Al-kausar Kades Kampung Baru Diduga Tantang Aparat Penegak Hukum
Pesawaran (HO) – Masyarakat Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung mulai bergejolak menanyakan kinerja Al-kausar selaku kepala desa setempat. Pasalnya menurut warga dalam pelaksanaan realisasi pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa (DD) sejak tahun 2022-2024 banyak ditemukan indikasi kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), pembuatan Sumur BORÂ mangkrak di lahan pertanian senilai Rp 144.516.000 maupun program ketahanan pangan, diduga fiktif dan mark up.
Salah satu masyarakat setempat Holid warga Dusun Kampung Baru induk didampingi masyarakat lainnya mengeluhkan beberapa jenis kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa (DD). Ada dugaan penyimpangan dan tidak transparan, serta jenis kegiatan mangkrak yang nilainya sangat besar dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
“Seperti contoh di tahun 2024 pemerintah desa merealisasikan asas manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, seperti contoh pembangunan sumur bor diduga mangkrak dianggarkan sebesar Rp 144.516.000 yang terletak di Dusun Sukatani, jenis kegiatan tersebut terkesan buang-buang anggaran dan kuat dugaan item tersebut dijadikan kepala desa untuk meraup keuntungan tanpa memikirkan masyarakat,” ujar Holid bersama masyarakat lainnya kepada Handalonline.com Jumat (24/10/2025).
Masyarakat kembali mengungkapkan ada beberapa jenis kegiatan di tahun 2024, selain pembangunan sumur bor mangkrak ada beberapa jenis kegiatan menjadi sorotan masyarakat. Nantinya bakal dilaporkan Kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran karena untuk APBDes rincian baik pembelian semen, pasir, upah tukang, maupun material lainnya. Pihaknya sudah ada dan tidak di lampirkan di pemberitaan khawatir takut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Seperti contoh item kegiatan yang diduga terindikasi Mark up, seperti:
- – TPT Lahan Pertanian Jembatan Ayun Panjang .100 M Rp 15.498.000
- – Drainase Dusun Jembatan Tiyas Panjang. 85 M Rp 31.282.000
- – TPT Dusun kampung Baru Induk Panjang. 50 M Lebar. 3 M Rp 15.498.000
- – BLT DD Rp 111.600.000
- – Bantuan Bibit Ketahanan Pangan Rp 45.000.000
- – Kegiatan HUT-RI Rp 47.800.000
- – Pembinaan PKK Membangun Ketahanan Pangan Keluarga Rp 32.360.000
- – Pembangunan Sarana Olah Raga dan Lapangan Jemur desa/Paving Blok Rp 140.210.400
- – Pengadaan Tarub Desa Rp 20.000.000
- – Penyediaan Insentif Guru Mengaji Rp 9.600.000
“Pembangunan TPT jalan pertanian menuju jembatan ayun panjang 100 meter hanya pondasi saja dengan anggaran Rp 15.498.000 tidak sesuai, kemudian drainase jembatan tiyas sebesar Rp 31.282.000 Indikasi Mark up sudah terang dan sangat jelas, apalagi ditambah TPT Dusun Kampung Baru Rp 15.498.000, karena menurut kami hanya menghabiskan anggaran Rp. 5.000.000 sudah paling besar, ke mana sisa anggarannya inspektorat kinerjanya kami pertanyakan,” tegasnya.
Holid bersama masyarakat lainnya memaparkan, yang telah pihaknya lampirkan adalah contoh item yang banyak sekali di Mark up di tahun 2024.
“Seperti pemasangan paving blok di area balai desa dengan volume perkiraan 20×20. Semoga dengan adanya berita ini akan menjadi evaluasi bagi inspektorat Kabupaten Pesawaran, agar nantinya benar-benar serius dalam menanggapi laporan masyarakat yang ada di wilayah terpencil Pesisir Pesawaran,” bebernya.
Mereka menambahkan, tidak hanya itu pihaknya juga menduga terkait jenis kegiatan di tahun 2023 ada dugaan fiktif dan mark up.
