Jumat, Juni 14, 2024

Kades Trans Tanjungan Diduga Sunat Bantuan PKH, BPNT dan Korupsi Dana Desa

Masyarakat Berharap Aparat Penegak Hukum agar Lakukan Pengumpulan Data

Lampung Selatan (HO) – Masyarakat Desa Trans Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung bergejolak pasalnya bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah desa diduga dijadikan ajang kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dan terindikasi  membuat aturan di luar aturan serta ketidak transparannya dalam mengelola anggaran dana desa (DD) diduga di dalam pelaksanaannya banyak dimanipulasi laporan pertanggung jawaban yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa.

Demikian dijelaskan oleh warga setempat dia mengatakan pada tahun 2023 masyarakat setempat melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan melakukan aksi demo di kantor Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan terkait adanya dugaan korupsi pemotongan uang KPM serta membuat aturan di luar aturan terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program keluarga  harapan (PKH) yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

“Benar adanya kami masyarakat yang terdiri dari 5 Dusun pernah melaporkan terkait penyaluran (BPNT) dan (PKH) yang mana menurut Kami banyak kejanggalan seperti pemotongan nominal uang maupun penahanan rekening KPM yang dilakukan oleh pemerintah desa,” terang perwakilan masyarakat warga Dusun 1 kepada Handalonlie.com saat melakukan uji informasi Minggu (12/5/2024).

Kades Trans Tanjungan Diduga Sunat Bantuan PKH, BPNT dan Korupsi Dana Desa

Lebih lanjut perwakilan masyarakat menerangkan terungkapnya terkait bantuan sosial (Bansos) yang jika kita satukan menjadi dua komponen BPNT kemudian PKH yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

“Kemudian uang hak dari pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan oleh pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai misalnya KPM lansia perbulan mendapatkan uang per triwulan Rp. 600 ribu yang diberikan hanya Rp. 400 ribu kemudian masing-masing warga yang bisa dikatakan umumnya di sini dapat 2 komponen 1 KPM itu komponen BPNT yang murninya cuman mendapatkan PKH saja kemudian BPNT murni itu berbentuk sembako setelah tahun 2023 diuangkan kemudian waktu itu masyarakat saat masih diberikan sembako jika kita nominal kan itu hanya sebesar Rp. 150 ribu setelah masuk tahun 2023 diuangkan per bulan Rp. 200 ribu keluarnya per 2 bulan lambat-lambatnya per triwulan,” terang perwakilan masyarakat.

Kemudian perwakilan masyarakat menceritakan awal mulanya terbongkarnya indikasi pemotongan uang KPM BPNT dan PKH oleh Pemerintah desa.

“Awalnya masyarakat dikumpulkan kemudian yang mendapatkan bantuan dibuatkan atm rekening di balai desa kemudian dibagikan ke KPM masing-masing oleh pihak bank setelah pihak bank pulang atm dan buku rekening itu ditarik kembali oleh pemerintah desa disaat pencairan di dicairkan oleh pihak desa jadi KPM tersebut tidak tahu berapa besar nominal jika bantuan tersebut keluar dan apakah ini tidak menyalahi aturan,”, kata masyarakat.

Kades Trans Tanjungan Diduga Sunat Bantuan PKH, BPNT dan Korupsi Dana Desa

Selain itu masih keterangan dari perwakilan masyarakat dia menjelaskan pada waktu itu ada masyarakat yang memberanikan diri karena dia butuh buku rekening untuk kebutuhan di sekolah setelah diminta dari pihak desa dicairkan sendiri setelah menggesek sendiri selisihnya begitu banyak dari situlah menimbulkan kecurigaan pihaknya kepada pemerintah desa.

“Dengan selisih uang tersebut setelah print koran print out ternyata di situ sembari mengingat-ingat yang diterima sebelum nya cuma Rp. 400 ribu sementara jika ditarik sendiri jika digabungkan dua komponen tersebut selisihnya sangat banyak tentunya menimbulkan kejanggalan kami,” timpalnya.

Selanjutnya pihak masyarakat penasaran dari situlah kemudian pihaknya meminta paksa ATM yang selama ini ditahan oleh pihak desa.

“Dengan adanya Kejanggalan tersebut di tahun kemarin kami melaporkan ke Polres setempat dan kami juga melakukan aksi demo dari situlah ATM dan buku rekening di pulangkan kepada masing-masing KPM,” ungkapnya.

Pemotongan hak daripada KPM masih keterangan dari perwakilan masyarakat sudah berlangsung sejak tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa.

