Lampung (HO) – Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa YS dan DA atas perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju – Sp. Tatakarya dan Peningkatan Jalan Desa Isorejo – Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ricky Ramadhan. S.H., M.H. menerangkan terdakwa atas nama YS terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
“Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,” jelas Kasi Penkum Ricky, melalui siaran pers nya, Jumat (31/5/2024).
Dikatakan nya terhadap terdakwa atas nama DA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahu dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilelang untuk membayar Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun,” sebutnya.
Perlu diketahui lanjut Ricky, bahwa Kejati Lampung pada tanggal 25 Januari 2024 menerima tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka YS dan DA dari Penyidik Polda Lampung atas perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju – Sp. Tatakarya dan Peningkatan Jalan Desa Isorejo – Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui TENDER LPSE LAMPUNG UTARA.
“Pelaksanaan kegiatan ini panitia lelang masih dalam peralihan yang mana pada awalnya dibawah Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara lalu diubah menjadi bagian tersendiri dibawah Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, maka pada saat panitia lelang sudah berdiri sendiri dan terbentuk anggotanya barulah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan lelang kegiatan, setelah akan melelangkan kegiatan ternyata waktu untuk kegiatan Dana DAK sangat mepet dikarenakan dana DAK menggunakan batas waktu, maka apabila tidak segera digunakan dana tersebut akan ditarik kembali, sehingga keputusan dari panitia lelang harus dengan metode Tender cepat agar lebih efektif waktu yang digunakan,” ujarnya.
Kasi Penkum melanjutkan, kegiatan Peningkatan Jalan Sukamaju – Sp. Tatakarya dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.356.484.000,- (Tga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapa Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Pekerjaan Jalan Isorejo – Bandar Agung dengan nilai kontrak seebsar Rp.3.477.371.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
“Pelaksanaan proses lelang kegiatan tersebut dikondisikan oleh tersangka YS dan DA agar memenangkan salah satu perusahaan yang telah dikondisikan para tersangka. Perusahaan pemenang lelang melaksanakan pekerjaannya akan tetapi setelah dilakukan pengujian terhadap fisik di kedua pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik dari Universitas Lampung dan didapatkan bahwa pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi baik volume maupun teknis pekerjaan dalam kontrak,” ungkapnya.
“Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.089.752.153,31 (Dua miliyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah),” pungkasnya. (Red)
