Pemilu 2024, KPU Pesawaran Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

 Editor: M.Ismail 
Pemilu 2024, KPU Pesawaran Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

Pesawaran (HO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 serta Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam Pemilu Tahun 2024, di Swiss BelHotel Bandar Lampung, Rabu (30/11/2022).

Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Yatin Putro Sugino menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Peraturan KPU Nomor 6 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Kabupaten Pesawaran jumlah kursi yang sebelumnya 45 kursi pada pemilu ini diperebutkan berjumlah 40 kursi.

Ia menyampaikan, pemetaan dapil ini sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan partai politik dalam merencanakan terkait pemilu dan juga kepentingan pemilih. Maka dari itu, KPU berada ditengah-tengah untuk memfasilitasi kepentingan partai politik dan kepentingan pemilih.

“Pemilih supaya lebih mengenal karena ruang lingkupnya lebih kecil terus partai politik juga bekerjanya juga lebih mudah karena ruang lingkupnya bisa terkendali dan seterusnya. Tentu di dalamnya itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, yang sudah menanam terus ada perubahan, pergeseran dan lain lain,” jelasnya.

Baca Juga:  Wujudkan Tertib Administrasi, Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Panjang Gelar Penyuluhan PTSL

Dirinya juga akan berikan suara kasih sayang pada 14 febuari 2024, pemilu ini pertarungan yang di legalkan maka dari itu kontestan harus mentaati peraturan dan petarungan ini ada wasitnya yaitu KPU dan Banwaslu.

“KPU telah melakukan verifikasi Faktual partai politik, dan kita akan membentuk adhoc yang di butuhkan hanya 55 orang tapi yang mendaftar 400 orang lebih. Ini salah satu bukti masyarakat mendukung menyukseskan Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Begitu juga di sampai kan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Asnawii Mahadata, batas wilayah sangat menentukan karena batas wilayah menentukan dapil jumlah mata pilih. Dalam peraturan Presiden No 23 tahun 2021 lembaga yang terkait dengan wilayah mempunyai peta sendiri, maka wajib mengikuti peraturan presiden.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Pekon Margoyoso Terus Berlanjut, Inspektorat Lakukan Telaah

“Manfaat terbitnya ini menghindari tumpang tindih dengan peta lain, adanya peraturan presiden ini sangat membantu dan memudahkan suatu lembaga daerah maupun pusat karena melancarkan proses pembangunan di wilayah tersebut,” ucapnya.

Sementara Ari Nurdin mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Ryan Arnando mengatakan, tahapan-tahapan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap dapil dan kursi.

“Kesetaraan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu daerah pemilihan. Ketaatan pada sistem yang profesional dalam pembentukan daerah pemilihan dan mengutamakan jumlah kursi dan pencegahan agar pelanggaran pelanggaran yang di lakukan para peserta pemilu,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here