Mesuji HO) – Pengakuan mengejutkan datang dari sejumlah kepala desa yang ada di Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Tabir yang diungkapkan beberapa kepala desa tersebut, terkait dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ya, dari pengakuan mereka dan berdasarkan penelusuran media ini, menguap pihak Kecamatan Tanjung Raya diduga telah memonopoli kegiatan dari 21 Desa yang ada di Kecamatan setempat.
Ada tiga item kegiatan bersumber dari Dana Desa (DD) yang diduga kuat dikondisikan dan dikerjakan oleh oknum atau pihak Kecamatan Tanjungraya. Dimana semestinya sesuai aturan yang ada pekerjaan itu harus dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes).
Adapun beberapa kegiatan yang diduga kuat dikondisikan pihak kecamatan itu yakni, kegiatan pengadaan posko Covid-19, pengadaan seragam batik, dan pengadaan baju kaos yang ada dalam draf rancangan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021.
“Tiga kegiatan itu, yang dilaksanakan oleh mereka. Apakah itu, intruksi dari Dinas PMD, atau pihak kecamatan saya kurang paham. Tapi yang jelas dikoordinir oleh salah satu Kasi berinisial H, di kecamatan itu,” ungkap salah satu Kades yang mewanti agar namanya tidak dipublis kemedia ini, Sabtu (1/5), kemarin.
Dijelaskannya bahwa, anggaran khusus pembuatan posko Covid-19 yang bersumber dari APBDes didesanya sebesar Rp.7 Juta. Sedangkan untuk pengadaan seragam batik 150 ribu/potong untuk 50 potong pakaian dan begitu juga untuk baju kaos.
“Kalau di desa saya segitu anggarannya untuk posko, bisa berbeda didesa lain tapi hampir rata-rata sama. Sementara khusus seragam batik dan kaos semua sama,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Kades lainnya dari kecamatan yang sama. Menurutnya dengan diambil alihnya kegiatan desa oleh pihak kecamatan tentu tidak memberi manfaat secara langsung pada masyarakat desa itu sendiri.
“Kalau hanya menjahit baju, didesa kami juga ada tukang jahit, tinggal kasih saja contoh dan modelnya. Begitupun yang ada usaha pemasangan rangka baja untuk posko Covid-19 didesa kita juga ada. Dan yang buat kami tambah jengkel, pihak kecamatan tahu jika dana desa untuk kegiatan itu belum cair, malah minta talangan. Enak mereka, kami yang bertanggungjawab menganggarkan di APBDes mereka yang dapet untung melaksanakan kegiatannya,” kata dia.
Dan bukan hanya tiga kegiatan itu saja, berdasarkan penelusuran pihak kecamatan juga diduga kuat telah melakukan pengkondisian material bangunan berupa semen untuk pembangunan di desa-desa se-Kecamatan Tanjungraya.
“Bisa dicek, khusus tahun ini semua pembangunan desa di Kecamatan ini pakai semen Baturaja. Itu sudah dikondisikan, mau nolak kami bagaimana, takut nanti tandatangan SPP pencairan di Kecamatan dipersulit dan dihambat,” sebutnya.
Untuk mengkonfirmasi perihal permasalahan tersebut, Camat Tanjungraya I Komang Sutiaka sedang tidak berada dikantor kecamatan setempat. Bahkan sampai dua kali, wartawan ini mendatangi kantor kecamatan setempat pada Selasa (4/5) tepatnya pada pukul 11:30 WIB dan pukul 14:40 WIB baik camat dan oknum H yang disebut-sebut mengkoordinir kegiatan desa juga tak ada dikantor.
“Pak Camat sedang ke Sidomulyo, kalau masalah itu. Saya gak berani jawab, nanti tunggu saja pak camat, atau besok saja datang lagi. Kalau buk kasi, sedang isolasi mandiri,” ujar Sekretaris Camat Tanjung Raya, Eka Friska kepada awak media. (Red)
