Merasa Dirugikan Penegak Hukum Jakbar, Pensiunan TNI Mohon Perlindungan Kapolri

 Editor: M.Ismail 
Pensiunan TNI Wilmora Yudha Hasibuan kembali menuntut hak dan keadilan

Jakarta (HO) – Pensiunan TNI Wilmora Yudha Hasibuan kembali menuntut hak dan keadilan di depan Mapolda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait dengan status hukumnya di Polres Jakarta pusat.

Aksi Wilmora di depan Polda Metro Jaya mendapat perhatian warga dan sejumlah wartawan yang antara lain hanyalah menuntut hak dan keadilan sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum, Ia ikut berteriak akan ada keberpihakan hukum terhadapnya.

“Tolong Pak Kapolda Metro Jaya, pak Fadiel, Pak Listyo Sigit selaku pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia, dimanakah hukum yang kita cari, dimanakah status hukum saya di Polres Jakarta Barat,” kata Wilmora, saat di depan Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/3/2022).

Wilmora mengungkapkan dirinya datang ke Polda untuk mencari keadilan.

“Ini negara Hukum, masa saya yang juga pensiunan TNI, kok bisa diperlakukan begini, ini kan zholim, dimana letak keadilan Pak Kapolri, tolong Bapak hadir melihat hukum dibawa ini, sebagaimana cita – cita besar bapak Kapolri,” ungkapnya di hadapan puluhan wartawan.

Baca Juga:  Lawan Presiden RI, Jaksa Agung Menangkan PK Gugatan Arie Rompas

Walaupun sebelumnya, kata Wilmora Hasibuan, Ia sudah membuat surat terbuka yang ditujukkan kepada bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan DPR RI Komisi III disejumlah media pada hari Rabu (23/3/2022). Namun hingga kini belum mendapat respon dari Polri, hingga kini Wilmora memilih turun jalan dengan sendirinya, demi tegaknya hukum.

Surat terbuka yang viral ini juga dengan perihal permohonan perlindungan hukum kepada Yth KAPOLRI dan Fraksi PDI Perjuangan Komisi III DPR RI atas status hukum yang tak pasti melekat kepada seorang Pensiunan TNI atas nama Wilmora Yudha Hasibuan.

Menurut Hasibuan, surat tersebut juga menjelaskan kronologis peristiwa yang di alami serta memohon perlindungan hukum atas status yang melekatnya tanpa ada dasar hukum yang pasti. Sebagaimana ia menyurat secara resmi kepada DPR RI dan KAPOLRI serta tembusan ke (1). Komnas HAM dan (2). KA Biro Propam Mabes Polri.

“Gimana ini, hukum memperalat untuk menghukum kami sebagai rakyat kecil, saya datang menuntut agar kepolisian mengusut tuntas keberadaan pihak – pihak swasta yang mengintervensi kasus ini, jika kita menuntut di proses secara hukum,” ucap Wilmora.

Baca Juga:  Program Quick Wins Presisi Polri, Polres Pesawaran Gelar Patroli Rawan

Lanjut Wilmora, dia juga meminta kepolisian untuk memproses pihak pelapor, karena laporan mereka mengada-ngada dan tidak bisa dibuktikan dan menuntut ganti rugi sebesar 1 Milyar atas penahanan selama 90 hari, tanpa di buktikan dengan jelas kesalahan nya.

“Saya juga minta kasus saya ini, segera di SP3 kan, karena batas waktu penyidikan sudah lewat lama dan supaya status saya juga jalan mulus,” kata pensiunan TNI ini.

Wilmora juga tegas sekali dalam menyampaikanya, tujuan nya ini murni demi tegaknya keadilan di negeri ini, bukan keadilan dibeli begitu saja, dan dia menduga dalam kasus ini ada pihak – pihak yang memainkan kepolisian untuk menghukum nya, yang tak memiliki dana besar.

“Tolong Pak Kapolri, kami hanya rakyat biasa, saya juga abdi negara, pensiunan TNI, ini negara hukum, tegaklah status saya di negara hukum ini,” tutupnya. (Fajar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here