Lampung Selatan (HO) – Masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung secara resmi melaporkan Saibun selaku kepala desa, terkait dugaan fiktif dan Mark,up Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020-2024 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Supomo perwakilan masyarakat Desa Karang Sari didampingi puluhan masyarakat lainnya, dia membenarkan telah melaporkan Saibun selaku kepala desa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
“Ya benar, hari ini masyarakat resmi melaporkan Pemerintah desa ke aparat penegak hukum. Laporan pengaduan dugaan korupsi (DD) telah kita serahkan melalui Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” ungkap Supomo kepada Handalonline.com Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut dia mengatakan, laporan tersebut juga telah dilengkapi beberapa jenis kegiatan yang menurut masyarakat syarat akan penyimpangan, serta pernyataan tanda tangan tertulis perwakilan masyarakat di setiap dusun.
“Dalam laporan tersebut kita melaporkan sejak tahun 2020 sampai 2024, kemudian kita juga telah melampirkan beberapa jenis kegiatan yang diduga fiktif maupun Mark,up,” katanya.
Selanjutnya perwakilan masyarakat menjelaskan, dengan adanya pelaporan yang pihaknya telah serahkan kepada penegak hukum.
“Saya mewakili masyarakat berharap agar Kejari Lampung Selatan bekerja secara profesional dan transparan. Bilamana nanti berkas laporan masyarakat dilimpahkan Kejari ke Inspektorat kami berharap kepada inspektorat dalam melakukan pemeriksaan nantinya jangan sampai main-main dengan laporan masyarakat Desa Karang Sari, karena selama ini banyak dugaan pemeriksaan dari Inspektorat banyak ketidak jelasan,” tegasnya.
Kemudian perwakilan masyarakat menegaskan, dugaan korupsi di desa mereka bukan lagi menjadi rahasia umum. Hanya saja pada saat itu mungkin hati masyarakat belum bergerak masih sabar.
“Untuk kali ini kami pastikan akan kami kupas dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya langkah penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dana desa di desa kami sudah sangat terang, saat pemberitaan pertama naik yang memuat keluhan dari masyarakat Pemerintah desa datang di kediaman salah satu saudara kami dan menyatakan bahwa gapura tahun 2024 diduga belum dikerjakan, sementara ini sudah berganti tahun itu contoh kecil saja,” timpalnya.
“Tentunya dengan adanya hal tersebut sangat menguatkan dugaan masyarakat bahwa item-item yang menggunakan anggaran dan desa banyak yang fiktif. Tidak hanya dugaan Mark,up kami selaku masyarakat akan mengawal sampai tuntas,” sebutnya.
Di akhir keterangannya, perwakilan masyarakat juga berharap kepada Bupati Kabupaten Lampung Selatan Radityo Egi Pratama untuk ikut berpartisipasi bilamana nantinya tidak ada kejelasan dari laporan masyarakat ke penegak hukum, maka kami akan meminta bantuan kepada Bapak Bupati.
“Kami akan memohon menghadap dan mungkin akan membawa masyarakat lainnya, mungkin lebih banyak dari yang datang ke Kejaksaan hari ini, agar persoalan yang ada di desa kami harus diusut tuntas. Jangan sampai kami melakukan aksi, kami juga minta agar jangan dibantu orang-orang yang diduga bersalah seperti contoh Kepala desa kami,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Lampung Selatan membenarkan, pihaknya telah resmi menerima laporan dari masyarakat Desa Karang Sari nantinya akan diserahkan kepemimpinan.
“Laporan masyarakat Karang Sari telah diterima, nanti akan diserahkan kepemimpinan,” ucapnya. Â (red)
Diberitakan sebelumnya dengan link: Rehab Gapura Dan Ketahanan Pangan, Diduga Jadi Modus Kades Saibun Selewengkan DD
 https://handalonline.com/2025/10/10/rehab-gapura-dan-ketahanan-pangan-diduga-jadi-modus-kades-saibun-selewengkan-dd/
