Terindikasi Korupsi Hingga Ratusan Juta Rupiah, Masyarakat Desak APH Periksa Isnaini
Lampung Selatan (HO) – Masyarakat Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung mulai mempertanyakan terkait realisasi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2018, sampai 2023 tahap 1, diduga banyak terjadi penyimpangan dan mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Isnaini selaku Kades setempat.
“Ya pada tahun 2018 Pagu anggaran Rp. 889.334.432 item Badan usaha milik desa (Bumdes) Rp 89.000.000 terkait item tersebut ada bangunan di sebelah balai desa namun kami selaku masyarakat tidak mengetahui itu bergerak di bidang apa,” ungkap perwakilan masyarakat kepada Handalonline.com saat melakukan uji informasi dan bersentuhan dengan masyarakat Selasa, (18/7/2023).
Selain itu mereka juga mempertanyakan terkait item tahun 2019 Pagu anggaran Rp. 1.059.722.889 item pengadaan sarana dan prasarana lampu jalan Rp 11.700.000.
“Bisa di kroscek dan dicek tentunya terkait realisasi item lampu jalan tersebut itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya,” kata nya.
Dan tidak hanya itu masyarakat juga mempertanyakan terkait pengadaan bantuan molen tanah untuk usaha petani bata Rp 53.400.000.
“Karena tidak pernah mendengar terkait ada bantuan mesin tersebut kemana lagi anggaran tersebut dan inilah bentuk tidak transparannya pemerintah desa terhadap masyarakat,” ucap nya.
Sementara itu masyarakat lainnya juga mengatakan yang identitasnya minta dirahasiakan mempertanyakan terkait item Pembangunan jembatan desa yang terletak di Dusun Bangunan ll Rp 149.523.000 volume 4 M (5,5×2.4M).
“Terkait item tersebut itu dibangunkan namun jika menelan anggaran sebesar itu menurut kami selaku masyarakat itu tidak sesuai kami minta di kroscek atau di Audit kembali terkait item tersebut,” pinta nya.
Tidak hanya itu mereka juga mempertanyakan terkait item Pembangunan gedung posyandu volume 4×6 yang terletak di Dusun Tanjung Rejo l Rp 79.200.000.
“Kami selaku masyarakat juga menduga item gedung posyandu dimanipulasi laporan jawaban nya karena jika menghabiskan anggaran sebesar itu tidak mungkin habis dan pasti ada sisanya ke mana sisanya,” sebut masyarakat.
Dia juga mempertanyakan terkait item Badan usaha milik desa (Bumdes) sebesar Rp Rp 52.000.000.
“Ke mana lagi ya anggaran tersebut karena setahu kami itu di samping balai desa hanya ada bangunan saja kami juga minta dicroscek terkait item ini harusnya anggaran tersebut dapat kami rasakan selaku masyarakat dan digerakkan di bidang simpan pinjam tentu nya kami selaku masyarakat merasa terbantu tidak meminjam di tempat yang lain,” jelas nya.
Masih di tahun 2019 masyarakat juga mempertanyakan terkait item Terselenggaranya pembinaan PKK
Rp 25.000.000 dan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, tingkat Desa Rp 15.920.000.
“Dua item tersebut juga kami pertanyakan dalam kegiatan PKK kami tidak tahu ada kegiatan-kegiatan apa dan ditambah lagi ada kegiatan hari besar dan keagamaan tingkat desa lumayan anggaran itu harusnya bisa kami rasakan selaku masyarakat,” keluh nya.
Kemudian masyarakat juga mempertanyakan terkait anggaran tahun 2020 Pagu anggaran Rp. 1.076.355.000
item Pembangunan Gedung Posyandu volume 6×6 yang terletak di Dusun Cita Jaya
Rp 82.498.000.
“Kami ulangi sekali lagi terkait untuk pembangunan posyandu itu benar adanya fisiknya ada jika kembali dianggarkan sebesar itu kami pertanyakan karena dengan anggaran sebesar itu bisa membuat rumah ukuran 6×9,” terang nya.
Pihak nya kembali mempertanyakan terkait item Pembangunan Pondasi dan TPT
Rp 119.519.000 mereka mengatakan tidak tahu persis di mana letak pembangunan tersebut.
“Ya kami tidak tahu letak pasti pembangunan tersebut ada di mana karena ada juga pembangunan itu tidak di pasang papan plang saat pengerjaan maupun prasasti bilamana sudah dikerjakan jadi terkait anggaran tersebut kami pertanyakan,” timpal nya.
Masih keluhan dari masyarakat pihak yang juga mengatakan tahun 2020 ada jenis kegiatan Pembangunan bedah rumah
Rp 30.000.000 pihaknya masyarakat juga mempertanyakan terkait item tersebut dari dana desa atau dari pemerintah terkait karena tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa.
