Pesisir Barat (HO) – Mantan Peratin Ali Yurja Pekon Way Tias Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Diduga mark’up dan fiktipkan anggaran Dana Desa (DD) dari Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 tahap 1 guna kepentingan pribadi.
Salah satu perwakilan masyarakat Dusun I yang sementara waktu minta di rahasiakan mengatakan pihaknya banyak mengeluh dengan kondisi keadaan yang ada di Pekon ini, pasalnya dari awal Peratin Ali Yurja menjabat sampai pertengahan tahun 2023 ini dia mengundurkan diri karena ingin mencalonkan diri menjadi DPRD.
“Ada beberapa pembangunan baik dalam berbentuk fisik dan nonfisik yang di kelola melalui anggaran DD tidak sesuai serta banyak yang tidak terealisasikan dengan benar dan juga ada item-item kegiatan yang tidak tersalurkan sama sekali, Kemudian realisasi pembangunan tidak ada papan kegiatannya,” terangnya kepada Media Handalonline.com, Jumat (18/8/2023).
Diketahui, tahun 2019 pagu Rp 1.177.734.000 dengan Item
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan Desa/ Pekon (Jalan Rabat Beton) volume P. 130 X 2 X 0,15 Meter dan P. 530 X 2 X 0,15 Meter) dianggarkan sebanyak II tahap yaitu tahap I Rp 130.667.500 + tahap II Rp 479.230.950 dengan jumlah keseluruhan Rp 609.898.450.
Di katakan nya, terkait pembangunan tersebut pisiknya yang dibangunkan terletak di III dusun diantaranya Dusun Way Tias, Dusun Gunung Terang, Dusun Sukajaya, tetapi waktu itu baru berapa Minggu, rabat beton tersebut sudah hancur bang, bahkan sempet heboh karena masyarakat tidak terima dan sampai di kasusin sama masyarakat.
“Akhirnya Peratin Ali Yurja ketakutan, kemudian tanpa berpikir panjang langsung di perbaiki, dan itu pun kami tidak percaya kalau menghabiskan anggaran sebesar itu,bisa di kalkulasikan biaya pengerjaan rabat beton di 3 titik tersebut sudah paling banyak menghabiskan biaya Rp 300.000.000, dengan kualitas yang terkesan asal jadi, dan yang parahnya lagi, apapun kegiatan tidak ada papan nama pengerjaanya ,” tegasnya.
Selanjutnya, Pembangunan/Rehabilitasi /peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/Taman bacaan desa/ Sanggar belajar Milik Desa( Lain- lain Sub bidang perumahan rakyat) Rp 94.473.200
Terselenggaranya operasional perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar lainnya( pengelolaan Perpustakaan milik Pekon)Rp5.500.000.
“Mengenai anggaran tersebut sudah jelas Fiktif, coba Abang lihat di sekeliling Pekon, bahkan di kantor Pekon, kan tidak ada tempat perpustakaan ,taman bacaan, sanggar milik desa, Pekon yang di sebutkan. Jika benar ada, pasti kami masyarakat tau. Bahkan di kantor Pekon juga tidak ada, dan itu kami pastikan Fiktip,” keluhnya warga.
Tambahnya, Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya (Pengelolaan lingkungan hidup milik desa/ Pekon) Rp 13.301.000 dan
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana tingkat desa/Pekon (energi dan sumber daya mineral) Rp 11.828.000.
“Kami yakinkan bahwa realisasinya tidak ada, yang jelas anggaran tersebut supaya bisa di kucurkan Pemerintah, tapi pelaksanaan dan kegiatannya tidak ada sama sekali dan menurut kami itu juga terindikasi fiktif,” paparnya.
Kembali lagi, di tahun 2020 dengan pagu Rp 1.022.227.000 dengan item
Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ Alat Peraga Edukatif( APE) Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik Desa (Pembangunan Gedung Paud) tahap I Rp 104.597.400+ tahap II Rp 384.759.200 total Rp 489.356.600.
“Tanah Paud itu dapat hibah dari dinas Pendidikan, bukan dari beli, cuma anggaran DD itu khusus untuk membangun Paud, dan sarana bermain anak, coba di lihat gedung Paud nya, dengan ukuran P. 6,5 M X L 10 M, kemudian tempat anak bermain ada 4 diantaranya 1 perosotan, 3 ayunan, itupun sudah rusak, tinggal 1 yang masih bisa di pakai cuma perosotan.itu orang bodoh juga bisa menghitung biaya kalau anggarannya habis berapa. sudah paling banyak menghabiskan biaya Rp 250.000.000 termasuk material, upah, beserta dan pengecatannya,” ucapnya.
