Lampung Selatan (HO) – Menyusul pemberitaan sebelumnya, sejumlah warga Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kembali mempertanyakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Mereka meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran desa, tidak hanya untuk tahun anggaran 2024, tetapi juga periode 2020 hingga 2023.
Permintaan tersebut disampaikan warga karena adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan dan penggunaan anggaran desa yang menurut mereka perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.
Salah seorang perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, adanya persoalan yang dipertanyakan pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 menjadi alasan warga meminta penelusuran terhadap pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri, maupun Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran tahun 2020 sampai 2023.
Misalnya, kegiatan Pemugaran Lapangan Joging Track dan Siring Permanen senilai Rp94.650.500, termasuk penyaluran BLT Dana Desa dan pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bencana,” ujarnya kepada Handalonline.com, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan, serta pertanggungjawaban anggaran yang berlaku.
Warga juga meminta Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada pihak Pemerintah Desa Sukadamai, termasuk Kepala Desa, mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dipersoalkan.
“Apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan kerugian negara maupun pelanggaran, tentu hal tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur desa. Yang terpenting, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa,” katanya.
Lebih lanjut, warga menyatakan akan melengkapi dokumen atau data pendukung apabila nantinya ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan resmi.
Mereka juga berencana meminta pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat untuk mengawal penyampaian aspirasi kepada instansi yang berwenang.
“Nantinya kami akan meminta pengawalan dari lembaga swadaya masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Kami ingin pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Data Pagu Dana Desa Sukadamai:
- Tahun 2020: Rp1.041.970.000
- Tahun 2021: Rp1.175.587.000
- Tahun 2022: Rp935.354.000
- Tahun 2023: Rp969.262.000
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan dari Pemerintah Desa Sukadamai maupun pihak terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian yang disampaikan warga tersebut. Handalonline.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
Diberitakan sebelumnya dengan link: Warga Sukadamai Pertanyakan Pengelolaan Dana Desa 2024, Minta Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh
