Lampung Selatan (HO) – Anggaran pemberdayaan masyarakat penguatan ketahanan pangan lumbung desa tahun 2022, di Desa Banjarmasin Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dikeluhkan masyarakat karena hanya di bangunkan kandang ternak ayam petelur, namun sampai saat ini kandang tersebut terbengkalai dan kosong, meskipun sudah menelan anggaran mencapai ratusan juta rupiah kuat dugaan masyarakat anggaran tersebut disimpangkan oleh kepala desa setempat Umar Dani.
Perwakilan masyarakat yang enggan disebut namanya mengeluhkan pihaknya menyampaikan saat Handalonline.com menyerap aspirasi dari masyarakat serta melakukan uji informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengeluhkan terkait pembuatan kandang ternak ayam petelur yang terbengkalai di Dusun perumahan dan diduga di bangun di tanah milik kepala desa.
“Kami selaku masyarakat mengeluhkan tidak transparannya pemerintah desa yang sudah membangun kandang ternak ayam petelur yang terletak umumnya disebut kalangan masyarkat Dusun Perumahan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan kandang tersebut belum beroperasi dan diduga dibangunkan di tanah kepala desa dan apakah itu tidak menyalahi aturan,” terang masyarakat kepada Handalonline.com saat melakukan uji informasi, Sabtu (17/6/2023).
Masih keterangan dari masyarakat mereka juga mengatakan pada saat pembangunan kandang tersebut tidak dilengkapi dengan papan pengerjaan dan masyarakat tentunya bertanya-tanya apakah kandang milik pribadi kepala desa atau bantuan dari pemerintah.
“Ya kami selaku masyarakat tentunya bertanya-tanya dari mana anggaran tersebut sampai saat ini kandang terbengkalai tidak ada isi hanya ada kandang saja sedangkan yang kami ketahui anggaran tersebut nilainya mencapai ratusan juta,” kata masyarakat.
Selanjutnya masyarakat yang tidak mau disebut namanya identitasnya menjabarkan Tahun anggaran 2022 Pagu anggaran desa mereka sebesar Rp. 830.441.000.
Kemudian mereka juga menyampaikan untuk biaya pembuatan kandang ternak ayam petelur di anggarkan sebanyak 3 tahap masing-masing Rp 42.100.000, kemudian Rp 121.088.800 dan Rp 166.088.800.
“Terkait item tersebut kami selaku masyarakat sempat kaget dengan adanya pembuatan kandang yang biasa kami sebut Dusun perumahan karena dalam pelaksanaan pembangunan tersebut bagian dari masyarakat tidak tahu kegunaan dan manfaat untuk masyarakat karena itu tidak kami rasakan,” timpal nya.
Kemudian mereka juga menyampaikan harusnya bilamana menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah kadang tersebut sudah terisi dan tentunya dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.
“Inilah yang kami keluhkan selaku masyarakat kami tahu namun kami pura-pura saja tidak tahu namun jika kami diamkan dan biarkan dikhawatirkan pemerintah desa semakin menjadi-jadi dalam mengelola anggaran dana desa yang seyogyanya dana tersebut adalah milik kami selaku masyarakat,” ucap nya.
Selain itu masyarakat juga mengutarakan dengan adanya indikasi kolusi korupsi dan nepotisme KKN yang dilakukan oleh oleh kades setempat maka dari itu pihaknya berharap awal untuk aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan.
“Tentunya dugaan kami terkait pembuatan kandang di tahun anggaran 2022 ini dapat menjadi pintu masuk pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan kemudian tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Lamsel agar terungkapnya apa yang selama ini terjadi di desa karena kami terus terang saja dugaan kami untuk anggaran-anggaran yang lainnya itu dijadikan kepentingan pribadi kepala desa,” ungkap nya.
Mereka juga menyampaikan semoga dengan adanya keluhan dari mereka instansi terkait yang memang memiliki hak untuk mengaudit serta memeriksa kembali realisasi anggaran dana desa desa.
“Untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala desa maupun perangkat desa yang lainnya karena ini tidak bisa dibiarkan dan ini semua demi kebaikan kami selaku masyarakat Desa Banjarmasin supaya ke depannya pemerintah desa transparan terhadap kami selaku masyarakat di setiap pelaksanaan pembangunan desa,” harap nya.
