Pesawaran (HO) – Viral nya pemberitaan terkait dengan fenomena banjir yang diduga sebagai dampak pembangunan Rumah Sakit Urip Sumoharjo Gedong Tataan, akhir nya Tim Satuan Kerja (Satker) di Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung akan turun langsung ke lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, Linda Sari, pada Sabtu (17/1/2026) melalui sambungan telepon.
“Kami sudah koordinasi. Senin (19/1/2026) satu tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas PU Perkim, serta Asisten II akan turun melihat keadaan di lapangan. Nanti kami informasikan hasilnya,” ujarnya.
Pemkab Turun Lapangan Tanggapi Keluhan Warga
Langkah ini dilakukan Pemkab Pesawaran untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait banjir yang menggenangi pemukiman saat hujan turun.
Linda menambahkan, pihak rumah sakit memang telah mengantongi izin pembangunan. Namun, dampak lingkungan tetap akan dicek langsung di lapangan.
Pihak RS Urip Sumoharjo Sebut Telah Lengkapi Izin
Perwakilan Rumah Sakit Urip Sumoharjo Gedong Tataan, dr. Arif Rasyid, menyatakan pihaknya telah melengkapi seluruh izin pembangunan dan bahkan sudah membangun saluran drainase.
“Kami termasuk yang paling lengkap izinnya di Lampung. Kalau kami yang lengkap saja jadi masalah, apalagi yang lain,” katanya.
“Saluran air juga sudah kami buatkan, jalur lama nanti akan dibuka kembali,” tambahnya.
Warga dan Pengguna Jalan Raya Mengeluh
Pantauan Media Handalonlie.com, meski demikian, banjir tetap terjadi dan berdampak pada warga sekitar dan pengendara yang melewati jalan lintas Barat Sumatra.
“Masyarakat disekitar rumah sakit jika hujan turun mulai was-was, khawatir air masuk kerumah, kemarin saja ada mobil Avanza masuk Got karena genangan air sangat dalam, jadi tidak keliatan,” ungkapnya.
Begitu juga di ungkapkan salah satu sopir angkot yang setiap hari melewati jalan depan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan, jika sebelum di bangun nya RS tersebut tidak ada terjadi genangan air.
“Saya sudah puluhan tahun menekuni profesi sebagai sopir angkot, dan sebelum adanya pembangunan RS tidak ada banjir, semenjak ada nya pembangunan RS itu, selalu banjir, tadi aja hujan tidak seberapa lebat, namun genangan air sudah ada, apalagi jika hujan lebat,” ujar SM, Sabtu (17/1).
Politisi Soroti Perizinan Dokumen Pembangunan RS Urip Sumoharjo
Terpisah, Politisi senior Lampung, Endro S Yahman, menyoroti aspek perizinan dan dokumen lingkungan terkait pembangunan RS Urip Sumoharjo.
“Harus diperiksa kelengkapan izinnya, termasuk izin lokasi. Lebih penting lagi, bila RS Urip ini bertipe A, maka wajib dilengkapi dokumen lingkungan/AMDAL yang terdiri dari empat dokumen: Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Keempat dokumen tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum konstruksi dilakukan,” tegas Endro.
Menurutnya, dokumen AMDAL merupakan komitmen untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan, termasuk banjir dan kemacetan selama proses konstruksi.
“Jika keempat dokumen itu belum mendapat persetujuan, maka terjadi pelanggaran dan wajib dihentikan. Dokumen tersebut bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat melalui pemda, Dinas Lingkungan Hidup, maupun Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (Red)
Diberitakan sebelumnya dengan Link: Pembangunan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan Diduga Tak Sesuai SOP, Timbulkan Banjir.