- – Pemeliharaan Jembatan Sukatani dan Penimbunan Jalan Rp 16.600.000
- – Operasional Mobil Siaga Rp 72.150.000
- – Penyediaan Insentif Guru Mengaji Rp 9.600.000
- – Bantuan Ternak Ketahanan Pangan Rp 20.000.000
- – Bantuan Bibit Tanam Pangan Ke Masyarakat Rp 45.000.000
- – Kegiatan Peringatan HUT RIÂ Rp 24.565.600
- – Bantuan Pangan Hari Raya Idul Fitri Rp 22.500.000
- – Seragam Pencak Silat Rp 22.200.000
- – BLT DD Rp 104.400.000
- – Instalasi Air Bersih Ke Warga Nelayan Rp 9.758.000
- – Badminton desa Rp 12.400.000
- – Kegiatan Bola Voli desa Rp 10.000.000
“Kita beralih ke tahun 2023 jenis kegiatan instalasi air bersih ke warga nelayan, kegiatan tersebut tidak terlaksana ada dugaan fiktif, kemudian item penimbunan Jalan Sukatani jika menghabiskan anggaran sesuai APBDes tidak sesuai kami pastikan ada dugaan penyimpangan,” timpalnya.
Sama halnya masih keterangan dari masyarakat terkait desa siaga kesehatan atau operasional ambulance desa pihak mereka minta di audit, karena mereka yakin ada kebocoran anggaran untuk kepentingan pribadi.
“Kemudian terkait BLT DD, kami juga minta di audit dan nantinya akan kami masukkan laporan terkait item tersebut. Selain itu kami juga menduga terkait ketahanan pangan, pengadaan hewan, maupun pengadaan bibit kami menduga itu fiktif, karena kami selaku masyarakat tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu terkait kegiatan HUT RI dianggarkan sampai puluhan juta. Mereka menduga yang diberikan kepada panitia hanya diberikan Rp. 10.000.000 sisanya mereka pertanyakan. Ada juga bantuan pangan hari raya idul Fitri.
“Benar terealisasikan THR berbentuk sarung, namun sangat besar sekali dianggarkan di APBDes. Kemudian pengadaan seragam pencak silat sangat berlebihan menurut kami anggarannya. Saya salah satu pengurus pencak silatnya, untuk anggotanya karena kita sekopnya desa jadi anggota yang mendapatkan hanya tertentu, yang dapat seragam tersebut kisaran sekitar 15 orang masa iya hanya membelikan seragam sampai Rp 22.200.000 aneh tapi nyata inilah yang terjadi di desa kami,” ucapnya sembari tersenyum.
Masyarakat kembali menerangkan, masih di tahun 2023 pihaknya juga mempertanyakan terkait jenis kegiatan badminton dan voli. Pihaknya berharap kepada inspektorat nantinya agar melakukan penyelidikan terkait kegiatan tersebut sejak tahun 2022 sampai 2024.
Tidak sampai di situ, masyarakat juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk melakukan telaah dan kroscek di awal kepemimpinan kepala desa Al- Kausar tepatnya di tahun 2022 jenis kegiatan
- – OPERASIONAL MOBIL SIAGA Rp 61.700.000
- – Pemeliharaan Jalan Cukuh Cambai/PKTD Rp 38.350.000
- – Jembatan Menuju Persawahan 3 m x 5 MÂ Rp 71.221.000
- – BLT DD Rp 428.400.000
- – PENYELENGGARAAN HUT RI Rp 31.309.600
- – Bantuan Bibit Tanaman Pangan Ke masyarakat Rp 20.000.000
“Saya tegaskan kembali, untuk operasional ambulance desa saat awal kades memimpin desa, kami mendapatkan informasi dari masyarakat menanyakan siapa saja yang pernah menggunakan ambulance desa bahkan warga yang menggunakan mobil tersebut kuat dugaan menggunakan dana pribadi, jadi ke mana anggaran puluhan juta yang dianggarkan,” ungkapnya.
Kemudian masih kata dia, terkait jenis kegiatan infrastruktur Cukuh Cambai mereka menduga dana tersebut ternyata hasil dari pemungutan tambak.
“Yang menjadi pertanyaan kami dianggarkan kembali di APBDes, jadi kami menduga kegiatan tahun 2022 jenis kegiatan infrastruktur ada dugaan fiktif,” ucapnya.
Selanjutnya jembatan menuju persawahan, pihaknya juga menduga dalam pelaksanaannya syarat akan penyimpangan, karena pernah masyarakat menanyakan kepada pemborong dia menjelaskan kepada warga bahwa pembangunan jembatan tersebut.
“Pengerjaannya diborongkan Pak Kades kepada dirinya sebesar Rp. 30.000.000, namun sekarang saudara Sutoyo sudah almarhum sementara di APBDes dianggarkan Rp 71.221.000, ke mana sisa anggaran tersebut ini baru awal menjabat,” jelasnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, terkait HUT RI tahun 2022 kebetulan pada saat itu dirinya sebagai panitia di kepemudaan sebagai wakilnya, kegiatan HUT RI mereka hanya menerima Rp. 10.000.000.