Kemudian perwakilan masyarakat juga berharap untuk item-item lainnya seperti di tahun 2020 Pagu anggaran Rp. 889.517.000.
Item penyaluran BLT Dana Desa dengan jumlah KPM 106 KK Rp 127.200.000 kemudian dianggarkan kembali Rp 63.600.000.
“Tentunya kami juga berharap untuk item tersebut kembali di audit kemudian Kegiatan Penanganan Covid 19 Rp 21.909.100 di audit kembali karena kami duga item-item tersebut banyak yang dimanipulasi,” sebut nya.
Selanjutnya masih keterangan dari perwakilan masyarakat pihaknya juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit kembali realisasi anggaran dana desa tahun 2021 pagu anggaran Rp. 873.217.000.
Item Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana Rp 55.600.000 Rp 14.400.000.
“Kedua item itu juga kami duga juga banyak yang dimanipulasi laporan pertanggungjawabannya kami yakin,” jelas nya.
Selanjutnya di tahun 2022 pagu anggaran desa sebesar Rp. 830.441.000 biasanya juga menduga selain ada kegiatan pembuatan kandang ayam petelur ada juga item-item yang lainnya yang diduga direalisasikan sebagaimana mestinya.
“Ya kalau pada tahun 2022 selain pembuatan kandang kami juga menduga ada item lainnya seperti Penyaluran BLT-DD Tahap I,2,3 600.000 x 93 KK yang dianggarkan sebanyak 2 tahap Rp 167.400.000 dan Rp 251.100.000
kemudian pengadaan sarana Prasarana dan Insentif Satgas Covid-19 yang dianggarkan sebanyak 2 tahap Rp 30.070.000 dan Rp 44.236.000 item-item tersebut kami juga berharap untuk aparat penegak hukum segera diperiksa karena kami juga banyak yang bermasalah tidak disalurkan sebagaimana mestinya,” ucap nya.
Perwakilan masyarakat sangat-sangat berharap kepada pihak-pihak terkait yang hak melakukan pemeriksaan untuk segera turun ke desa mereka.
“Tentunya kami sangat berharap pada pihak-pihak terkait yang memang memiliki kewenangan untuk segera melakukan pemanggilan terhadap kepala desa dan bekerja secara profesional transparan dan bilamana terbukti adanya indikasi penyimpangan anggaran dana desa yang merugikan negara dan menambah asumsi serta kesengsaraan untuk masyarakat untuk segera ditindak dan diproses,” pinta nya.
Selain itu mereka menyampaikan bilamana aparat penegak hukum turun ke lapangan maka mereka akan menunjukkan dan siap memberi keterangan apa saja yang menjadi dugaan indikasi korupsi.
“Suatu masyarakat sangat siap bilamana nantinya penegak hukum akan turun ke lapangan karena yang pastinya keluhan kami selaku masyarakat ini benar-benar nyata inilah adanya dan tidak mengada-ngada kami sangat berharap keluhan kami yang dituangkan melalui pemberitaan dapat direspon agar item-item yang bersumber kan dari dana desa kedepannya dan yang sudah ada yang terbengkalai segera dapat membaik,” terang nya.
Karena mereka selaku masyarakat sudah sangat bersabar dan menunggu pemerintah desa terbuka dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan yang memang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi itu saja semoga apa yang kami keluhkan dapat segera di tindak lanjuti kami selaku masyarakat sangat-sangat percaya kepada pihak-pihak yang kami sebutkan tadi akan segera turun dan bekerja secara profesional dan independen dan tentu nya ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa harus berhati-hati dalam mengelola anggaran dana desa yang sifatnya memang untuk kepentingan desa dan mensejahterakan masyarakat,” pungkas nya.
Sementara itu Kepala Desa Banjarmasin Umar Dani saat di konfirmasi Handalonline.com melalui sambungan telpon seluler terkait penggunaan anggaran dana desa terkesan mengelak dan mengatakan dirinya sedang ada kegiatan menjadi panitia.
“Maaf saya sedang ada kegiatan menjadi panitia kemudian beberapa saat dia mengirimkan pesan melalui WhatsApp agar berita jangan diterbitkan dahulu dan dia mengajak bertemu terlebih dahulu kita ketemu saja secara langsung,” tulisnya melalui pesan Chat aplikasi Whatsapp.  (Indra Jaya)
