Pesawaran (HO) – Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melirik Smart Village yang ada di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung.
“Smart Village itu sebenarnya ide dari pak Presiden (Joko Widodo) terkait Indonesia satu data, itulah yang menjadi top of mind kita, jadi masyarakat itu tidak perlu lagi membawa kertas dan lain sebagainya,” ungkap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Selasa (23/3/2021).
Menurutnya, platform digitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Keunggulan Smart Village yang pertama adalah untuk mendigitalisasi terkait pelayanan publik, misalnya masyarakat yang ingin mengurus proses administrasi cukup men-tapping saja menggunakan KTP, karena didalam KTP itukan lengkap data diri kita, sehingga jika masyarakat ingin melakukan pelayanan administrasi bisa dilakukan dengan digital, itu kalau bicara pelayanan,” ujar dia.
Kemudian katanya, tentunya proses administrasi lainnya, desa dituntut untuk lebih akurat dalam memberikan penyajian-penyajian informasi daerah. dan juga perencanaan desa yang sudah termaktub didalam dashboard aplikasi masing-masing, yang berikutnya tentunya desa menyediakan layanan digital kepada masyarakatnya.
“Contoh mereka ingin mengetahui informasi terkait desanya bisa langsung melihat didalam aplikasi yang terbuat di desanya, termasuk mau membuka market place dengan produk-produk lokal itu bisa didesa melalui digitalisasi. Sehingga masyarakat diajak smart dalam menggunakan IT guna mengangkat ekonomi rumah tangga mereka sendiri,” katanya.
Dendi juga menerangkan Smart Village bukan hanya berlaku dalam proses Pemerintahan Desa melainkan terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat.
“Jadi basis smart ini bukan hanya dikantor desanya saja, tapi juga dampingannya adalah warung kopi digital, toko-toko smartnya maupun meeting poinnya, yang terkoneksi contohnya dengan Gojek, JNE maupun kantor pos untuk pengirimannya, kemudian layanan perbankan juga bisa dikoneksikan dengan toko smart yang ada untuk pembayarannya. Sehingga pelayanan-pelayanan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang bisa didigitalisasi kenapa tidak,” terang dia.
Kendati demikian, kata dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program Smart Village tersebut.
“Untuk kendalanya yang pertama adalah SDM, sebenarnya sudah bisa menggunakan digitalisasi tapi memang belum terbiasa, yang kedua adalah ketersediaan hardware dan komponen digital lainnya yang kadang-kadang desa belum ada anggaran dan yang ketiga adalah trust (kepercayaan) dari masyarakat terkait penggunaan digitalisasi ini, masyarakat itu kadang-kadang tidak puas kalau tidak ketemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan pelayanannya,” kata dia.
Ia pun mengaku, Smart Village tersebut rencananya juga akan dikembangkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.
“Kedepan smart Village ini akan kita kembangkan di setiap Kecamatan, sekarang sudah ada 16 desa yang siap mengadopsi dan kita sandingkan dengan program Desa Digital (DEDI) dan Desa Wisata (DEWI),” pungkasnya. (Red)