“Untuk kegiatan HUT RI Rp 31.309.600 sangat luar biasa mark up-nya,” cetusnya.
Di akhir keterangannya Holid warga Dusun Kampung Baru induk dan perwakilan warga dusun lainnya mengatakan, jika nanti memang terbukti adanya indikasi penyelewengan anggaran karena memang fakta di lapangan, program dari Pemerintah pusat yang disalurkan melalui Pemerintah desa manfaatnya tidak dirasakan masyarakat justru pelaksanaan malah dijadikan ladang bisnis Kepala Desa untuk meraup keuntungan, lebih baik dihilangkan saja dana desa.
“BPD yang harusnya menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa, jika kami menanyakan selalu tidak tahu dan tidak tahu jadi apa fungsinya BPD,” paparnya.
“Dan bilamana ada masyarakat yang bergejolak melakukan kritik alih-alih memperbaiki kinerja malah Kepala Desa terkesan ada dugaan intimidasi dan mengatakan kalau tidak valid laporannya akan saya tuntut, sangat miris yang terjadi di desa kami untuk menyuarakan kurang puasnya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat terkhusus dalam mengola anggaran dana desa,” katanya.
Selanjutnya masih keterangan masyarakat, yang membuat pihaknya bersemangat ialah Kepala Desa kerap melontarkan kata-kata jika kalau ada bukti yang otentik silakan laporkan saya.
“Jadi dengan adanya ucapan itu seolah-olah kami ini dianggap bukan bagian masyarakat, maka dari itu berdasarkan bukti dan temuan kami di lapangan kami berharap kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Kabupaten Pesawaran, tolong Pak turunkan tim ke desa kami, periksa Kades kami, nanti akan kami kawal dan akan kami berikan keterangan, bahkan dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan ini ke aparat penegak hukum, dan akan kami kawal kalaupun memang ada temuan di pidana atau pengembalian,” tegasnya.
Selain itu masyarakat Desa Kampung Baru juga berharap kepada Bupati Kabupaten Pesawaran Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M. untuk mendesak inspektorat agar segera turun ke desa mereka, dan tolong audit kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa.
“Tolong bantu kami Bu, kami masyarakat miskin di daerah terpencil di Pesisir Kabupaten Pesawaran minim pendidikan. Janganlah kami diintimidasi, apabila kami mempertanyakan hak kami karena dana desa itu dana masyarakat. Kami mohon Bu, tolong segera turunkan Tim. Periksa Kepala Desa kami dan bila memang terbukti ditindak sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Desa Kampung Baru Al-kausar saat dikonfirmasi Handalonline.com melalui pesan chat aplikasi WhatsApp dirinya sedang mengemudikan mobil, mengatakan bahwa Dia sedang di perjalanan.
“Saya lagi di jalan Bang, sorry,” ucapnya singkat.
Kemudian wartawan media ini kembali berupaya menghubungi Kepala Desa Al- Kausar terkait dengan realisasi anggaran Dana Desa yang pertanyaan oleh masyarakat, dia mengatakan sedang berada di luar kabupaten.
“Izin saya sedang berada di teluk, hal biasa namanya masyarakat ada yang benci ada yang senang dengan kita,” ujarnya melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp Sabtu (25/10/2025).
Selanjutnya dia menyampaikan di desa jabatan dia adalah sebagai seorang bapak, jika dirinya merasa dihina mau miskin sekalian dia lawan.
“Di desa saya sebagai bapaknya, kalau kita sudah merasa dihina mau miskin sekalian kita saya lawan karena ini berkaitan tentang harga diri, karena saya merasa saya bapak di desa itu prinsipnya,” ucapnya.
Kemudian dia menerangkan terkait sumur bor, Memang dia mengakui jika belum selesai dan saat Ini masih mangkrak hanya tinggal Melester kolam ukuran 5×10 tapi disetop oleh pemilik lahan.
“Kalau saya untuk bermufakat dengan masyarakat yang ke kantor kemarin saya sudah nggak bisa lagi, kecuali memang difasilitasi oleh BPD saya siap hadir, kalau saya insya allah ingin seperti itu namun untuk desa kita warganya beda, sudah bagus dianggap jelek bagaimana namanya orang sudah nggak seneng tetap saja,” katanya.
Lebih lanjut masih kata Kades kampung Baru, kejadian tersebut sudah dua kali sudah selesai Pemerintah desa sudah menuruti keinginan masyarakat.
“Kemudian ada yang tidak kami ikuti keinginan mereka malah seperti ini lagi, ya sudah kalau terus-terus seperti ini saya terkesan tidak ada harga diri,” pungkasnya. (Indra)
