Legal Opinion, Kejati Lampung Bersama Perum Bulog Kantor Wilayah Gelar MoU

 Editor: M.Ismail 

Lampung (HO) – Untuk memberikan Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistence) menyangkut Kajian Hukum tentang perumusan kebijakan, Kejaksaan Tinggi Lampung melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan dengan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Lampung, dan dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. beserta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Para Pejabat Utama di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Kantor Wilayah beserta Para Pejabat Utama di lingkungan Perusahan Umum Bulog Kantor Wilayah Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menyampaikan dalam sambutannya bahwa secara historis dalam institusi Kejaksaan RI terdapat bentuk kewenangan dalam rangka pelaksanaan fungsi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, fungsi itu telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum staatblad No 522 tahun 1922.

“Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu. disamping kegiatan bersifat publik tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah/lembaga sehingga untuk kegiatan ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan kejaksaan ditunjuk mewakil kepentingan pemerintah,” jelas Kajati Lampung, diruang Aula Vicon kejati setempat, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga:  Libur Nataru, Dinkes Pesawaran Antisipasi Penyebaran Covid-19

Kajati melanjutkan, Eksistensi Kejaksaan dibidang hukum perdata masih berlangsung hingga saat ini dan di beri alas hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) dalam undang-undang tersebut dinyatakan Dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Baca Juga:  Tingkatkan Kewaspadaan, Kapolres Pesawaran Berikan Arahan 18 Satpam Perusahaan

“Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan bertujuan untuk memberikan dapat memberikan Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistence) menyangkut Kajian Hukum tentang perumusan kebijakan maupun rencana kegiatan pada instansi pemerintah/BUMN/BUMD,” ujarnya.

Mengingat tambahnya, tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung semakin besar seiring berjalannya waktu, yang sebelumnya melayani penyaluran beras kepada masyarakat dan membeli beras petani.

“Namun untuk saat ini tugas Bulog melakukan pelayanan komersial. Dengan tugas yang besar ini, maka dalam pelaksnaanya Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung, membutuhkan pertimbangan atau pelayanan hukum sehingga tugas dan tanggung jawab Bulog berjalan secara lancar dan terhindar dari persoalan hukum,” pungkasnya.

Diketahui dalam kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here