Pesawaran (HO) – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Gedong Tataan, Dwi Artini diduga korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah setidaknya dalam kurun 3 tahun terakhir.
Hal tersebut diketahui terungkap fakta bahwa beberapa item kegiatan yang sejatinya diperuntukan bagi siswa banyak ditemukan dugaan Mark up (penggelembungan) anggaran.
Seorang sumber menuturkan, Dwi Artini terhitung lama menjadi kepala sekolah dan perlu dipertanyakan dana BOS yang dikelolanya, karena menurutnya banyak kejanggalan.
“Pada tahun 2022 contohnya, banyak anggaran yang tidak jelas peruntukannya dan diduga Mark up, seperti Administrasi kegiatan sekolah, pengembangan perpustakaan, langganan daya dan jasa maupun pemeliharaan sarana dan prasarana,” ungkap salah satu narasumber SJ yang nama nya minta di inisialkan, Rabu (25/6/2025).
Dikatakan nya, untuk anggaran administrasi kegiatan sekolah menelan biaya Rp. 259.860.849,- pada tahun 2022 dibagi 3 termin diduga di Mark-up, sedangkan pengembangan perpustakaan pada 2022 menghabiskan dana Rp.55.995.000,- tidak jelas juntrungannya. Langganan daya dan jasa juga terlihat janggal karena menghabiskan biaya Rp 117.869.500,- dalam 3 termin di 2022. Tak kalah besar pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 188.977.711.
“Itu baru 2022, kalau diperiksa aparat penegak hukum, saya menduga ada Mark up anggaran, itu uang kan sekolah jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri sendiri,” sesalnya.
Kemudian lanjut nya, pada 2023 SMKN 1 Gedong Tataan mengelola Dana BOS sebesar Rp. 1.272.000.000,- . administrasi kegiatan sekolah menelan biaya Rp. 85.912.401,- pada tahun 2023 dibagi 2 termin diduga di Mark-up, sedangkan pengembangan perpustakaan pada 2023 menghabiskan dana Rp.44.200.000,- tidak jelas penggunaannya. Langganan daya dan jasa juga terlihat janggal karena menghabiskan biaya Rp. 113.147.750,- dalam 2 termin di 2023. Tak kalah besar pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 179.298.330.
“2024 kemarin ini lebih parah lagi bang, administrasi kegiatan sekolah sampai Rp.308.792.483,- itu buat apa saja, kan tidak jelas, pengembangan perpustakaan staknan di angka Rp.40.000.000,- per tahun, langganan daya dan jasa Rp 124.721.250,- kalau pemeliharaan sarana itu Rp. 165.901.467,-,” paparnya.
“Yang perlu diingat, dana BOS itu hak siswa, jadi siswa wajib tau jangan seolah ditutup-tutupi penggunaannya, kami mendesak aparat penegak hukum memeriksa kepa SMKN 1 Gedong Tataan ini, karena banyak dugaan pelanggaran penggunaan dan BOS,” timpalnya.
Selain dana BOS penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) juga dikeluhkan wali murid selama kepemimpinan Dwi Artini, salah seorang siswa contohnya, meski hidup dengan keterbatasan ekonomi namun tidak tersentuh bantuan, selain itu ada dugaan penahanan bantuan PIP pada siswa yang mendapatkan bantuan dengan alasan belum bayar PSMP.
“Ayah saya sudah meninggal, sekarang saya tinggal dengan nenek, kalau bantuan PIP saya tidak dapat,” ujarnya.
Belum lagi kata dia, banyak pungutan selama dia bersekolah seperti PSMP yang nilainya mencapai 1,8 juta rupiah saat awal masuk sekolah dan kupon bantuan masjid meskipun hanya Rp.50.000,- per siswa.
“Kunjungan industri yang lokal itu bayar Rp.500.000,- dapat makan sekali lalu mampir ke pantai, kalau kunjungan luar daerah Rp.1.700.000,- ya sekitar itu,” jelasnya.
Sementara itu Kepala SMKN 1 Gedong Tataan Dwi Artini ketika di konfirmasi melalui nomor 0822-8176-XXXX, tidak merespon, baik di telepon beberapa kali menggunakan aplikasi WhatsApp tidak mengangkat, begitu juga ketika di kirim chat tidak menjawab. (Ran)
