Lampung Selatan (HO) – Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Albert Halomoan Sidauruk hampir dua periode meminpin desa setempat, namun kinerja nya banyak dikeluhkan masyarakat, khusus nya dalam mengelola dan merealisasikan Dana Desa diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran maupun laporan pertanggungjawaban.
Salah satu perwakilan masyarakat setempat NH warga Dusun ll mengatakan selama kepemimpinan Albert Halomoan Sidauruk
sebagai kepala desa diduga dana desa (DD) tahun 2018 sampai dengan 2022 terindikasi banyak penyimpangan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
“Kita ulas sejak tahun 2020 di mana saat itu ada kegiatan pembangunan lapen yang terletak di dusun kami belum lama pelaksanaan pembangunan sudah hancur,” kata NH kepada Media Handalonline.com Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut NH mengatakan di tahun 2020 Pagu anggaran desa mereka sebesar Rp. 1.265.762.000Â item pembangunan jalan lapen Dusun II Rp. 344.141.800, untuk tembok penahan tanah (TPT) Dusun II Rp. 55.862.133,81Â jadi jika di kalkulasikan sebesar Rp 400.003.934.
“Ini yang kami pertanyakan anggaran tersebut sangat besar dan dalam pelaksanaannya itu tidak memasang papan plang bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap kami selaku masyarakat tidak ada,” ungkap NH.
Selain itu NH juga menambahkan baru berapa bulan pembangunan tersebut selesai, sudah mengelupas batu split bertaburan dia juga menerangkan sebelumnya jalan tersebut memang sudah aspal namun dalam pengerjaannya pemerintah desa terkesan asalan karena hanya disiram tidak benar-benar dikerjakan dengan sepenuh hati diduga ada untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan masyarakat umum.
Terkait pembangunan jalan lapen di dusun kami dengan menelan anggaran sebesar itu tentunya menjadi bahan pertanyaan bagi kami, seharusnya kokoh sampai saat ini namun malah baliknya, tentunya ini menjadi keluhan kami kekecewaan kami sebagai masyarakat ke mana sisa anggaran tersebut,” ucap nya.
Kemudian HN juga mempertanyakan terkait item terselenggaranya musyawarah desa reguler (Musrenbang Desa Kertosari)
Rp 4.500.000 dan dukungan Operasional PAUD Desa Kertosari (6 Lembaga PAUD) Rp. 1.500.000 dengan realisasi Rp 9.000.000.
“Ini patut kita curigai terkait item MusrenbangDes menelan anggaran sebesar itu kemudian dukungan operasional untuk paud, lembaga-lembaga lainnya itu patut kroscek kembali,” pinta nya.
Tidak sampai di situ perwakilan masyarakat Dusun 5 yang namanya minta dirahasiakan juga mengeluhkan terkait pengadaan tiang penerangan lampu Jalan sebanyak 100 tiang menelan anggaran sebesar Rp 50.000.000.
“Benar adanya tiang lampu tersebut dibagikan kepada masyarakat namun tidak semua masyarakat itu mendapatkan tiang lampu jadi terkait realisasi item tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lain,” ujar.
Kemudian dia juga mengatakan untuk tiang lampu tersebut jika menelan anggaran sampai Rp 50.000.000 tidak sesuai pasalnya perkiraan dari masyarakat tiang lampu tersebut satu tiang nya paling besar hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 100 ribu rupiah dan bilamana menghabiskan anggaran sampai puluhan juta rupiah ini patut dipertanyakan.
“Tiang lampu tersebut dibagikan kepada masyarakat yang kurang memanfaatkan nya, bahkan banyak tiang lampu terbengkalai tidak dipasang lampu sedangkan kami berprofesi sebagai pedagang harusnya pemerintah desa itu lebih jeli teliti dalam memilih masyarakat, yang layak mendapatkan tiang lampu, jangan hanya buang anggaran saja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat tanpa melakukan musyawarah,” celetuk warga Dusun 5.
Kemudian perwakilan masyarakat lain nya yang nama nya minta di rahasiakan kembali mempertanyakan terkait realisasi pada tahun 2021 Pagu anggaran sebesar Rp. 1.152.251.000.
“Seperti item Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Rp 51.730.000 item tersebut kami pertanyakan ke mana anggaran sebesar itu tidak kami rasakan manfaatnya,” terang nya.
Dikatakan nya, pada tahun 2022 Pagu anggaran sebesar Rp. 1.219.353.000
item pengerasan jalan lingkungan permukiman gang Rp 107.706.250.
“Di mana pembangunan tersebut bisa di kroscek di setiap dusun yang ada di desa kami bangunan orderlagh semua itu bangunan lama sudah dimakan usia bentuk tidak terbukanya pemerintah desa terhadap kami selaku masyarakat setiap pembangunan harus nya dipasang papan plang setidaknya pemerintah desa memberitahu bahwa pembangunan tersebut itu dari dana desa,” tegas nya.
Tidak sampai di situ pihak masyarakat juga mempertanyakan terkait item penyelenggaraan pos keamanan desa yang dianggarkan sebanyak 3 tahap masing-masing Rp 22.800.000 Rp 30.400.000 dan Rp 45.600.000.
“Sangat fantastis di anggarkan hingga berkali-kali namun bisa dicek pos ronda yang ada di desa kami tidak serapih seperti desa-desa tetangga ke mana lagi ya anggaran sebesar itu,” tanya masyarakat.
Masih keterangan masyarakat mereka juga mempertanyakan terkait item terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 13.600.000 dan Rp 25.220.000 kemudian Rp 61.670.000.
“Item-item tersebut jika disalurkan yang bermanfaat untuk masyarakat yang jelas tujuannya tentu sangat bermanfaat untuk kami namun terkait item tersebut tidak jelas untuk apa itu patut kami curigai,” jelas nya.
