Jumat, Juni 14, 2024

Pemilu 2024, KPU Pesawaran Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

Pesawaran (HO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 serta Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam Pemilu Tahun 2024, di Swiss BelHotel Bandar Lampung, Rabu (30/11/2022).

Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Yatin Putro Sugino menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Peraturan KPU Nomor 6 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Kabupaten Pesawaran jumlah kursi yang sebelumnya 45 kursi pada pemilu ini diperebutkan berjumlah 40 kursi.

Ia menyampaikan, pemetaan dapil ini sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan partai politik dalam merencanakan terkait pemilu dan juga kepentingan pemilih. Maka dari itu, KPU berada ditengah-tengah untuk memfasilitasi kepentingan partai politik dan kepentingan pemilih.

Baca Juga:  Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

“Pemilih supaya lebih mengenal karena ruang lingkupnya lebih kecil terus partai politik juga bekerjanya juga lebih mudah karena ruang lingkupnya bisa terkendali dan seterusnya. Tentu di dalamnya itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, yang sudah menanam terus ada perubahan, pergeseran dan lain lain,” jelasnya.

Dirinya juga akan berikan suara kasih sayang pada 14 febuari 2024, pemilu ini pertarungan yang di legalkan maka dari itu kontestan harus mentaati peraturan dan petarungan ini ada wasitnya yaitu KPU dan Banwaslu.

“KPU telah melakukan verifikasi Faktual partai politik, dan kita akan membentuk adhoc yang di butuhkan hanya 55 orang tapi yang mendaftar 400 orang lebih. Ini salah satu bukti masyarakat mendukung menyukseskan Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Begitu juga di sampai kan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Asnawii Mahadata, batas wilayah sangat menentukan karena batas wilayah menentukan dapil jumlah mata pilih. Dalam peraturan Presiden No 23 tahun 2021 lembaga yang terkait dengan wilayah mempunyai peta sendiri, maka wajib mengikuti peraturan presiden.

Baca Juga:  Proyek Jalan Pesibar, Pidsus Kejati Lampung Kembali Periksa Kepala BPKAD

“Manfaat terbitnya ini menghindari tumpang tindih dengan peta lain, adanya peraturan presiden ini sangat membantu dan memudahkan suatu lembaga daerah maupun pusat karena melancarkan proses pembangunan di wilayah tersebut,” ucapnya.

Sementara Ari Nurdin mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Ryan Arnando mengatakan, tahapan-tahapan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap dapil dan kursi.

“Kesetaraan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu daerah pemilihan. Ketaatan pada sistem yang profesional dalam pembentukan daerah pemilihan dan mengutamakan jumlah kursi dan pencegahan agar pelanggaran pelanggaran yang di lakukan para peserta pemilu,” pungkasnya. (Red)

Berita Populer

Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

Pesawaran (HO) - Menjelang Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Lampung, yang akan di gelar pada akhir Juni 2024 mendatang, seperti...

Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten  Pesawaran Provinsi Lampung  melalui Bagian pengadaan barang dan jasa, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
error: Content is protected !!