Kepala SMPN 2 Bandar Lampung, Diduga Lakukan Pungli Raup Miliaran Rupiah

 Editor: M.Ismail 
M Badrun M,Ag Kepala SMPN 2 Bandar Lampung

Wali Murid Pertanyaan Realisasi Dana BOS, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak

Lampung (HO) – Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Provinsi Lampung, M Badrun M,Ag diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dengan modus sumbangan sukarela, dari nilai sebesar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta persiswa terhadap 914 siswa siswi, sehingga meraup keuntungan Miliiaran rupiah.

Demikian diungkapkan salah satu wali murid SMPN 2 Bandar Lampung, pihaknya sebagai wali murid sangat keberatan dengan sumbangan tersebut, namun pihak sekolah terkesan memaksa dengan dalih sumbangan sukarela komite SMPN 2 BL.

“Saya ini orang ngga mampu pak, namun kami harus bayar, sebesar Rp 3 juta, ada juga yang Rp 2 juta persiswa, ketika kami tanya untuk apa sumbangan itu, kata dewan guru sumbangan sukarela komite SMPN 2 BL, sesuai dengan tulisan bukti kwitansi yang kami terima, untuk pembayaran bisa langsung ke sekolah atau ke nomor rekening 9295986520 atas nama Komite SMPN 2 Bandar Lampung,” ungkapnya kepada Media Handalonline.com, Rabu (22/6/2022).

Begitu juga dikatakan wali murid lainnya, semua wali murid mengeluhkan sumbangan tersebut, namun mereka tidak berdaya, karena anak-anak mau nya bersekolah di SMPN 2 Bandar Lampung.

“Setahu saya, jumlah murid dari di SMPN 2 Balam, kurang lebih 914 murid, jika di kalikan Rp 2 juta saja persiswa, maka akan terkumpul  sebesar Rp 1.828.000.000, hampir dua milliaran, sedangkan itu ada yang bayar Rp 3 juta pak, artinya lebih dari Dua Milliar yang terkumpul,” katanya.

Pihaknya juga mendesak Aparat Penegak Hukum yang ada di kota tapis berseri, baik Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Kejari) Serta Polda Lampung untuk memeriksa M Badrun M,Ag.

“Karena selain adanya pungli kami juga menduga dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 diduga banyak terjadi penyimpangan dan manipulasi dalam laporan Pertanggung jawaban (LPj), hingga ratusan juta rupiah.

Baca Juga:  WHO Laksanakan Field Work cPIE Ke Puskesmas Rawat Inap Simpur

Untuk diketahui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sebesar Rp. 980.320.000, pada triwulan 1, sebesar Rp. 291.720.000, dengan item Penggunaan pengembangan perpustakaan Rp. 1.455.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 9.356.800, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran Rp. 24.723.200, kemudian administrasi kegiatan sekolah Rp. 17.217.000, langganan daya dan jasa Rp. 59.440.675, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 3.290.500, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp. 3.100.000 dan pembayaran honor Rp. 83.370.000.

Pada Triwulan 2,  Rp. 388.960.000, Rincian Penggunaan penerimaan Peserta Didik baru Rp. 14.263.000, pengembangan perpustakaan Rp. 143.389.500, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 18.307.500, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran Rp. 3.706.950, administrasi kegiatan sekolah Rp. 36.922.500, langganan daya dan jasa Rp. 41.704.625, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 2.100.000 dan penyediaan alat multi media pembelajaran Rp. 3.200.000 dan pembayaran honor Rp. 140.270.000.

Kemudian pada Triwulan 3, sebesar Rp. 299.640.000, dengan rincian Penggunaan pengembangan perpustakaan Rp. 13.080.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 7.040.000, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran Rp 54.414.000, administrasi kegiatan sekolah Rp. 23.257.850, langganan daya dan jasa Rp. 41.946.300, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 111.103.400 dan penyediaan alat multi media pembelajaran Rp. 9.183.900 serta pembayaran honor Rp. 113.305.000.

“Itu semua anggaran nya sangat besar kenapa masih saja ada penarikan uang komite jumlah Siswa Siswi itu sebanyak 914 untuk,” ucapnya.

“Kita semua tahu pada Tahun 2020 pembelajaran  Daring, artinya belajar dari rumah Kami juga mempertanyakan penyaluran program Indonesia pintar, kami duga banyak yang terjadi manipulasi data,” timpalnya.

Dirinya berharap aparat penegak hukum untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala SMPN 2 Bandar Lampung, jika terbukti ada indikasi melakukan pungutan liar dan korupsi dalam penggunaan dana sekolah agar diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Raker, Kajati Nanang Sigit Yulianto Ingatkan Jaksa Seluruh Lampung

“Saya berharap kepada Walikota Bandar Lampung Bunda Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si. melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota tapis berseri Bandar Lampung agar mencopot M Badrun M,Ag, karena bagaimana kegiatan belajar mengajar akan stabil jika ada pungutan-pungutan yang tidak jelas dan sekolah dijadikan ajang korupsi dan kegiatan belajar mengajar akan sangat berpengaruh,” pungkasnya.

Sementara itu M Badrun M,Ag Kepala SMPN 2 Bandar Lampung ketika akan di konfirmasi Media Handalonline.com, terkait pungutan uang komite dan penggunaan anggaran Dana BOS tahun 2020 tidak berada di kantor dan Ketika dihubungi melalui telpon seluler dirinya membenarkan telah melakukan penarikan sumbangan sukarela terhadap wali murid, alasannya penarikan tersebut karena Dana BOS tidak bisa mengkaper untuk pembangunan SMPN 2 Bandar Lampung.

“Ya benar melakukan penarikan karena Dana BOS tidak bisa mengkaper untuk pembangunan,” katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait realisasi Dana BOS tahun 2020, Kepala SMPN 2 Bandar Lampung terkesan gugup dan langsung mematikan handphone.

Untuk di ketahui, bahwa sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah ( Sekolah Negeri ) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid, hal ini sebagaimana yang di atur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 44 tahun 2012 tentang penguatan dan sambungan biaya pendidikan pada satuan dasar pasal 9 ayat ( 1). Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 44 tahun 2012 tentang penguatan dan sambungan biaya pendidikan pada satuan dasar menyatakan satuan Pendidikan dasar yang di selenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah di larang memungut biaya satuan pendidikan.

Di sisi lain, komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan pendidikan dan/atau sumbangan, tapi tidak boleh berupa pungutan.   (Indra Jaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here