Mereka juga mempertanyakan terkait item
Terselenggaranya Pembinaan PKK yang dianggarkan sebanyak 3 tahap Rp 11.700.000 Rp 15.600.000 kemudian Rp 25.900.000.
“Sangat-sangat kami pertanyakan terkait item tersebut karena kami selaku masyarakat awam tidak pernah mendengar terkait PKK tersebut, bergerak di bidang apa dan itu hanya orang-orang desa yang memahaminya itu patut kami curigai juga ke mana larinya anggaran tersebut,” terang nya.
Kemudian perwakilan masyarakat yang enggan disebut namanya kembali menambahkan pihaknya juga mempertanyakan terkait item pengelolaan dan pemeliharaan lumbung desa sangat besar anggarannya Rp 244.000.000.
“Ini tentunya juga menjadi bahan pertanyaan yang sangat besar bagi kami selaku masyarakat karena saya dan bapak memelihara sapi tentunya bilamana ada dari pemerintah desa bantuan sapi pasti di pelihara oleh masyarakat, jadi jika ada masyarakat yang pelihara sapi kami tahu, namun itu tidak ada yang kami dengar,” ungkap nya.
Bahkan salah satu petani yang tidak mau disebut namanya dia juga memiliki sapi sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar sapi milik desa yang dipelihara oleh warga.
“Jadi seperti ini untuk di desa kami warga tidak mau memelihara sapi milik desa karena ribet lebih baik kami memelihara sapi milik kami sendiri jadi terkait item tersebut umumnya seperti desa-desa tetangga itu diberikan sapi kepada masyarakat namun sepengetahuan kami selaku masyarakat untuk di desa kami sapi dari desa itu tidak ada karena kepala desa maupun perangkat desa tidak ada informasi kepada kami,” katanya.
Jika mengulas lanjut nya, untuk anggaran sebelumnya seperti tahun 2018 yang sempat mencuat Pagu anggaran sebesar Rp. 1.068.399.617 item penyertaan modal badan usaha milik desa (BumDes) anggaran sebesar Rp 129.017.842, masyarakat juga tidak tahu bergerak di bidang apa.
“Terkait anggaran badan usaha milik desa kami selaku masyarakat tidak tahu ini bergerak di bidang apa dan ke mana anggaran sebesar itu tentunya terkait anggaran tersebut kami pertanyakan kembali harus di audit kembali oleh aparat penegak hukum,” pinta nya.
Kemudian di tahun 2019 Pagu anggaran sebesar Rp. 1.510.167.877 item telford Rp 26.942.5002. kemudian TPT Rp. 21.309.6003. dan Lapen Rp. 13.360.0004. serta goron-gorong Rp. 14.052.400 dengan realisasi Rp 75.664.500.
“Ada juga item lapen volume 1 KM sebesar Rp 512.888.500 terkait item-item tersebut  kami juga minta di audit agar kedepannya pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan itu melampirkan monumen prasasti seperti desa-desa yang ada di kabupaten lain maupun desa tetangga jadi ke transparan terhadap masyarakat ada dan menjadi kepuasan kami tersendiri, jadi kami tahu oh ini pembangunan dari kabupaten ini dari provinsi ini dari desa jadi kinerja kepala desa itu nyata dan dirasakan oleh masyarakat bukan malah sembunyi-sembunyi,” ucapnya.
Begitu juga disampaikan masyarakat Dusun 2Â berharap kritik dan masukan dari mereka selaku masyarakat itu dapat menjadi evaluasi bukan malah merasa terganggu wabil khusus untuk Pemerintah Desa Kertosari agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
“Tentunya kritik dan saran dari kami selaku masyarakat itu bukan di buat-buat ini fakta sudah berjalan 2 periode Bapak Kepala Desa kami Albert Halomoan Sidauruk tidak menunjukkan kinerja yang monoton dan terkesan sembunyi-sembunyi dalam mengelola anggaran dana desa,” ujarnya.
Maka dari itu pihaknya juga berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan maupun tindak pidana korupsi Tipikor Polres Lamsel untuk melakukan pemeriksaan tentunya dapat bersentuhan kepada masyarakat karena apa yang keluhkan inilah adanya tanpa mengada-ngada.
“Kami minta semua anggaran dana desa yang sudah terealisasi di desa kami mohon dan minta di audit kembali karena kami menduga banyak sekali item-item yang tidak sesuai dengan juknis dan juklak kuat dugaan kami dana desa tersebut dijadikan ajang korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
“Sekali lagi saya mewakili masyarakat berharap untuk Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam waktu dekat dapat turun ke desa kami melakukan pemeriksaan terkait pengeluaran belanja desa jika terbukti ada indikasi penyimpangan agar ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkas nya.
Sementara itu Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari, Albert Halomoan Sidauruk saat di konfirmasi terkait adanya indikasi penyimpangan anggaran Dana Desa mengatakan dirinya berdalih jika Dana Desa dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sudah terealisasi dan sudah dilakukan pemeriksaan dari inspektorat.
“Tentunya di sini saya memberi sanggahan boleh ya, tahun 2018-2022 itu kami sudah ada pemeriksaan dari inspektorat dan sudah terealisasi semua, itukan sanggahan saya. tahun 2019 sampai 2021 itu kan semua untuk BLT. Untuk tahun ini untuk gaji pamong laporan masyarakat itu tidak benar,” jelasnya kepada Media Handalonline.com, Kamis (13/7/2023).
“Saya juga kan kepala desa tidak mungkin juga sempurna, Salam kenal saja kita, kapan-kapan kita mengobrol. Kalau memang ada kesalahan saya tolong dibina dengan baik supaya menjadi lebih baik,” ucapnya dengan suara gemetar. (Indra Jaya)
