Bandar Lampung (HO) – Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., menghadiri Entry Meeting Penilaian Opini Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta dihadiri Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, jajaran pimpinan instansi vertikal, dan para kepala daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama pembangunan daerah sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penilaian yang dilakukan Ombudsman RI harus dijadikan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat reformasi birokrasi yang bersih, profesional, serta bebas dari praktik maladministrasi maupun pungutan liar.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menjelaskan bahwa penilaian tahun 2026 berfokus pada kompetensi penyelenggara layanan, pemenuhan standar pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, serta persepsi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan.
Ia menyebut sektor infrastruktur, perhubungan, dan pendidikan menjadi bidang yang memerlukan perhatian lebih di Provinsi Lampung. Ombudsman RI, kata dia, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk mendukung pelaksanaan penilaian Ombudsman RI sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan standar pelayanan dengan indikator penilaian terbaru dari Ombudsman RI. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Ulin Nuha.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Lampung semakin siap menghadirkan layanan yang berkualitas, mudah diakses, serta memberikan kepastian hukum dan kepuasan bagi masyarakat. (Red)