Penyelenggaraan/operasional/Paud/TK/TPA/TKA /TPQ/ madrasah non formal milik desa ( bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional dst).(Penyelenggaraan Insentif guru Paud) di tahap I Rp 18.300.000+ tahap II Rp 38.600.000 total Rp 56.900.000.
“Terkait item tersebut kami tidak percaya apabila menghabiskan anggaran sebesar itu dan kami menduga adanya manipulasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),” ujarnya.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pengerasan Jalan) Rp 43.898.900.
“Masalah item tersebut jelas fiktif karena tidak ada kegiatan dan pelaksanaanya yang jelas tidak ada kegiatan pengerasan,” tegasnya.
Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) (Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa) tahap I Rp 12.000.000 +Rp 24.680.000 total Rp 36.680.000.
“Dan pembangunan pos ronda nya ada 2 titik terletak di Dusun sumberejo namun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keamanannya tidak terealisasikan.Jelas ada indikasi Mark’up,” cetusnya.
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa (Kegiatan Adat Insentif guru ngaji) dianggarkan sebanyak II tahap diantaranya tahap I Rp 7.563.000+ tahap II Rp 21.124.800 total Rp 28.687.800.
“Di sini guru ngaji ada 3 orang, insentif guru ngaji per/6 bulan di bayar Rp 500.000, kalau 3 orang berarti setahun di insentif tersebut hanya di berikan Rp 3.000.000 saja, dan mengenai perayaan itukan tidak ada, karena larangan ada covid-19 lalu pertanyaan kami sisanya kemana,” katanya.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Sarana Prasarana Kesenian) Rp9.000.000.
“Menurut kami selaku warga disini kegiatan seperti di atas ada tapi kami punya keyakinan anggaran tersebut ada indikasi penyimpangan,” paparnya.
Selain itu ada lagi di tahun 2021 pagu Rp 920.075.000 dengan item
Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll) di tahap I Rp 130.576.900 +tahap III Rp 209.764.000 = jumlah seluruhnya Rp 340.340.900.
“Untuk pelaksanaan pembangunan sumur bor jumlahnya ada 4 titik yaitu 1 di Paud, 1 di Siring Batu, 1 di Way Jurak, dan 1 di Pondok. untuk biaya pengerjaan sumur bor yang di maksud rata-rata kedalaman 45 bukan 90 M, biaya pengalian sumur bor di sini sudah termasuk pemasangan tiang beton, dan tower, kran Rp 25.000.000 sudah lebih dari cukup, dan kalau di kalikan 4 titik sumur bor kan cuma Rp 100.000.000, dimana sisa uang anggaran itu,” sesalnya.
Kemudian lagi item Penyelenggaraan festival kesenian/adat dan kebudayaan dan keagamaan (Perayaan hari raya kemerdekaan, hari besar keagamaan dll) tingkat desa( terselenggaranya festival kesenian dan kebudayaan) anggaran tahap I Rp 58.789.700 + tahap II Rp 64.061.400 total= Rp 122.851.100.
“Kami yakinkan bahwa anggarannya itu Fiktip, karena masih covid-19 dan festival kesenian juga tidak ada, setahu kami alat kesenian yang di belikan mantan peratin Ali Yurja pada waktu itu orgen, dan sound system, tapi itu punya pribadi dan disimpan di rumahnya, kalau memang anggaran DD kenapa kalau ingin memakai alat musik, kami harus sewa Rp 2.500.000 per sekali main.artinya jelas itu punya pribadi bukan punya pekon,” tegasnya.
Di tempat terpisah salah satu guru Paud menyebutkan terkait ,Pelaksanaan Pembangunan Desa/Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA / TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) ditahap I Rp 18.000.000+ tahap II Rp 36.000.000+ tahap III Rp 43.200.000 totalnya Rp 97.200.000.
