Kamis, Juni 13, 2024

Banggar DPRD Lamsel Bersama Dinas Lingkungan Hidup Bahas LKPJ

Lamsel (HO) – Bandan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Lampung Selatan di Kalianda, Jumat 19 April 2024, anggota dewan mempertanyakan tentang perusahaan yang membuat limbah ke sungai serta sanksinya.
Pertanyaan itu antara lain disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Malik ibrahim.

Baca Juga:  SDN 6 Teluk Pandan Gelar Pelepasan Dan Perpisahan siswa-siswi kelas VI

“Ada berapa jumlah perusahaan yang ada di kabupaten kita. Apakah ada perusahaan yang pernah diberi sanksi akibat buang limbah di sungai. Apa saja sanksinya,” tanya Malik.

Atas pertanyaan itu, Kepala DLH Lampung Selatan, Yudi mengatakan pihaknya akan turun untuk meninjau perusahaan yang membuang limbah di sungai.

“Sesuai data yang masuk kepada kami, pengelolaan limbah dari perusahaan semuanya sudah sesuai aturan. Untuk sanksi pelanggaran buang limbah sembarangan, sanksinya hanya sanksi administrasi, ”jawabnya.

Baca Juga:  Pemdes Tajur Salurkan BLT DD Triwulan ll Kepada 20 KPM

Ketika diwawancara wartawan terkait dengan limbah perusahaan, Kadis DLH enggan menjawab dan mengalihkan kepada Kepala Bidang Lingkungan DLH setempat.

“Detailnya, tanya langsung ke kabid saja. Kabid yang lebih tahu,” jawabnya sambil berlalu. (Tuti)

Berita Populer

Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

Pesawaran (HO) - Menjelang Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Lampung, yang akan di gelar pada akhir Juni 2024 mendatang, seperti...

Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten  Pesawaran Provinsi Lampung  melalui Bagian pengadaan barang dan jasa, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
error: Content is protected !!