Minggu, Januari 18, 2026

Terbukti Bersalah…? Ketua LSM GMBI Terancam Pasal Berlapis

Pesawaran (HO) – Pengamat hukum pidana dari Universitas Lampung Budiyono memberikan tanggapan terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Ketua LSM GMBI Pesawaran dan Teluk Pandan, yang saat ini perkaranya telah ditangani oleh kepolisian.

Budiyono mengatakan jika ada pihak yang merasa terancam atau merasa dirugikan atas pernyataan seseorang maka pihak tersebut bisa melaporkan ke penegak hukum.

“Pihak yang membuat pernyataan bisa dilaporkan ke penegak hukum oleh orang yang merasa terancam dengan pernyataan tersebut,” Kata Budiyono, Minggu (9/1/2022).

Menurutnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan maka harus melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan jurnalistik tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak baik, berupa pengancaman terhadap media.

“Kalau dari sudut hukum harus dibuktikan dulu maksud dan tujuan Ketua LSM GMBI mengeluarkan pernyataan tersebut, klo hanya ingin melakukan klarifikasi tidak perlu melalukan ancaman cukup melakukan klarifikasi kepada media yang memberitakan dengan melampirkan bukti-bukti yang ada bukan dengan ancaman ini suatu bentuk premanisme,” jelasnya.

Terkait laporan yang kini ditangani Kepolisian Resort Pesawaran, Budiyono menambahkan, sangat mungkin jika terbukti bersalah terlapor (Ketua LSM GMBI Pesawaran-red) bisa dikenakan dengan pasal berlapis.

“Kalau terbukti melakukan ancaman ya hukumnya tergantung pasal apa yang dikenakan atau pasal apa yang dilaporkan oleh orang yang merasa terancam, Bisa saja UU pers atau UU ITE atau KUHP, Ya tergantung mana yang terbukti dari pasal-pasal di dalam UU tersebut, biasanya penegak hukum tidak hanya menjerat dengan 1 (satu) pasal saja, tapi menjerat dengan pasal-pasal yang berkaitan,” pungkasnya. (Red)

Berita Populer

Viral!!!, Dampak Banjir Pembangunan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan, Pemkab Segera Turun Tangan

Pesawaran (HO) - Viral nya pemberitaan terkait dengan fenomena banjir yang diduga sebagai dampak pembangunan Rumah Sakit Urip Sumoharjo Gedong Tataan, akhir nya Tim...

Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi

Jakarta (HO) - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium...
error: Content is protected !!