Selasa, November 10, 2026

Kejaksaan Sosialisasikan Program JAGA DESA, Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pesawaran

Pesawaran (HO) – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Pesawaran menggelar kegiatan Penerangan Hukum dengan mengusung tema “JAGA DESA: Jaksa Garda Desa”.

Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H, M.H, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Tahun Anggaran 2026. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan desa, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Program JAGA DESA dinilai relevan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Pasalnya, desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran publik, melaksanakan pembangunan, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat,* terangnya, Senin (9/11/2026).

Dikatakan nya, dalam pelaksanaannya, aparatur desa dituntut memahami aturan dan prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban anggaran.

“Pengelolaan keuangan desa yang tertib dan sesuai aturan menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan anggaran desa benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” jelas nya.

Kemudian lanjut nya, kegiatan Penerangan Hukum ini juga menjadi bentuk sinergi antara Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pemerintahan desa.

“Melalui program JAGA DESA, diharapkan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan keuangan desa, lebih cermat dalam menggunakan anggaran, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap program pembangunan,” ujarnya.

“Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Berita Populer

Porwanas XV 2027 di Lampung: 11 Provinsi Sudah Mendaftar, 5.000 Peserta Ditargetkan Hadir

Lampung (HO) – Antusiasme daerah menyambut Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV 2027 mulai terlihat. Hingga Jumat (6/11/2026), sebanyak 11 provinsi telah mendaftarkan diri...

Bangunan Rusak Dibongkar, SDN 35 Gedongtataan Berharap Tambahan RKB dan Lapangan

Pesawaran (HO) - UPTD SDN 35 Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, melakukan pembongkaran bangunan lama yang sudah tidak terpakai dan mengalami kerusakan. Langkah tersebut...
error: Content is protected !!