“Jumlah guru paud ada 3 orang saja. 2 guru di Paud Ceria, 1 Paud Gunung Batu, kemudian insentif perbulan Rp 250.000 tapi dibayarkan per/6 bulan sekali.kalau di jumlah dari ke 3 guru Rp 250.000 X 3 guru Rp 750.000 Per/bulan dan di total kan selama 1 Tahun maka jumlahnya Rp 9.000.000 lalu pakaian seragam dari 3 guru tersebut beli sendiri yang di berikan dari Peratin cuma baju olahraga 1 Stel, jumlah murid Paud ada 2 saja. Dan seragam anak Paud itu juga bukan dari DD, melainkan dari beli sendiri, kalau laki-laki membayar Rp 300.000 dan perempuan Rp 350.000, kemudian setiap bulan membayar SPP Rp 25.000. kami betul-betul syok melihat anggarannya, dikemanakan uangnya,” ucap salah satu guru Paud.
Saat awak media melakukan uji informasi untuk kepada salah satu kader yang tidak ingin disebutkan namanya memaparkan tentang item, (Terselenggaranya Pembinaan PKK) di tahap I Rp 12.000.000+ tahap II Rp 24.000.000+ tahap III Rp 28.800.000= total Rp 64.800.000.
“Ketua PKK disini ibu Aida istri peratin itu sendiri dan jumlah kader PKK ada 21 orang, untuk insentif kader hanya di beri Rp 5.000.000 saja, artinya pertahun kader PKK mendapatkan Rp 239.000 saja. Kemudian alat yang dibeli seperti Prasmanan 2, tikar 7 ikat.dan 1 tikar itu ada 3 lipat, dan yang mendapatkan seragam hanya 10 kader saja, hanya orang terdekatnya saja, padahal anggarannya besar, mustinya di belikan semua, bukan dipilih-pilih. pernah kami usul ke mantan Peratin Ali, minta untuk kenaikan gajih karena di Pekon yang berdekatan dengan Pekon way Tias itu insentif kader besar, tapi Ali Yurja malah marah-marah, katanya kalau mau ngikutin Pekon sebelah, pindah aja kesana. disini harus ikutin aturan yang saya buat,” celotehnya.
Salah satu kader Posyandu juga menjelaskan tentang Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) tahap I Rp 13.148.800+ tahap II Rp 22.985.100+ tahap III Rp 27.260.600 totalnya Rp 63.394.500.
“Kami semua ada 7 anggota kader dan insentif kami perorang hanya 300.000 di bayarkan per/6 bulan jadi insentif dari 7 kader yang di terima totalnya 4.200.000 serta uang vaksin di pegang bidan sebesar 800.000 per/6 bulan Jadi kalo setahun itu 1.600.000, kan masih banyak sisanya uangnya,” timpalnya.
Di tempat lain warga Dusun II yang sementara waktu tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan tentang item
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll,)(Pemeliharaan Sanitasi, Gorong-gorong )Rp 61.355.200.
“Mengenai gorong-gorong itu terealisasi sebanyak 4 titik yaitu 2 titik di bangunkan di dusun way Tias induk kemudian 2 titik di dusun way jurak, kalau pembuatan pertitik disini baik itu biaya material, baik itu besi, semen dan pasir ataupun upahnya sekitar Rp 6.000.000, dan abang kan sudah lihat gorong-gorong nya sudah pada rusak, karena kualitas pengerjaannya terkesan asal jadi,” katanya.
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Operasional RT/RW (Terselenggaranya Penyediaan Insentif Operasional RT/RW)
di tahap I Rp 8.000.000+ tahap II Rp 16.000.000+ tahap III Rp 19.200.000 total semuanya Rp 43.200.000.
“Insentif RT disini ada 8 RT, Insentif perbulan Rp 250.000 di bayarkan per/6 bulan sekali dengan total 1 tahun Rp 3.000.000 per RT X 8 RT total Rp 24.000.000 dan mengenai Insentif RT tersebut pembayarannya bukan melalui dana DD tapi melalui pemotongan dari semua jajaran pemerintah Pekon sebanyak 8 orang, dan Bayan/Kadus 8 orang, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan melalui musyawarah untuk memberikan bantuan Rp 1.000.000 per/6 bulan, jelas itu Fiktif,” ungkapnya.
Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) (Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa) tahap I Rp 7.500.000+ tahap II Rp 15.000.000+ tahap III Rp18.000.000 jadi totalnya Rp 40.500.000.
“Untuk pembangunan pos ronda dan pengawasan jadwal ronda kami yakin terindikasi Fiktif,” ujarnya.
Selain itu seperti item Prasarana Kantor Lainnya (Tersedianya Penyediaan sarana (Aset Tetap Perkantoran) di tahap I Rp 32.425.000 Rp 49.375.000 +tahap III Rp 55.192.000 totalnya Rp136.992.000.