Baca Juga:  Desa Dantar Akan Jadi Puncak Gebyar Intervensi Stunting, Nanda: Posyandu Dilengkapi Antropometri

“Yang kami pertanyakan ke mana larinya anggaran pemotongan dari KPM yang mendapatkan bantuan BPNT maupun PKH yang jadi pertanyaan kami apakah masih kurang anggaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ini yang membuat kekecewaan kami terhadap pemerintah desa bantuan untuk masyarakat kecil pun masih dipangkas dimana hati nurani pemerintah desa,” jelasnya.

Kemudian perwakilan masyarakat kembali menyebutkan sebanyak 91 keluarga penerima manfaat PKH dan perkiraan sebanyak 700 KPM BPNT di manipulasi oleh pemerintah desa dalam penyalurannya barulah ada gejolak dari masyarakat atm dan buku rekening dikembalikan ada juga KPM yang sudah meninggal namun buku dan atm diminta pihak desa dan di cairkan pihak desa, kemudian uangnya tersebut tidak diberikan kepada ahli waris sangat luar biasa pemerintah desa.

“Jika kami selaku masyarakat tidak memberanikan diri maka ATM dan buku rekening akan tetap ditahan dan tentunya dalam hal ini kami ada datanya yang diberikan oleh pihak dinas sosial kami akan kembali membuatkan laporan untuk meminta keadilan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Selatan,” tegasnya.

Selanjutnya pihak masyarakat juga memaparkan mereka akan benar-benar mengawal dugaan pemangkasan bantuan BPNT dan PKH yang terjadi di desa mereka agar terang benderang dan tidak saling tumpang tindih pengakuan dari aparat desa agar untuk mengelabui masyarakat dan hal serupa tidak kembali terulang.

“Ya kami akan serius mengawal terkait hal ini yang mana merugikan kami selaku masyarakat dan pihak kami sudah menyiapkan laporan apa saja yang menjadi bahan agar nantinya akan kami serahkan ke aparat penegak hukum agar segera ditindaklanjuti,” ucap nya.

Masih di tempat yang sama hal senada juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat dari Dusun 5 Tanjung Mukti 1 pihaknya mengatakan pemerintah desa terkesan tidak transparan dalam merealisasikan anggaran dana desa terhadap masyarakat.

“Ya Pemerintah desa memang tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa dan bahkan yang pernah kami dengar pemerintah desa mengatakan ada beberapa jenis kegiatan itu menggunakan anggaran pribadi  daripada kepala desa pada saat itu kami percaya saja karena memang kami notabene termasuk orang awam,” papar nya.

Dia juga memaparkan setelah seiring waktu berjalan pihaknya sudah mulai mengerti bahwasanya setiap desa itu diberikan oleh pemerintah pusat yang disalurkan oleh Pemerintah desa setiap tahunnya untuk desa.

Yang mana sebelumnya pihaknya mendengar terkesan pembodohan dari Pemerintah desa yang mengatakan setiap pelaksanaan pembangunan menggunakan anggaran pribadi daripada kepala desa.

Kades Trans Tanjungan Diduga Sunat Bantuan PKH, BPNT dan Korupsi Dana Desa

“Tentunya kami menanyakan di tahun 2018 Pagu anggaran sebesar Rp. 1.022.571.868 jenis kegiatan item Badan usaha milik desa (Bumdes) yang dianggarkan sebanyak 2 tahap masing-masing Rp 71.514.373 dan Rp 28.485.627,” terkait item tersebut menurut kamu itu tidak berjalan dan tentunya daripada anggaran tersebut kami minta di audit oleh pihak terkait aparat penegak hukum,” terangnya.

Selanjutnya masyarakat juga mempertanyakan terkait tahun anggaran 2023 Pagu Rp. 1.006.058.000 jenis kegiatan Pembangunan Rabat beton Jalan Bugenvil Dusun 1 159 x 2,5 M Rp 88.782.000, kemudian Pembangunan Rabat Beton Jalan Ibu Pasinah Dusun 3 50 x 2,5 M Rp 28.058.750, Pembangunan Rabat Beton Jalan Masjid Dusun 5 100 x 2,5 M Rp 55.510.000, selain itu ada Pembangunan Rabat Beton Jalan MI Al-Bathin Dusun 5 215 x 2,5 M Rp 95.398.700 serta Pembangunan Rabat Beton Jalan  Mangga Dusun 2 317 x 2,5 M Rp 85.000.000.

“Terkait item tersebut benar adanya dibangun namun jenis materialnya kurang memadai, bangunan itu sudah ada yang retak atau pun mengelupas spilitnya kalo itu setahu saya jenis pasir yang di gunakan kurang bagus dan semen nya kurang sehingga jika menelan anggaran yang dikucurkan  banyak dugaan dimanipulasi laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Baca Juga:  SDN 6 Teluk Pandan Gelar Pelepasan Dan Perpisahan siswa-siswi kelas VI

Masyarakat juga mengatakan terkait pembangunan jalan rabat beton di dua titik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena jalan tersebut jalan buntu dan jarang dilalui oleh masyarakat.

