerintah desa yang mana dirinya tidak mendapatkan bantuan,” tambahnya.
Sebagai warga masyarakat Desa Karang Sari dirinya berharap kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Selatan segera mengambil langkah tegas dan bilamana nanti ditemukan ada indikasi agar diproses agar sebagai efek jera untuk kades-kades yang ada di Kecamatan Jati Agung.
Terpisah, sumber lain yang merupakan warga Desa setempat mengatakan ada pembangunan paving blok yang terletak di Dusun Mekar Sari dengan volume 130 x 1,5 M dengan anggaran Rp.44.596.500 dan masih di Dusun Mekar Sari 80 x 1,5 M Rp. 27.705.000 diduga dibangun tidak sesuai spesifikasi.
“Itu juga kami pertanyakan karena jika menghabiskan anggaran sebesar itu tidak sesuai karena kami tahu berapa harga material yang dibelanjakan jika dikalkulasikan,” tandasnya.
Kata Narasumber pada tahun 2019 ada Item Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 48.111.938 ada juga pembangunan rabat beton yang terletak di Dusun Tanjung Raya volume 95 x 0,12 M Rp. 37.472.783.
“Dana-dana itu bagaimana realisasinya, itu menjadi pertanyaan kami semua, karena tidak ada keterbukaan dalam mengelola dana desa,” cetusnya.
Dan pada saat pandemi covid-19 baru melanda tanah air ada item Bantuan Langsung Tunai BLT Rp. 288.000.000 itu pembagiannya tidak merata terkesan hanya orang-orangnya saja yang mendapatkan.
“Bahkan orang yang rumahnya sudah Gedung malah dapat dan kami sebaliknya rumahnya yang sudah mau ambruk itu tidak dapat bantuan tersebut jadi inilah yang terjadi kepada kami selalu masyarakat Karang Sari,” kata dia.
Kemudian katanya, di tahun 2021 pihaknya juga mempertanyakan Item anggaran pembangunan Gorong-gorong, Rp. 37.053.571 yang terletak di Dusun Karang Anom volume 6,26 x 1,2 x 0, 45 M Rp. 9.792.000 ada juga item Dokumen Profil Desa profil kependudukan dan potensi desa Rp 50.823.500 Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana Rp. 45.703.000 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 10.125.000 dan Rp. 23.625.000 itu ke mana lagi anggarannya karena pos ronda tidak ada pembangunan pos tersebut.
“Dan kembali ada realisasi item penyertaan badan usaha milik desa Penyertaan Modal BUMDes Rp. 45.532.409 kami juga tidak tahu badan usaha milik desa tersebut dikembangkan untuk apa hingga saat ini,” ujarnya.
Salah satu masyarakat Dusun 1 B juga kembali mempertanyakan item jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita BKB.Rp.8.925.000 ini sudah semakin jelas bahwa di desa nyai bantuan-bantuan tersebut tidak ada.
“Saya sejak hamil muda selalu di tariki KK, KTP dengan Kadus di iming-imingi, mengatakan akan mendapatkan bantuan berupa makanan tambahan serta vitamin untuk ibu-ibu hamil dan alhamdulillah hingga usia kandungan saya 9 bulan tidak kunjung juga datang bantuan tersebut dan saya pertanyakan juga anggaran ini Kemudian untuk apa perangkat desa selalu meminta data kami selaku warga yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan,” ucapnya.
Begitu juga diungkapkan salah satu perwakilan masyarakat Desa Karang Sari Dusun Mekar Sari yang namanya tidak ingin ditulis, juga mendesak aparat penegak hukum dan karena banyak anggaran-anggaran atau item-item yang yang menurut nya tidak jelas keperuntukannya seperti contoh masih di tahun 2021.
“Seperti Item Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Rp. 25.167.000 apa yang dimusyawarahkan hingga mengeluarkan anggaran sebesar dan Operasional Pemerintah Desa Rp. 33.445.520 operasional hingga menghabiskan anggaran tersebut, menurut kami tidak masuk di logika ada juga Jumlah BLT BULAN JANUARI S/D DESEMBER Rp. 186.300.000 kami ulangi itu tidak merata pembagiannya dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang harusnya mendapatkan,” cetusnya.
Selanjutnya ada juga item jalan Pemukiman Gang Rp. 204.854.524 yang terletak di Dusun Mekar Sari volume 104 x 1,5 M yang menghabiskan anggaran Rp. 31.531.983 masih di Dusun Mekar Sari volume 153 x 1,5 M Rp. 45.008.544.
“Dugaan kami selama ini semakin jelas dan kami semakin yakin bahwa banyak sekali dugaan manipulasi laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh kepala desa dan kroni-kroninya kami mendesak kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta tindak pidana korupsi Tipikor Polres Lampung Selatan untuk segera turun ke lapangan dan audit semua anggaran yang sudah terealisasi maupun yang tidak terealisasi karena kami yakin banyak sekali syarat akan penyimpangan,” pungkasnya.
Sementara itu ketika media Handalonline.com konfirmasi kepada Kepala Desa Karang Sari Romsi, SH. terkait realisasi dana desa, dirinya mengatakan melalui Chat WhatsApp jika berita mau di naikan silahkan kalau untuk BLT DD sudah berjalan kebetulan besok pembagian untuk 1 bulan di balai desa kriteria di utamakan adalah rumah geribik, warga sakit menahun tulang punggung dan janda tulang punggung menghidupi anak kecil dan menyekolahkannya, terkait guru ngaji semua diberi bantuan setiap ada guru ngaji di Desa Karang Sari dan itu sudah berjalan.
“Wss iya dinda tidak apa-apa memang harus seperti ini datang aja ke balai desa nanti saya beri tanggapannya terkait DD & ADD memang harus terbuka dan transparan dengan masyarakat, datang dinda,” tulisnya.
“Dinda kalau berita mau di naikan silahkan kalau untuk BLT DD sudah berjalan kebetulan besok pembagian untuk 1 bulan di balai desa kriteria kita utamakan adalah rumah geribik, warga sakit menahun tulang punggung dan janda tulang punggung menghidupi anak kecil dan menyekolahkannya terkait guru ngaji semua kita beri bantuan setiap ada guru ngaji di desa karang sari dan itu sudah berjalan bentar lagi mau di salurkan,” tulisnya lagi.
Untuk Bumdes saat ini untuk tempat sudah di bangun untuk sementara masih menjalankan sewa alat seperti stemper berdiri dan kodok di tambah mesin melon untuk cor. Dengan PKK sudah di jalankan kebanyakan kegiatan yang sifatnya pembinaan rakor PKK, lnsentip PKK, Pengajian PKK.
“Dan masalah sertifikat kalau pembuatan sertifikat setau saya kalau melalui desa tidak ada kebanyakan kalau tidak lewat notaris langsung ke BPN dinda. Besok habis jumatan pembagian BLT DD datang aja dinda d balai saya tunggu,” ucapnya. (Indra Jaya)
