Kamis, Juni 13, 2024

Kajati Lampung Keynote Speaker Penerangan Hukum PT BPD Bank Lampung

Lampung (HO) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Nanang Sigit Yulianto, SH., MH., menjadi Keynote Speaker dalam acara Penerangan Hukum didampingi Asisten Intelijen Kejati Lampung Dr. Aliansyah, SH., MH., sebagai Narasumber beserta Kasi Penkum dan Humas Ricky Ramadhani. SH., MH. dan Tim yang diselenggarakan PT. BPD Lampung dengan tema “Menciptakan Pekerja PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Yang Sadar Hukum Serta Meningkatkan Wawasan Terhadap Resiko Hukum Atas Aktivitas Perbankan”, Senin (26/2/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama, Para Direktur dan Kepala Cabang PT. BPD Bank Lampung sewilayah Lampung.

Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto, SH., MH mengatakan, sejalan dengan semangat yang digaungkan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya terkait dengan Aktifitas Perbankan, yang kerap terjadi belakangan ini dan merugikan perekonomian negara dengan nilai kerugian yang sangat fantastis.

Baca Juga:  Proyek Jalan Pesibar, Pidsus Kejati Lampung Kembali Periksa Kepala BPKAD
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Nanang Sigit Yulianto, SH., MH., menjadi Keynote Speaker dalam acara Penerangan Hukum

“Modus tindak pidana KORUPSI terkait dengan Aktifitas Perbankan yang semakin berkembang akhir-akhir ini, membuat penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya bersinggungan dengan perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara semata, namun juga terhadap perkara yang mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara, dan dampaknya sangat merusak dan meluas,” ungkapnya.

Kajati melanjutkan, dampak korupsi telah merusak semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga membuat Kejaksaan harus adaptif terhadap perkembangan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menggali mens rea pelaku, modus operandi yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan, serta follow the money guna mencari dan menyelamatkan kerugian negara yang telah timbul akibat perbuatan koruptif tersebut.

“Di samping itu, pelaku tindak pidana korupsi juga dikarenakan privilege yang timbul terkait dengan adanya hubungan dengan jabatan strategis yang didudukinya.  Oleh sebab itu, kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dalam tataran struktur sosial dan ekonomi tingkat atas, sehingga kejahatan ini juga dikenal sebagai white collar crimes,” katanya.

Baca Juga:  Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Kejaksaan Tinggi Lampung lanjutnya, sepanjang Tahun 2023 telah menangani perkara korupsi pada Tingkat penyelidikan sebanyak 9 perkara, Tingkat Penyidikan 12 perkara, Tingkat Pra Penuntutan 33 Perkara dan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 16.211.173.301,- (enam belas milyar  dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

“Kejaksaan Tinggi Lampung juga melalui Jaksa Pengacara Negara yang berada di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menyelesaikan 18 SKK Non Litigasi dan 3 SKK Litigasi diantaranya BPJS Kesehatan, PT. BNI Tbk, PTPN 7, Kementerian Agama, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya,” pungkasnya. (Red)

Berita Populer

Jelang Konferkab, Ketua PWI Pesawaran: Jangan Ada Intervensi Anggota

Pesawaran (HO) - Menjelang Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Lampung, yang akan di gelar pada akhir Juni 2024 mendatang, seperti...

Kembangkan E-Katalog Lokal, Pemkab Pesawaran Gelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Pesawaran (HO) - Pemerintah Kabupaten  Pesawaran Provinsi Lampung  melalui Bagian pengadaan barang dan jasa, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
error: Content is protected !!