“KPM mengeluh uang bantuan Bansos dipotong, diarahkan membeli Sembako oleh Pemerintah desa”
Lampung Selatan (HO) – Warga masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan mulai bergejolak mempertanyakan kinerja Pemerintah desa mereka menduga anggaran dana desa (DD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebesar 1 M lebih setiap tahun, namun anggaran tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu pemerintah desa tidak transparan dan diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran dalam mengelola anggaran, salah satunya realisasi jalan rabat beton yang baru dibangun tahun 2024, terletak di Dusun Sumberejo 3 Kampung Kulon dengan volume 840 M, belum lama bangunan tersebut di selesaikan sudah mulai hancur, sebab batu seplit sudah terlihat kemudian jika hujan turun pasir terbawa.
Hal tersebut, disampaikan masyarakat setempat kepada Media Handalonline.com, jika realisasi pembangunan yang di anggarkan dari Dana Desa banyak dikeluhkan.
“Selain dugaan korupsi dana desa (DD) masyarakat juga mengeluhkan terkait bantuan Bansos. KPM yang mendapat bantuan berupa uang diharuskan belanja sembako yang disiapkan oleh Pemerintah desa,” jelas masyarakat warga Dusun Sumberejo ll kepada Handalonline.com saat melakukan uji informasi menindaklanjuti keluhan dari masyarakat Kamis (16/1/2025).
Lebih lanjut masyarakat menerangkan pihaknya menduga ada indikasi penyimpangan di tahun 2024 Pagu anggaran sebesar Rp. 1.683.120.000.
“Yang menjadi dugaan Kami adalah realisasi item jenis kegiatan Pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Dusun Sumberejo 3 kampung kulon sepanjang 840 M kami lihat di data terkait jenis kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 289.826.000 dan kemudian pernah terpampang di lokasi pembangunan plang informasi masih jenis kegiatan yang sama sebesar Rp. 684 .723.000,” terang masyarakat.
Kemudian masih menjadi pertanyaan pihaknya warga belum lama pembangunan tersebut selesai batu seplit sudah terlihat selain jika hujan turun pasir terbawa air mereka mengatakan tidak sesuai dengan anggaran yang dihabiskan mereka menduga terkait realisasi item tersebut ada dugaan indikasi penyimpangan.
“Benar adanya kami menduga terkait jenis kegiatan Pembangunan jalan rabat beton yang ada di Dusun Sumberejo 3 kampung kulon jauh dari kata sesuai bisa dicek ini nyata batu split sudah terlihat dan jika hujan turun pasir terbawa oleh air kami menduga dalam pengerjaannya kurang semen tentunya terkait item tersebut kami minta kembali di kroscek dan di audit oleh Aparat penegak hukum,” tegas masyarakat setempat.
Masih di tempat yang sama masyarakat Dusun Sumberejo lll mereka tidak hanya mengeluhkan terkait dana desa saja bahkan mereka juga mengeluhkan tentang bantuan bansos. untuk KPM yang mendapatkan bantuan tersebut harus menyisihkan uang bantuan sebesar Rp. 850.000 setelah mereka pulang dari penarikannya uang kemudian pihaknya dikumpulkan di kediaman RT.
“Kami mendapat Bansos belum lama kisaran tanggal 21 Desember tahun 2024 kemarin. setelah uang tersebut kami ambil melalui kantor pos dengan nominal sebesar Rp 1.200.000 dan di setiap KPM setelah itu kami diwajibkan menyisihkan uang sebesar Rp. 850.000 kemudian uang tersebut disetor ke desa dan kami diberikan sembako selain itu kami juga dimintai uang Rp. 50.000 oleh perangkat desa dengan dalih uang ongkos yang sangat lucunya KPM yang mengambil uang bantuan tersebut berangkat menggunakan kendaraan pribadi namun tetap saja diminta apakah hal tersebut bukan dugaan pungli,” timpal warga Sumberejo lll.
Masih keterangan dari warga Sumberejo lll dia menjelaskan kurang lebih yang mendapatkan bantuan Bansos tersebut sebanyak 425 Keluarga penerima manfaat (KPM).
“Untuk jenis sembako berupa beras 10 kg sebanyak 4 karung ada juga minyak 4 botol dan telur 2 kg serta terigu 2 kg kemudian gula 2 kg ada buah pir sebanyak 8 buah. setelah kami rinci jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang sudah kami serahkan ke Pemerintah desa sebesar Rp. 800.000 itupun harganya sudah kami rinci sudah kami ambil mahal,” ungkap nya.
