Eks Polisi Dipecat Polda Jateng Gegara LGBT, Brigadir TT, Ajukan Gugatan Ke PTUN

 Editor: M.Ismail 

Jakarta, (HO) – Kasus LGBT di lingkungan Polri memakan korban yakni Brigadir TT. Anggota kepolisian yang dipecat Polda Jawa Tengah karena dugaan perilaku orientasi homoseksual pada Mei 2019 silam.

Namun pemecatan dengan alasan LGBT itu digugat Brigadir TT melalui kuasa hukumnya, Aisyah Humaida. Ia menyebut jika pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, sidang sebelumnya belum memasuki pokok perkara. “Kita gugat lagi karena pada sidang tahun sebelumnya belum memasuki pembahasan pokok,” kata dia kepada wartawan, Selasa 27 Oktober 2020.

Diceritakan Aisyah, Brigadir TT diperiksa atas laporan telah melakukan pemerasan. Setelah diklarifikasi, tuduhan ini tidak terbukti, namun pemeriksaan terhadap Brigadir TT tetap berlanjut dengan alasan pelanggaran etik.

Baca Juga:  Pelantikan PD DMI, Bupati Pesawaran: Harapkan Organisasi Berkembang

“Alasan dilanjutkan karena tidak menjaga citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri),” ucapnya.

Dia menambahkan, pada waktu itu dasar pemeriksaan etik kepada Brigadir TT adalah orientasi seksual minoritas yang dianggap menyimpang. Padahal, lanjutnya, orientasi seksual secara spesifik telah diatur dalam internal Polri.

“Sudah diatur pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/09),”ujarnya.

Untuk itu, Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) yang didasarkan pada orientasi seksual minoritas dan proses pemeriksaan etik menurutnya tak sesuai prosedur terhadap Brigadir TT.

Baca Juga:  Ketua Bawaslu: Proses Demokrasi Butuh Media Massa, Pemilu 2024 Ajukan Rp20 M

“Bukti bahwa Brigadir TT tidak pernah melakukan pelanggaran etik, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, semestinya pantas dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan PTDH,” katanya.

Menurutnya, perbuatan diskriminatif Polda Jawa Tengah ini berdampak pada pengurangan hak-hak Brigadir TT diantaranya hak atas pekerjaan, hak untuk mempertahankan hidup kehidupannya, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

“Brigadir TT adalah korban nyata dari kultur yang tidak ramah terhadap ragam orientasi seksual. Sikap dan nilai non diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas sudah sepatutnya dibiasakan,” ujarnya. (RqN/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here