Ada juga masyarakat yang mengkritik masih terkait jalan pembangunan rabat beton. daripada batu split sudah kelihatan dan berhamburan semua bahkan lepas dari adukan.

“Diduga untuk ketebalan kurang dan plastiknya dari pembangunan 1 sampai 2 bulan dari pengerjaan plastik lantai dari cor coran itu sudah kelihatan dan itu sudah bukan lagi rahasia umum paling sementara akses jalan tersebut  sering di lewatin mobil motor karna di situ lingkungan sekolahan tentunya kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera turun ke desa kami,” ujarnya.

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan terkait realisasi item jenis kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan lumbung desa belanja pengadaan kolam, kandang dan kebun Rp 50.302.900.

“Kami selaku masyarakat tidak pernah tahu kegiatan ini bergerak di bidang apa karena memang tidak ada transparan dari pemerintah desa dalam setiap realisasi yang dikerjakan tentunya terkait item tersebut sangat besar dan patut kami pertanyakan,” timpalnya.

Masyarakat juga menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan segera membuat laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan terkait adanya pemotongan bantuan sosial BPNT dan PKH yang diduga dilakukan oleh Pemerintah desa serta indikasi dugaan penyimpangan anggaran dana desa (DD).

“Sesuai dengan keinginan kami agar desa kami menjadi desa yang maju serta terbebas dari korupsi dan Pemerintah desa  memprioritaskan kesejahteraan masyarakat maka dari itu kami kembali akan membuat laporan yang nantinya akan kami serahkan kepada pihak terkait,” jelasnya.

Yang perlu diketahui masih keterangan dari masyarakat sebelumnya pihaknya memang sudah melaporkan terkait apa yang terjadi di desa mereka ke polres setempat.

“Namun sejauh ini perjalanannya memang agak lambat pada intinya kami nanti akan mengadakan pengaduan kembali serta didampingi oleh media Handalonline.com kami kalau jalan sendiri tidak mungkin berjalan masalahnya kami pernah jalan sendiri namun tidak ada tindak lanjut serta transparansinya,” pungkas nya.

Alwi Amir Kades Trans Tanjungan Diduga Sunat Bantuan PKH, BPNT dan Korupsi Dana Desa

Sementara itu Kepala Desa Trans Tanjungan Alwi Amir saat dikonfirmasi Handalonline.com melalui sambungan telepon seluler 081368915757 tidak dalam keadaan aktif kemudian saat media ini kembali menghubungi dengan nomor yang berbeda 081273067494 juga dalam tidak keadaan aktif.

Dan saat media ini menghubungi sekretaris desa (Sekdes) melalui telepon seluler dirinya mengatakan Ini konfirmasi terkait apa tolong jangan di macam-macam ya dirinya mau izin dulu dengan Pak Alwi selaku kepala desa.

“Saya Winarni selaku sekretaris desa terkait penahanan ATM dan buku rekening KPM itu kan sudah dari dulu waktu covid 19 dan itu pun masyarakat sekarang yang memegang ATM dan buku rekening jadi apalagi dan sewaktu saya belum menjadi sekdes itu memang sudah seperti itu jadi apalagi yang mau dikonfirmasi saya posisi lagi di rumah sakit anak saya sakit sementara itu kan sudah beres dan sudah clear.

“Ya sudah nanti saya sampaikan dengan Pak Alwi selaku kepala desa kalau saya boleh tahu ini mohon maaf antar kita saja biar kita enak siapa itu masyarakat kemudian masyarakat itu konfirmasinya seperti apa nanti saya sampaikan dengan Pak Alwi,” katanya.

Dia menerangkan untuk 2023 terkait terkait anggaran Rp. 50 juta tersebut di realisasi ternak ayam ternak lele semuanya itu sudah ada bagiannya dari laporan Dinas PMD dan pendamping desa.

Ketika media ini menanyakan terkait bibit lele dan ternak ayam terletak di dusun berapa, sekretaris akan menanyakan terlebih dahulu kepada kepala desa.

“Nanti saya konfirmasi dulu dengan bapak kepala desa,” jawab nya.   (Indra Jaya)

Berita Populer

Pemdes Bandar Dalam Salurkan BLT DD Triwulan ll Kepada 66 KPM

Lampung Selatan (HO) - Pemerintah Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) triwulan...

Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

Pesawaran (HO) - Menjelang Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Lampung, yang akan di gelar pada akhir Juni 2024 mendatang, seperti...
error: Content is protected !!