Bahkan dia juga menambahkan hal tersebut sangat dikeluhkan oleh KPM yang mendapatkan bantuan Bansos tersebut.
“Karena mereka perlu uang jadi Bansos yang secara tidak langsung dibeli dari Pemerintah desa katakanlah seperti itu akhirnya dijual kembali dengan harga dibawah standar karenakan kebutuhan rumah tangga ini banyak sekali warga juga butuh uang hal ini tentunya yang membuat masyarakat menolak keras perpanjangan masa jabatan untuk kepala desa bohong yang mensejahterakan masyarakat,” timpal nya.
Mereka juga sangat berharap curahan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui pemberitaan agar sampai kepada Aparat penegak hukum.
“Secara tidak langsung Pemerintah desa sudah terang-terangan untuk melakukan praktek dugaan pungli dan mungkin masih kurang anggaran DD yang dikucurkan pemerintah pusat hingga miliaran ke desa kami sampai harus mengkondisikan serta kembali memangkas bantuan untuk warga tentunya tentunya kami tidak akan berdiam diri kami akan melaporkan ke Aparat penegak hukum dan bahkan kami juga akan melengkapi bukti pemotongan bantuan selain pengaduan kami tentang dugaan indikasi penyimpangan anggaran dana desa,” ucap nya.
Masyarakat juga menceritakan hebatnya lagi Pemerintah desa terkait pemotongan dan pengkondisian uang bansos.
“Akhirnya dari aparat desa ada inisiatif untuk menemui KPM untuk menandatangani bahwa itu atas persetujuan mereka bukan arahan dari desa, sedangkan itu arahan dari desa tolong kepada yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan turunkan tim ke desa kami,” harap masyarakat.
Kemudian perwakilan masyarakat Dusun lainnya juga menyampaikan mereka mempertanyakan anggaran tahun 2023 Pagu desa mereka sebesar Rp. 1.674.822.000.
Pihaknya berharap untuk melakukan pemeriksaan terkait jenis kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Lumbung desa Item.
1. Pembangunan Gorong-gorong Rp 50.887.000
2. Pembangunan Jalan rabat beton Dusun Sumberejo 2 Gang Kisut Panjang 100 M Rp 72.340.000
3. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cikadu Gang Slamet Panjang 90 M Rp 62.032.500
4. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cikadu Gang Sarkawi Panjang 90 M Rp 62.032.500
5. Belanja tumbuhan tanaman Rp 26.000.000
6. Belanja Hewan Rp 80.000.000
7. Talud 5 Dusun Rp 456.488.000
“Jenis kegiatan pembangunan gorong-gorong sangat besar anggarannya kami selaku masyarakat tidak tahu di mana direalisasikannya kemudian tiga jenis kegiatan lainnya dua titik di Dusun Cikadu dan ada juga satu titik di Dusun Sumberejo ll Pembangunan jalan rabat beton kami sangat berharap kepada Aparat penegak hukum untuk kembali melakukan audit karena Pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat dan tidak menutup kemungkinan ada indikasi penyimpangan,” terang nya.
Pihak masyarakat melanjutkan mereka mempertanyakan terkait item belanja tumbuhan tanaman serta belanja hewan keterangan dari masyarakat mereka tidak pernah tahu belanja hewan tersebut jenis hewan apa kemudian untuk bibit mereka juga tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut.
“Untuk item belanja hewan kita masyarakat tidak pernah tahu ada atau tidak hewannya karena memang inilah yang terjadi di desa kami kami tidak mengada-ada yang makmur Pak kadesnya kita masyarakatnya yang sengsara dengan nominal Rp. 80 juta sangat besar anggaran tersebut kalaupun jika dibelikan hewan hewan apa dan di mana jadi terkait belanja tumbuhan tanam serta belanja hewan kami pertanyakan,” kata masyarakat.
Masyarakat juga berharap kepada pihak penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terkait item pembangunan TPT 5 Dusun yang dianggarkan Rp. 400 juta lebih.
“Pembangunan TPT tersebut tidak banyak masyarakat yang tahu dan kami sudah keliling di di masing-masing dusun namun kami tidak melihat pembangunan tersebut inilah ketidak tranparan Pemdes kepada masyarakat,” keluh masyarakat.
Masih keterangan dari masyarakat setempat mereka juga berharap terkait jenis kegiatan di tahun 2022 Pagu desa mereka sebesar Rp. 1.386.424.000 mereka menduga ada beberapa jenis kegiatan terindikasi kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) jenis kegiatan item.
1. Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 100.800.000.
2. Penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) Bulan januari-Maret Rp 558.000.000.
3. Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Rp 110.950.000.
4. Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Rp 101.000.000.