“Fasilitas aset yang ada di kantor pekon hanya Kursi Sopa 1set di ruangan Peratin, kursi putar, meja kaya beberapa saja, laptop 1 sama printer selain itu tidak ada lagi, masak pembelian seperti itu bisa menghabiskan anggaran sebesar itu, kalau ditotalin paling banyak sekitar Rp 50.000.000 saja,” cetusnya.
Kemudian di tahun 2022 pagu Rp 898.853.000 dengan item Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pekon Way Tias) ditahap I Rp 46.012.200 + tahap II Rp 63.658.200+ tahap III Rp 71.908.200 totalnya Rp 181.578.600.
“Kami waktu itu, diberikan masker setiap rumah, kemudian melakukan, penyemprotan di rumah warga, obat disinfektan 1 botol, setelah itu tidak ada lagi bang, dan masalah desa siaga kesehatan itu tidak berjalan maksimal, karena di mana tempat Pos siaga penanganan Covid-19. nya, setahu kami disini ngak ada, jadi saya pikir alangkah besarnya uang yang di Mark’upkan Ali Yurja,” paparnya.
Kemudian lagi seperti item Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Sumber air bersih Milik Desa (Mata air/tandon, Penampungan air hujan/ Sumur Bor dll) yaitu Tahap I Rp 62.552.600+ tahap II Rp 90.741.300 total =Rp 153.293.900.
“Sepengetahuan saya, sumur bor yang terealisasi ada 2 titik yaitu 1 unit di Masjid Way Tias, dan 1 Mushola Way tias, untuk pembuatan sumur bor disini sudah komplit, termasuk tiang beton penyangga dan tower air sekitar Rp 25 juta saja, yang anehnya setiap pengerjaannya tidak ada papan nama, kan aneh bang, banyak sekali bang sisanya,” pintanya.
Di tambah lagi item Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda /patroli dll) tahap I Rp 11.244.000+ tahap II Rp 38.261.100+ tahap III Rp 46.261.100 total semuanya Rp 95.766.200.
“Saya jelaskan pembangunan Pos Ronda yang di buatkan oleh mantan Peratin Ali Yurja seingat saya ada sekitar 3 titik, berada 1 di Way Tias, 1 di Sukajaya, dan 1 di Way Jurak, kalau pembangunan tersebut kalau dihitung biayanya pertitik, biaya upah sama materialnya paling mahal Rp 7.000.000 sudah permanen .kita jumlahkan 3 titik Rp 21.000.000, kan luar biasa Mark’upnya,” pungkasnya.
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) (Penyelenggaraan PAUD Pekon Way Tias) Tahap I Rp 10.800.000+ tahap II Rp 28.800.000+ tahap III Rp 43.200.000 total seluruhnya Rp 82.800.000.
“Mengenai jumlah guru di Pekon Way Tias masih 3 guru. 2 guru Paud Ceria, 1 di Paud Gunung batu, dan masalah insentif masih sama seperti tahun sebelumnya Perbulan mendapatkan insentif Rp 250.000 X 3 guru, jadi 1 Tahun Rp 9.000.000 saja, kalau seragam guru itu beli sendiri-sendiri. Hanya baju olah raga 1 Stel yang di kasih, dan jumlah murid ada 6 murid, SPP wajib bayar Rp 25.000. Perbulan, seragam murid dapat beli sendiri, kalau murid laki-laki Rp 300.000 dan Perempuan Rp 350.000 dan lagi waktu murid-murid Paud mau wisuda, itu wali murid di minta bayaran Rp 750.000 untuk nebus Toga, Poto, Sertifikat, dan makanan anak-anak, Aqua, pada tahun 2021 karena murid ada 2 orang, maka wisuda di tiadakan kemudian digabungkan wisudanya tahun 2022 jadi mengenai anggaran DD untuk Paud jelas disimpangkan mantan Peratin Ali Yurja,” tegasnya.
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan)*(Penyelenggaraan Festival Kesenian Pekon Way Tias) tahap I Rp 6.090.000+tahap II Rp 12.180.000 tahap III Rp 24.360.000 totalnya Rp 42.630.000.
“Untuk item diatas, kami warga masyarakat sama sekali tidak tau hal itu, karena kegiatannya sampai sekarang ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya, yang pasti anggaran itu di fiktifkan,” jelasnya.
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Pekon Way Tias) tahap I Rp 4.800.000+ tahap II Rp Rp 9.600.000+ tahap III Rp19.200.000 total semuanya Rp 33.600.000.
