Pesawaran (HO) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas ilmu hukum bagi kepala desa, PWI Pesawaran memfasilitasi APDESI melakukan kesepakatan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tulangbawang (UTB) bersama pemerintah setempat.
Hal tersebut dilaksanakan melalui pertemuan bersama Ketua APDESI Pesawaran Hermansyah dengan Dekan Fakultas Hukum Ahadi Fajrin Prasetya, SH,MH, CLA, difasilitasi oleh Ketua PWI Ismail S.H, dan Kadiskominfo Pesawaran, Jayadi Yasa, pada Jum’at 08 Maret 2024 di Kantor Sekretariat PWI Pesawaran.
“Kerjasama tersebut dituangkan dalam MoU, dan tindaklanjut secara berkelanjutan, diantaranya perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penelitian,”ujar Dekan Fakultas Hukum Ahadi Fajrin Prasetya, SH,MH, CLA.
Selain dari itu lanjut Dekan Fakultas Hukum UTB, juga adanya kerjasama pendidikan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat, pembinaan wilayah terpadu/Desa Binaan, Kuliah Kerja Nyata/Magang, serta penerapan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan kaji tindak (action reseach).
“Untuk itu, kami berharap kedepan APDESI dan perangkat di Kabupaten Pesawaran bisa bergabung dengan Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung,” kata Ahadi, saat itu didampingi Perwakilan Dosen Susilawati,SH,MH, Winda Yunita,SH,MH, Astri Rahayu, SH.
Mengingat tambah Dekan Fakultas Hukum UTB Lampung bahwa pendidikan sekarang semakin luas, dalam arti banyak kampung binaan politik harus kuliah masyarakatnya.
“Cepat atau lambat pasti akan ada masalah dengan hukum terutama kepala desa harus mengerti hukum terutama sarjana hukum,” tandasnya.
Ketua APDESI Kabupaten Pesawaran Hermansyah merespon positif atas kepedulian Universitas Tulangbawang (UTB) kepada para kepala-kepala desa di Kabupaten Pesawaran, tentunya ini setelah ikut program tersebut diharapkan membawa efek bagi kualitas para kepala desa se-Kabupaten Pesawaran.
“Program tersebut sangat penting agar lebih bisa dipahami, terutama persoalan hukum. Sebab mereka menjadi kepala desa itu dari berbagai macam latar belakang, ada dari petani, sopir, dan sebagainya itu atas kepercayaan masyarakat. Kepala desa itu jabatan politis,” pungkasnya.
Kepala Dinas Infokomtik dan persandian Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut saling menjajaki program perkuliahan pada Fakultas Hukum UTB Lampung dalam rangka meningkatkan kapasitas ilmu hukum bagi para kepala desa dan perangkat desa Se-Kabupaten Pesawaran,
“Program tersebut salah satu alternative bagi para kepala – kepala desa menimba ilmu hukum di UTB Lampung itu melalui pertemuan atau juga bisa secara online dalam meningkatkan kapasitas SDM bagi kepala desa tentu ini menyambut baik, dan bisa lebih membuka wawasan dan menambah ilmu melalui program tersebut,” jelasnya.
Ketua PWI Pesawaran Ismail S.H, menyampaikan melalui program tersebut merupakan salah satu tanggungjawab pers, selain memenuhi hak informasi postif dan penegakan hukum, juga berkeadilan serta kesejahteraan.
“Maka dari itu melalui upaya ini mengawal dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat terutama para kepala desa di Kabupaten Pesawaran untuk bisa lebih memahami ilmu hukum dalam rangka meningkatkan kapasitas para kepala desa,” pungkasnya. (Red)
