Nusa Tenggara Timur (HO) – Dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI, saat ini sedang mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan, sebanyak satu juta guru honorer akan diangkat menjadi PNS. Tak hanya itu, guru honorer tersebut juga akan mengalami kenaikan gaji. kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin dalam waktu dekat.
“Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi,” kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, kemarin.
Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar.
“Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) agar menahan diri dulu,” ucap Nadiem.
“Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS,” katanya.
Meski demikian, kata Nadiem, tak serta merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi PPPK.
Nadiem mengatakan, mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021.
“Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan,” tuturnya.
Nadiem berharap melalui program ini, dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, formasi PPPK ini dari daerah. Namun, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah.
Itu karena pemerintah daerah atau pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi.
Padahal, menurut Nadiem, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.
“Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya,” katanya.
Selain rekrutmen PPPK, pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS pada 2021.
Beberapa formasi yang akan dibuka antara lain perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya. (Net/red)
