Jawa Barat (HO) – Presidium Pemuda Mahasiswa dan Aktivis (PMA) Kota Depok mendesak Aparat penegak hukum (APH) agar menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan Sepatu tahun 2018, Pemotongan insentif motifasi serta penyemprotan Disinfektan yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah, di tubuh Dinas Damkar Kota DepokDepok Jawa Barat.
“Hal ini sangat disayangkan dimana para pejabat didalamnya (Damkar) tidak tertib aturan hingga terkuak kejadian salah satu anggota damkar membongkar dugaan korupsi yang telah dilakukan dalam Dinas damkar,” demikan diungkapkam ketua Presidium PMA Kota Depok, Eliada Daelli, Rabu (14/4/2021).
Ditambahkan, menjelang 100 hari pasca dilantiknya Wali Kota dan Wakil Walikota depok masih saja ada dugaan korupsi yang terjadi di pemkot kota depok.
“Ini merupakan contoh yang tidak baik karena negara ini juga berperang melawan korupsi tapi masih saja ada yang nakal, apalagi jika oknum-oknum tertentu merupakan bagian dalam jajaran pemerintah,” tambahnya.
Bung El sapaan akrabnya mengaku sangat mengapresiasi serta mendukung Sandi yang sudah berani membongkar dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak damkar kota depok.
“Ini harus kita dukung karena Bapak Sandi telah ambil jalan yang penuh resiko dan mendapatkan banyak ancaman seperti keterangan nya pada beberapa media,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Presidium PMA dan Ketua GPII 2017-2021 Denni. Dirinya mengatakan, bahwa Pemkot Depok tidak perlu khawatir dengan dugaan ini jika tidak merasa bersalah.
“Jika pihak pemerintah atau damkar tidak merasa melakukan dugaan korupsi maka tidak perlu takut dan melakukan dugaan ancaman kepada pihak sandi, bagaimana Pak Sandi mengungkapkan dugaan korupsi pegadaan Sepatu boot tahun 2018 dan dana mitigasi yang harusnya 1,5 juta di potong menjadi 850ribu,” tukasnya.
“Kami pemuda dan aktivis kota depok sangat mengecam tindakan dugaan ancaman yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak damkar kepada bapak sandi yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, jika hal itu masih saja terjadi kita akan siap membantu bapak sandi untuk menempuh sampai pada jalur hukum agar semua jelas dan prosesnya berjalan sebagaiman mestinya aturan hukum di tegakkan,” timpalnya.
Berikut tuntutan dari Presidium PMA Kota Depok
Pemuda dan mahasiswa aktivis kota depok mendesak :
1. Kepada pemerintah kota depok yaitu Walikota M.Idris Somad dan Wakil wali kota Imam Budi Hartono untuk mengusut kasus ini dengan prosedur yang berlaku pada tubuh pemerintah tanpa adanya unsur lain seperti ancaman dan yang lain-nya, bila memang kepala Dinas Damkar dan jajajaran terbukti segera Pecat kepala Dinas karena ini kejahatan extra ordinary.
2. Kepada Kapolresta Depok untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh Dinas Damkar
3. Kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk memeriksa Kepala dinas Damkar dengan dugaan korupsi yang disinyalir ada di Dinas Damkar. (Red/Fajar)
