Jakarta (HO) – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menghadiri pertemuan special caucus 10 menteri ekonomi ASEAN secara virtual yang membahas status draf Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dan mengonsolidasikan posisi ASEAN dalam rangka persiapan penandatanganan perjanjian RCEP tahun ini.
“Pertemuan ini dikhususkan untuk membahas status draf RCEP dan mengonsolidasikan posisi ASEAN dalam rangka persiapan penandatanganannya tahun ini. Hal itu sebagaimana diamanatkan para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-3 di Bangkok pada November 2019,” kata Mendag lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa, (3/11/2020).
Pertemuan dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh. Sementara itu, Mendag Agus didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Mendag mengatakan Indonesia selaku negara koordinator perundingan mendorong peserta RCEP memastikan proses domestiknya untuk memperoleh tenaga penuh dalam penandatanganan perjanjian RCEP. Hal itu dilakukan agar perjanjian RCEP dapat ditandatangani tepat waktu tahun ini.
“Indonesia telah memproses full power untuk penandatanganan perjanjian RCEP. Sehingga, hampir dapat dipastikan Indonesia siap menandatangani perjanjian yang telah dirundingkan dan dipimpin Indonesia selama kurang lebih delapan tahun tersebut,” tegas Mendag Agus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo selaku Ketua Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC) RCEP, melaporkan status perkembangan draf RCEP kepada para menteri ekonomi ASEAN.
Di akhir pertemuan, para menteri ekonomi ASEAN juga membahas rancangan pernyataan bersama Kepala Negara/Pemerintahan RCEP yang akan disampaikan pada KTT RCEP ke-4 mendatang.
Perjanjian RCEP akan memberikan pesan positif kepada dunia bahwa keterbukaan dan sistem perdagangan yang berdasarkan aturan masih tetap diyakini akan membawa prospek pertumbuhan masa depan kawasan.
RCEP merupakan pakta regional terbesar dunia yang mencakup 47,4 persen populasi dunia, 32,2 persen ekonomi global, 29,1 persen perdagangan global dan 32,5 persen arus investasi global. (Ant/red)