“Desa kami luas terbagi dari 8 dusun untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dulu saya pernah dengar namun di tahun 2020 dan 2021 mendengar anggaran di tahun 2024 dengan nominal Rp 558.000.000 sangat besar kami berharap terkait item tersebut di audit kembali kebenarannya karena pernah di tahun 2020 terkait BLT DD ada dugaan pemotongan yang dilakukan oleh perangkat desa,” jelas masyarakat.
Dia menceritakan di tahun 2020 dirinya mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa waktu itu kata dia KPM yang mendapatkan bantuan tersebut dipotong sebesar Rp. 50.000 sementara bantuan tersebut per 1 bulan sebesar Rp. 300.000 dikalikan 3 bulan sebesar Rp. 900.000.
“Jadi Keluarga penerima manfaat dimintai per 1 bulan Rp.50.000 ini saya masih ingat dan memang seperti inilah realita di desa kami mungkin kami sudah cukup bersabar dan mungkin inilah waktunya nantinya setelah pemberitaan ini mencuat dalam waktu dekat kami akan membuat laporan karena sudah cukup kami selaku masyarakat selalu berdiam diri,” jelas dia.
Selanjutnya masyarakat juga mengutarakan dan menduga terkait jenis kegiatan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa dan Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana.
“Kedua jenis kegiatan tersebut dianggarkan masing-masing Rp. 100 juta lebih seperti contoh terselenggara pelayanan tanggap darurat bencana besar harapan kami juga di audit kemudian operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik desa juga di audit dan kami selaku masyarakat juga berhak tau untuk apa saja anggaran kegiatan-kegiatan tersebut,” sebut nya.
Dan untuk jenis kegiatan item Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan.
“Tidak ada yang diserahkan kepada masyarakat menyerahkan apa intinya dana Desa Mekar Jaya desa kami pertahun luar biasa sangat besar dan untuk item itu tidak dirasakan oleh masyarakat kami berharap kembali di kroscek kebenarannya,” ucap nya.
Masih keterangan dari masyarakat di tahun 2021 Pagu desa mereka sebesar Rp. 1.412.215.000 warga juga menduga ada beberapa jenis kegiatan ada dugaan indikasi penyimpangan seperti jenis kegiatan item.
1. Penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) bulan 1 sampai dengan bulan Mei Rp 106.500.000 kemudian kembali dianggarkan sebesar Rp 106.500.000 bulan Juni sampai dengan bulan Oktober Belanja covid Rp 114.960.000.
“Terkait dua jenis kegiatan tersebut tentunya kami sangat berharap juga untuk kembali di audit,” harap masyarakat.
Masih sama tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya masyarakat juga berharap terkait anggaran dana desa tahun 2020 Pagu desa mereka sebesar Rp. 1.472.727.000 kembali dicek kebenarannya jenis kegiatan item:
1. Pembangunan gedung perpustakaan Rp 81.305.000
2. Pembangunan Jalan rabat beton Rp 139.753.500
3. Pembangunan drainase dan gorong-goronag Rp 347.023.900
4. TPT Rp 216.070.000
5. Pembuatan baliho Rp 20.400.000
6. Lampu jalan Rp 16.400.000
7. Arter jalan Rp 16.145.000
8. Belanja covid masker disenfektan Rp 90.960.000.
9. Penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) bulan ke 1 dan bulan ke 2 dan 3 Rp 127.800.000.
“Sembilan jenis kegiatan di tahun 2020 yang sudah kami jelaskan tentunya di situ kami berharap untuk kembali dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait karena di tahun 2020 Bantuan langsung tunai dana desa pernah masyarakat yang menerima juga dipotong dan sudah jelas arahan presiden pada saat itu bapak Jokowi Widodo tidak boleh mengurangi apa yang sudah menjadi ketentuan KPM dan ini sudah jelas,” ujar masyarakat.
Selanjutnya masih keterangan yang sama cari masyarakat setempat pihaknya juga mempertanyakan terkait anggaran tahun 2019 Pagu desa mereka sebesar Rp. 1.445.848.807 jenis kegiatan item:
1. Penyertaan badan usaha milik desa (Bumdes) Rp 42.272.307.
2. Pemeliharaan sumber air bersih sumur bor Rp 30.603.405 dan juga kembali dianggarkan Rp 69.650.000.
“Di tahun 2019 tentunya masih banyak jenis kegiatan lainnya yang kami duga ada indikasi penyimpangan namun kami berharap kepada pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terkait anggaran bumdes karena masyarakat benar-benar tidak tahu dana tersebut untuk apa dan manfaatnya kemasyarakat itu apa karena tidak kami rasakan itu sementara di tahun 2018 juga dianggarkan,” jelas nya.