“Ya terkait item tersebut benar adanya namun kami menduga itu tidak terlaksana dan tidak disalurkan sebagaimana mestinya tentu nya kami minta di kroscek ulang,” pinta nya.
Masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait realisasi item Bantuan (UMKM)
Rp 33.620.000 mereka juga menduga terkait item tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
“Patut kami pertanyakan juga terkait item tersebut dikhawatirkan tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan pihak-pihak terkait terkesan tutup mata,” kata nya.
Tidak sampai di situ pihak masyarakat juga mempertanyakan terkait item Penanganan Covid-19 Rp 60.000.000.
“Ya terkait item tersebut benar adanya waktu itu di setiap rumah itu di semprot kami tidak tahu semprot menggunakan apa namun jika menghabiskan anggaran sebesar itu tentunya tidak sesuai,” ujar nya.
Perwakilan masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait realisasi tahun anggaran 2021 Pagu Rp. 1.402.881.000 item.
Paket Kegiatan Operasional Bunda PAUD 100 2. Insentif Guru Ngaji yang dianggarkan sebanyak lll tahap Rp 11.400.000 Rp 16.800.000 dan Rp 34.000.000.
Kemudian masih kata masyarakat ada juga item Kegiatan Insentif kader posyandu 5 bulan 2 Insentif Kader Posbindu 5 Bulan 3. Insentif Kader KPM 5 Bulan 4. Insentif Kader Posyandu Lansia 5 Bulan 5. Insentif Kader Posyandu Remaja 5 Bulan 6. Insentif Kader RDS 5 Bulan 7. Insentif Perawat Desa 5 Bulan yang dianggarkan sebanyak lll tahap masing-masing Rp 56.500.000 Rp 90.400.000 dan Rp 135.600.000.
“Kami selaku masyarakat mempertanyakan terkait operasional bunda PAUD guru ngaji kemudian insentif kader posyandu kader KPM maupun item lainnya sampai ratusan juta kami minta di audit karena kami yakin di situ ada indikasi kolusi korupsi dan nepotisme,” ungkap nya.
Tidak sampai di situ masyarakat juga mempertanyakan terkait item
Paket Kegiatan Kampung tangguh Nusantara 100 2. Posko Satgas Covid-19 Dusun 100 3. Sekretariat Satgas Covid-19 Desa 100 Penyediaan Ruang Isolasi 100
Rp 105.730.000.
“Kemana lagi anggaran tersebut kami ulangi kami juga minta di audit kembali terkait laporan pertanggung jawaban maupun SPJ terkait item tersebut,” papar nya.
Tidak sampai di situ masyarakat juga mempertanyakan item Badan usaha milik desa (Bumdes) Rp 100.000.000.
“Item tersebut kembali di anggarkan jujur kami selaku masyarakat tidak dapat merasakan manfaat daripada item tersebut dan kami juga tidak tahu itu di bidang apa bergeraknya tentunya kami minta untuk aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terkait item-item yang ada di desa kami,” kata nya.
Masih di tahun 2021 kembali mempertanyakan terkait item pembangunan Jalan cor beton volume 121 Meter dan pembangunan vor beton Dusun Bangunan 192 Meter Pembangunan cor Beton Dusun Banjar Sari I 189 Meter Rp 246.795.500.
“Untuk item tersebut ada tapi kami selaku masyarakat menegaskan kami minta di audit kembali,” jelas nya.
Kemudian pihak masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait item Pembangunan Los pasar desa Rp 91.518.000.
“Item tersebut benar adanya namun jika menelan anggaran hingga puluhan juta kami duga tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan tentunya kami minta di audit sama seperti item-item lainnya,” timpal nya.
Kemudian di akhir-akhir masa kepemimpinan Isnaini sebagai kepala desa setempat masyarakat juga mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2022 Pagu Rp. 1.437.600.000 item Rumah tidak layak huni (RTLH) Rp 10.000.000 dan Polindes Milik Desa Rp 43.000.000.
“Terkait item rumah tidak layak huni yang dianggarkan kembali oleh pemerintah desa tentunya ke mana anggaran tersebut apakah cukup membangun rumah dengan anggaran sebesar Rp. 10 juta dan mana masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut terkait untuk polindes itu pernah saya lihat itu dibelikan timbangan maupun alat-alat lainnya patut kami pertanyakan terkait item anggaran tersebut,” ucap nya.
Tidak hanya itu masyarakat juga mempertanyakan terkait item yang dianggarkan kembali Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran produk Rp 96.600.000.
“Dianggarkan kembali tentunya ini menjadi pertanyaan kami selaku masyarakat karena bisa dicek di pasar desa bangunannya tidak terlalu mewah harusnya jika anggaran sebesar itu di anggarkan hingga berkali-kali harusnya pasar tersebut bagus namun bisa diceklah bangunan seperti itu,” celetuk masyarakat.
Masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait item Penanggulangan bencana yang dianggarkan sebanyak lll tahap
Rp 44.775.000 dan Rp 79.008.000 kemudian Rp 98.008.000.
“Anggaran penanggulangan bencana di anggarkan hingga ratusan juta rupiah kemana lagi anggaran tersebut,” tanya masyarakat.
Masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait item Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan
Rp 45.000.000 dan item Terselenggaranya Pembinaan PKK yang dianggarkan sebanyak ll tahap Rp 28.450.000 Rp 40.950.000.
“Sangat disayangkan anggaran yang dilontarkan oleh pemerintah pusat yang disalurkan melalui perintah desa untuk anggaran peternakan yang diserahkan kepada masyarakat itu kami tidak tahu bentuk dan rupanya dan dana tersebut kami pertanyakan kemudian kegiatan PKK juga ke mana lagi anggarannya,” tanya dia.
Selanjutnya di penghujung masa kepemimpinan Isnaini masyarakat juga mempertanyakan terkait item tahun anggaran 2023 tahap l Pagu Rp. 1.020.973.000 item Lumbung Desa
Rp 91.562.000 dan BLT DD Rp 55.800.000.
“Ini yang sangat-sangat kami pertanyakan terkait item lumbung desa anggaran sebesar itu namun realisasinya tidak ada dan tidak dirasakan masyarakat dan bilamana ada berupa bantuan dari pemerintah desa harusnya kami tau bantuannya berbentuk apa dan ini sudah jelas semoga aparat penegak hukum segera turun ke desa kami untuk membongkar indikasi korupsi harapan kami selaku masyarakat,” tegas nya.
Kemudian salah satu masyarakat yang identitasnya minta sangat-sangat dirahasiakan berujar terkait pembagian bantuan langsung tunai dana desa BLT DD tahun anggaran 2023 dia mengatakan hanya menerima Rp. 300.000.
“Ya waktu itu saya ke balai desa dan dapat informasi dari pemerintah desa bahwasannya saya kembali mendapatkan bantuan BLT DD yang menjadi pertanyaan saya untuk tahun-tahun sebelumnya Rp. 900 ribu kenapa ini malah berkurang atau memang sudah peraturan baru atau seperti apa tentunya kami sangat mengharapkan peran pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum untuk menindak lanjut keluhan kami selaku masyarakat,” harap nya.
Dia berharap kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Selatan di Bumi Khagom Mufakat untuk dapat merespon keluhan mereka selaku masyarakat untuk membuka mata segera turun ke Desa Bangunan.
“Ya kami sangat berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan maupun tindak pidana korupsi Tipikor Polres Lampung Selatan untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Isnaini selaku mantan kepala desa karena keluhan kami selaku masyarakat inilah yang terjadi tentunya kami berharap bila mana ditemukan adanya kerugian negara agar dapat diproses dengan undang-undang yang berlaku agar dapat menjadi efek jera bagi kepala desa yang nanti akan memimpin Desa kami,” pungkas nya.
Sementara itu mantan Kepala Desa Bangunan Isnaini saat dikonfirmasi Handalonline.com terkait adanya dugaan indikasi penyimpangan anggaran dana desa melalui sambungan telepon seluler berdalih dan mengatakan jika pembangunan di desa nya yang menggunakan Dana Desa sudah terealisasi dengan baik.
“Demi Allah untuk anggaran lumbung desa tidak ada, desa saya bukan desa pertanian dan pada saat musyawarah di desa saya tidak ada anggarkan di APBDes untuk lumbung desa,” katanya, Selasa (18/7/2023).
Isnaini berucap jangan membuat dirinya pusing, karena dia lagi mengumpulkan dana untuk mengkondisikan tim nya dalam pencalonan kepala desa nanti.
“Jangan membuat kepala saya pusing duit seperak tidak ada, saya mau nyalon lagi jadi kita ini ngobrol arahnya ke mana, saya ini kan lagi pusing ini kan lagi mau nyalon lagi butuh duit mau bentuk tim ataupun saya mau mengondisikan,” sebutnya.
“Setelah saya mendapatkan informasi dari sampeyan ini kan setidaknya ini menambah jadi bahan pikiran saya, beda halnya kalau kita ketemu langsung mari kita ngobrol seperti apa dan bagaimana sekarang ini, saya sudah tidak menjabat lagi saya lagi gupek mau cari duit cari masa, tahu sendiri lah kalau mau nyalon itu gimana, nggak boleh begitu mas jangan naik-naik berita lah kita ketemu dulu ngobrol dulu seperti apa,” pintanya.  (Indra Jaya)