“Insentif RT disini jumlah RT ada sekitar 8 RT, dan masing masing RT perbulan mendapatkan Rp 250.000 dibayarkan per/6 bulan sekali sebesar Rp 1.500.000 jadi pertahun yang di keluarkan Pekon Rp 24.000.000 saja.Tapi mengenai pembayaran RT tersebut bukan melalui anggaran DD, melainkan Ali Yurja meminta bantuan kepada aparatur Pekon 8 orang, dan Bayan 8 orang, jadi masing-masing Rp 1.000.000 perorang, dan pas DD keluar gajih aparatur Pekon dan bayan/Kadus langsung di potong untuk membayar Insentif RT, jadi jelas itu bang, bukan dari dana desa,” paparnya.
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Penyelenggaraan Posyandu Pekon Way Tias) Rp 4.275.000+Rp 10.650.000+Rp 17.100.000 totalnya Rp 32.025.000.
“Makanan tambahan yang dibagikan ke masyarakat setiap tahun diberi bubur kacang ijo dan itu memakai uang pribadi/kas bukan dari DD, bahkan kalau mau mengambil Insentif kami para kader tidak pernah diberikan uang transportasi, kami jalan mengunakan uang pribadi. kami kaget, kalau anggarannya cukup besar,” katanya salah satu Kader.
Terselenggaranya Pembinaan PKK (PEMBINAAN PKK PEKON) Rp 14.150.000 + Rp 22.200.000 jadi totalnya 36.350.000.
“Disini kader PKK ada 21 orang untuk insentif kami diberikan pertahun Rp 4.200.000 tidak lebih, uang itu lantas dibagi sebanyak 21 kader, masing-masing kader menerima Rp 239.000 selama setahun, untuk perlengkapan yang dibeli Piring 1 gros saja, itu juga ibu Aida yang beli di Pringsewu, seragam Kader 10 saja, padahal kader ada 21 kader, tapi yang menerima orang terdekatnya saja, jadi anggaran DD tersebut di Mark’upkan,” keluhnya.
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
(Pembinaan Karang Taruna Pekon) di tahun 2019 Rp 8.570.000, tahun 2020 Rp 9.776.000,di tahun 2022 Rp 3.000.000.
“Ketua karang Tarunanya Sadi Rangga mengatakan terkait dana itu dari dulu sampai sekarang Ali Yurja jadi Peratin kami tidak pernah dapatkan dana dll, yang anehnya lagi namanya tercantum di balai Pekon tapi kami tidak pernah di libatkan sama sekali, yang jelas dana itu kami tidak tahu sama sekali,” sesalnya.
Selanjutnya di tahun 2023 pagu Rp 873.587.000 penyaluran Rp 569.152.200
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)*(Sumur Bor Pengairan Sawah 1 Unit 90 M)
Rp 82.421.900.
“Kalau sumur bor benar adanya untuk kedalaman air di sini bukan 90 M, melainkan 45 M sudah keluar air, namun tidak sesuai apabila menghabiskan anggaran sebesar itu dan pengerjaannya tidak sampai selesai, karena tiang untuk penempatan tower airnya belum di Aci, mustinya pengerjaannya sampai finishing, kok malah di biarkan begitu saja,” katanya.
Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Bantuan Bagi Masyarakat terkena musibah) Rp 10.000.000.
“Disini tidak pernah ada musibah banjir, longsor, kebakaran dll, apalagi di masyarakat di berikan bantuan. Itu hanya akal-akalan mantan pratin kami saja, untuk bisa mencairkan anggaran, dan yang jelas anggarannya itu Fiktif,” pungkasnya.
Oleh karena itu, mereka yang ada disini mewakili masyarakat berharap kepada Kejaksaan Negeri, dan Polres Pesisir Barat untuk segera merespon serta menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pihaknya.
“Kami siap memberikan petunjuk dimana saja dalam merealisasikan anggaran DD dan jika nanti ditemukan indikasi korupsi dalam penyalahgunaan ADD, agar segera di proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sementara itu mantan Peratin Ali Yurja saat dikonfirmasi media Handalonline.com melalui telpon seluler, mengatakan terkait pertanyaan yang di tanyakan itu, sudah terealisasi, yang jelas gini aja, rasanya kurang etis kalau di terangkan melalui telpon.
“Apalagi kita belum pernah ketemu gimana kalau kita atur waktu untuk ketemu biar enak ngobrolnya,” katanya. (Anwar Sahadat/Ardiyan)