Selain itu mereka juga berharap untuk melakukan pemeriksaan terkait item sumur bor yang dianggarkan sebanyak dua kali juga kembali di audit. Di akhir keterangannya perwakilan masyarakat dusun lainnya sangat-sangat berharap untuk jenis kegiatan di tahun 2018 Pagu desa mereka Rp. 1.153.455.490 item kegiatan.
1 Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cikadu Panjang 48 M Rp. 35.755.5002.
2. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cikadu Panjang. 57 M Rp. 38.150.5003.
3. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cimanuk gang masjid Panjang 85 M Rp. 46.748.5004.
4. Pembangunan Jalan rabat beton Dusun Cimanuk Jahidi Panjang 78 M Rp. 45.219.0005. Cor beton cimanuk tangono P. 77 Rp. 44.592.6006.
5. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cimanuk RT 003 Panjang 125 M Rp. 58.743.0007.
6. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Sumberejo 4Â Panjang 85 M Rp. 46.600.5008.
7. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Cor beton Sumberejo 1 P. 190 M Rp. 78.462.5009.
8. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Sumberejo 1 Panjang 181 M Rp. 72.007.794.
9. keg swasembada WC/STBM 314 KK Rp 98.407.600.
10. Penyertaan badan usaha milik desa (Bumdes) Rp 115.344.890.
“Tentunya masih sama seperti tahun lainnya kami sangat berharap kepada pihak terkait penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk juga memeriksa terkait jenis kegiatan di tahun 2018 yang sudah kami sebutkan keluhan kami ini benar adanya bukan karena ada kepentingan pribadi maupun hal lainnya silahkan turun ke desa dan tanyakan langsung kepada masyarakat setempat,” jelas nya.
Lebih lanjut masyarakat mengungkapkan pihaknya sudah sangat bersabar kepada pemerintah desa terkesan dalam setiap kegiatan selalu mencari keuntungan.
“Sementara jika melihat Pagu anggaran desa kami sangat lebih dari cukup untuk memajukan desa untuk kegiatan infrastruktur benar adanya direalisasikan namun dalam pengerjaannya Ada dugaan penyimpangan seperti pengerjaan di tahun 2024 batu sudah terlihat kemudian jika hujan pasir terbawa oleh air artinya dalam pelaksanaannya itu terkesan mencari keuntungan,” terang nya.
Selain dugaan indikasi penyimpangan anggaran dana desa pihak masyarakat juga sangat menyayangkan Pemerintah desa kerap melakukan pemotongan uang bantuan baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari dana desa.
“Dan tentunya dalam hal ini kami selaku masyarakat sangat berharap kepada Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Lampung Selatan maupun inspektorat kabupaten setempat. dapat menindaklanjuti keluhan kami selaku masyarakat yang sudah kami terangkan melalui pemberitaan Media Handalonline.com,” kata masyarakat.
Selain itu pihak masyarakat juga menegaskan dalam waktu dekat akan membuat laporan terkait penggunaan anggaran dana desa maupun pemotongan bantuan Bansos serta pengkondisian pembelanjaan sembako dengan nominal yang sangat besar.
“Ya dalam waktu dekat kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat lainnya dan tetap meminta didampingi oleh Media Handalonline.com untuk melaporkan terkait apa yang menjadi keluhan kami selaku masyarakat,” pungkas nya.
Sementara Kepala Desa Mekar Jaya Pudin S.E. saat dikonfirmasi Handalonline.com melalui telepon seluler tidak mengangkat walau dalam keadaan aktif kemudian saat media ini melakukan konfirmasi melalui pesan chat aplikasi WhatsApp kepala desa mengajak ketemu media ini, untuk mengobrol sampai merokok dan ngopi.
“Bagaimana mau konfirmasi tentang apa kemudian tadi turun ke warga mana Yang enak itu bertemu secara langsung supaya enak tidak usah melalui telepon,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp.
Kemudian saat media ini menanyakan terkait adanya keluhan masyarakat tentang penggunaan dana desa (DD) maupun dugaan pemotongan Bansos dan pengkondisian KPM yang harus berbelanja dari uang bantuan di desa kemudian pengerjaan Jalan rabat beton yang belum lama tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Kades Mekar Jaya kembali mengatakan.Â
“Saya sudah sampaikan enaknya ngobrol secara langsung supaya enak sambil ngerokok ngopi aku ini pengen banyak saudara kalau ketemu saling mengenal kan enak,” timpal nya. (Indra Jaya)
