Pesawaran (HO) – Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) mendesak Bupati Kabupaten Pesawaran Lampung untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat-pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku dalam meningkatkan kinerja.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum FMPB Mursalin MS menyikapi banyaknya pejabat yang memegang wewenang namun dinilai tidak cakap dalam dalam menjalankan amanah.
“Ada beberapa faktor yang membuat pejabat-pejabat di lingkup Pemkab Pesawaran itu banyak yang harus diganti, yang paling urgent itu mengenai kecakapan atau kemampuan, saya lihat banyak pejabat dari Kasi hingga Kepala Dinas ini yang sudah harus diganti karena kami anggap tidak mampu menjalankan tugas karena tidak layak kemampuan,” tegas Mursalin, Jumat (12/9/2025) di Sekretariat FMPB.
Ditambahkan, FMPB yang terdiri dari 19 ormas dan LSM berikut dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat sudah sepakat mendukung langkah Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali dalam memajukan Kabupaten Pesawaran.
“Kita sudah rapat dengan seluruh elemen FMPB, hasilnya kita secara keras meminta Bupati mencopot pejabat-pejabat yang dinilai tidak layak bahkan karena alasan tidak niat kerja, Bupati harus menempatkan orang-orang yang mau bekerja bersinergi membangun Kabupaten Pesawaran ini,” tambahnya.
Mursalin menilai program kerja Nanda-Anton pasca dilantik harus dibarengi kinerja OPD sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan.
“Kami juga melihat ada beberapa pejabat ini masih larut dalam dinamika politik, saya tegaskan sekarang tidak ada 01 atau 02, sekarang ini kita semua harus bersatu membangun Kabupaten Pesawaran, jadi pejabatnya juga harus orang yang benar-benar fokus membangun,” ujarnya.
Begitu juga di ungkapkan Ketua Umum DPP Brigade Anak Negeri Kawal Indonesia (BANKI), Randy Septian setuju dengan usulan Ketum FMPB dengan me-rolling pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Pesawaran.
Randy menilai keputusan Bupati mengganti unsur pejabat di Pesawaran menjadi poin penting dari keberhasilan pemerintahan Nanda-Anton dalam membangun Kabupaten.
“Ini bentuk dukungan kami yang tergabung di FMPB kepada pemerintahan Nanda-Anton, ganti pejabat mulai dari Kasi hingga Kadis, yang sifatnya mendesak Bupati harus jemput bola mendapatkan rekomendasi Mendagri dan BKN agar pejabat bisa di rolling sebelum 6 bulan pasca di Lantik,” tegasnya.
Sebab kata Randy, sesuai aturan Bupati bisa me-rolling pejabat sebelum 6 bulan pasca di lantik sepanjang mendapatkan restu dari Kemendagri dan BKN RI.
“Dasarnya Permendagri nomor 73 tahun 2016 yang merupakan turunan dari UU nomor 10 tahun 2016, semua sudah kami bahas dalam rapat umum FMPB, kami mendesak Bupati Pesawaran mendapatkan rekom Mendagri dan BKN itu supaya bisa mengganti beberapa Kadis yang under perform selama menjalankan tugas sebagai kepala OPD sebelum 6 bulan,” kata dia.
“Banyak pejabat kita yang layak dan mau bekerja, jadi yang minim kemampuannya mohon parkir saja dulu, kita percayakan semua kepada Bupati dan Wakil Bupati pilihan masyarakat Pesawaran ini,” pungkasnya. (Red)
