Aparat Penegak Hukum Didesak Untuk Lakukan Penyelidikan
Bandar Lampung (HO) – Miris, Pasca peralihan sistem tenaga honorer ke outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung awal tahun 2026 ini diwarnai aksi protes. Sebanyak ratusan petugas kebersihan mengeluhkan gaji mereka untuk bulan Januari 2026 yang hingga kini belum dibayarkan.
Hal tersebut terungkap saat media Handalonline.com mendapatkan laporan dari perwakilan tenaga kerja kebersihan. Kebijakan pemerintah kota untuk mengubah tenaga kerja pramubakti menjadi sistem outsourcing ternyata menyisakan masalah administratif dan teknis di bulan Januari. Pada saat pihaknya masih di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup kota berjuluk tapis berseri, seharusnya gaji mereka dibayarkan di bulan Januari sebelum ada peralihan menjadi bagian PT Febri Darma Mandiri sejak bulan Januari tertanggal 10 kemarin.
“Di bulan Januari saat kami masih di bawah Naungan Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung kami belum mendapatkan hak kami, sebanyak 398 pekerja tenaga kebersihan belum terbayarkan, sementara hak yang harus kami terima di bulan Januari per orang dalam satu bulan sebesar Rp. 2.000.000,” jelas perwakilan tenaga kebersihan Kota Bandar Lampung yang namanya minta dirahasiakan khawatir hilang pekerjaan namun keterangannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Handalonline.com Sabtu (28/2/2026).
Kemudian lebih lanjut, pada saat pihaknya menanyakan gaji mereka kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kasubag mereka terkesan buang badan, menyampaikan nanti akan menanyakan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Setelah kami bekerja di bawah naungan PT Febri Darma Mandiri terhitung bulan Februari kami menerima gaji di muka, namun di bulan Maret mendatang gaji kami dikeluarkan di akhir bulan,” ujarnya.
Selanjutnya mereka mengungkapkan hal soal keterlambatan gaji pada saat masih mengabdi di Dinas Lingkungan Hidup, sudah bukan lagi menjadi rahasia umum sudah seringkali telat gaji, jika pihaknya tidak ada yang protes atau yang berani menanyakan mungkin hak mereka tidak akan dikeluarkan oleh DLH Kota Bandar Lampung.
“Harusnya sportif kami bekerja sudah semaksimal mungkin, jadi tolong jika sudah waktunya gaji kami harus disalurkan karena uang tersebut kami gunakan untuk menafkahi keluarga. Semoga keluhan kami sampai kepada Gubernur Lampung kyai Mirza agar merotasi, bila perlu melakukan pencopotan terhadap Kepala bidang yang diduga telah menzalimi kami,” timpalnya.
Mendesak Aparat Penegak Hukum Lakukan Puldata dan Pulbaket
Kemudian mereka menyampaikan, melihat situasi yang kembali berulang seluruh tenaga kerja kebersihan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket) dan memeriksa Dinas lingkungan hidup.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami minta APH, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, memeriksa Kepala Dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, mengapa hak kami di bulan Januari hingga saat ini belum diselesaikan, sementara kami sudah beralih di bawah naungan PT, Apakah ada anggaran yang macet atau disalahgunakan, jangan sampai petugas kebersihan dipermainkan,” pungkasnya.
Sementara itu saat Media Handalonline.com melakukan konfirmasi kepada (Pelaksana Harian) PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung Budi Ardiyanto melalui Kasubbag Nasrobi, Sabtu (28/2/2026), mengakui jika untuk gaji ratusan tenaga kebersihan di bulan Januari belum dibayarkan dan hal tersebut di bawah naungan BKD dan sekarang sudah beralih outsourcing.
“Kami juga sudah mengupayakan dan sudah menanyakan ke BKD namun belum ada jawaban, untuk keluar atau tidaknya gaji mereka saya kurang paham karena itu kewenangan BKD dan keuangan,” ucapnya singkat. (red)
