Selasa, Desember 9, 2025

Optimalkan Kinerja, Pengadilan Negeri Gedongtataan Tempati Gedung Baru

Pesawaran (HO) – Guna mengoptimalkan pelayanan penegakan hukum di Kabupaten Pesawaran, Pengadilan Negeri (PN) Gedongtataan kini menempati gedung baru di Desa Tamansari, Kecamatan Gedongtataan.

Kepala Pengadilan Negeri Gedongtataan, Zoya Haspita mengatakan sebelumnya pihaknya menggunakan gedung PGRI milik pemerintah kabupaten setempat selama kurang lebih tiga tahun.

“Alhamdulilah sejak Desember ini kami mulai menempati gedung baru yang dibangun di atas lahan seluas satu hektare, untuk diketahui gedung baru ini berdiri di atas lahan hibah dari Pemkab Pesawaran,” katanya saat membuka gelaran peresmian gedung baru di Desa Tamansari, Kecamatan Gedongtataan, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga:  LSM PRO RAKYAT Tempuh Jalur Konstitusi, Uji Undang-Undang ke MK Demi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Selain penempatan gedung baru secara perdana, gelaran tersebut sekaligus menandai peluncuran aplikasi sistem informasi penegakan hukum mengoptimalkan pelayanan di wilayah hukum setempat.

Berdasarkan pantauan, gedung baru setinggi dua lantai tersebut memiliki tiga ruang sidang: ruang sidang perkara pidana, perdata serta perkara anak. Sementara di lantai dua terdapat ruang kerja para hakim serta panitera sidang.

Sementara, Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona menyebut pihaknya siap membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, salah satunya aparat PN Gedongtataan.

Baca Juga:  Satlantas Polres Pesawaran Gelar Operasi Zebra 2025, Catat 1087 Kasus Pelanggaran

“Kami mengapresiasi langkah maju dari Pengadilan Negeri yang saat ini menempati gedung baru, semoga memberikan spirit baru dalam penegakan hukum di wilayah Pesawaran,” kata Dendi.

Direktur Jenderal Badan Peradilam Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prim Haryadi mengatakan pembangunan gedunh baru itu menelan biaya sebesar Rp21,2 miliar.

“Tentu kita semua berharap dengan adanya gedung baru membuat pelayanan penegakan hukum semakin prima, dan sesuai motto Mahkamah Agung, bahwa pelayanan prima harus diberikan bagi semua pencari keadilan,” katanya. (Red)

Berita Populer

Desak Copot Kepala BPKP Lampung, LSM PRO RAKYAT Datangi BPK RI dan Surati Presiden Prabowo

Sekretaris Umum Menilai Perwakilan BPK Provinsi Lampung Lakukan Pemeriksaan Tidak Sesuai Standar Lampung (HO) - Menjelang Tutup Buku Tahun Anggaran 2025, Ketua Umum LSM PRO...

Ketua Harian YALPK GROUP Menduga Ada Pelanggaran Proses Akta Jaminan Fidusia oleh Leasing

Jawa Timur, Sidoarjo (HO) - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK GROUP), ditemukan dugaan pelanggaran oleh leasing atau...
error: Content is protected !!