Wowww, Diduga Ada Anggaran Dana Desa Fiktif
Tanggamus (HO)- Dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021 sampai dengan 2022, Marhawi selaku Kepala Pekon Sampang Turus Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diduga ada penyimpangan anggaran terkait pembangunan-pembangunan seperti bronjong 2 unit dan pembangunan/ rehabilitasi peningkatan balai Pekon dan terindikasi merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah.
Salah satu perwakilan masyarakat Dusun II yang minta sementara waktu tidak disebutkan namanya mengatakan, semenjak dilantiknya Kepala Pekon sampai sekarang tidak begitu ada perubahan, dan dalam merealisasikan DD kepala pekon tidak transparan kepada masyarakat.
“Kami menduga dalam realisasi anggaran Dana Desa banyak terjadi penyimpangan, seperti pembuatan Bronjong dan Balai Pekon,” terangnya kepada Media Handalonline.com Kamis (10/8/2023).
“Karena sepengatahuan kami, pada tahun 2021 Pagu Rp. 1.244.682.000 ada anggaran desa untuk rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan air limbah drainase, air limbah rumah tangga bronjong 2 Unit yang dianggarkan sebanyak dua Tahap Rp146.795.000+Rp.223.715.000 totalnya Rp 370.510.000,” timpalnya.
Salah masyarakat Dusun II, mengatakan benar adanya pembuatan bronjong tersebut namun pihaknya tidak percaya apabila menghabiskan anggaran sebesar itu.
“Menurut kami pembangunan Bronjong tersebut di perkirakan hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp150.000.000 kami rasa sudah lebih dari kata cukup, dikarenakan bronjong yang di bangunkan pihak Pekon hanya penambahan kerena dari Kakon sebelumnya memang sudah ada,” katanya.
Dan Bronjong yang di bangunkan Kakon Makhawi dengan panjang sekitar 150 M, kalau di sisi kanan jembatan ada sekitar P. 50 M, dan sebelah kiri yang didepan kantor Pekon sekitar P.100 M saja .hitungan biaya pengerjaannya bisa di hitung dengan harga bronjong per bijinya Rp 250.000 dengan ukuran P. 200 Cm X L 100 Cm X dengan ukuran segitu Bronjong yang di pakai sebanyak 225 Bronjong saja, dan total pembelian keseluruhan bronjong bisa di kalkulasikan dengan harga Rp 250.000X 225 Bronjong total Rp 56.250.000, upah jasa pengerjaan tukang per 1 Bronjong sekitar Rp 100.000 total semua upah jasa tenaga pekerjanya Rp 22.500.000 + batu 450 kubik dengan harga perkubik Rp 100.000 total Rp 45.000.000, jadi total keseluruhan biaya material dan upah pekerja total Rp 123.750.000 saja.
“Menurut kami sangat luar biasa sisa anggaran yang di simpangkan Kakon kami,” sesalnya.
Selain itu, ada item Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa( Pelatihan Siskeudes) dianggarkan sebanyak III tahap yaitu tahap I Rp 48.545.000+ tahap II Rp 63.395.000+ tahap III Rp 65.595.000 jumlah keseluruhan Rp 177.535.000.
Untuk anggaran kapasitas perangkat desa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tersebut menjadi pertanyaan warga. pasalnya dana yang di gelontorkan Pemerintah sangatlah pantastis, adapun kegiatan tersebut aparatur Pekon hingga saat ini belum bisa mengerjakan aplikasi Siskeudes masih ketergantungan meminta bantuan kepada pihak Kecamatan, dengan membayar jasa dalam pengerjaannya.
Ditambah, masyarakat juga mempertanyakan terkait Pengadaan Lampu Jalan di Pekon Rp 90.000.000.
“Terkait lampu jalan ada 10 titik dan sekarang tinggal dua titik lagi karena banyak yang rusak, dan ada sebagian yang hilang, itu juga kami pertanyakan sisa anggarannya,” ujarnya.
Selanjutnya, Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Tupoksi PKK dianggarkan II tahap Rp 26.708.000+Rp 46.708.000 totalnya Rp 73.416.000 masyarakat pun kembali pertanyakan item tersebut.
“Setahu kami terkait kegiatan tersebut tidak jelas seperti apa pelaksanaannya, kami menduga sebagian anggaran itu disimpangkan oleh kakon, betapa tidak ketua PKK nya adalah istri dari kepala Pekon itu sendiri, dan kami yakin kader-kader PKKnya sangat terkejut melihat anggaran sebesar itu,” paparnya.
Di lain tempat warga dusun III
juga pertanyakan Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa PKD/Polindes Milik Desa Lainnya OPERASIONAL POSYANDU juga dianggarkan sebanyak tiga tahap Rp 12.300.000+Rp 18.450.000+Rp 25.600.000 total Rp 56.350.000.
Dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan alat KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin ( PUSKESOS) di anggarkan sebanyak II tahap, yaitu tahap I Rp 11.500.000 + Tahap III Rp 25.500.000 dengan total Rp 37.000.000.
“Terkait hal itu kami hanya diberikan kacang ijo seperempat, telor sebanyak sepuluh butir dan diberikan juga berupa sop-sopan mentah untuk disayur, dan di berikan hanya beberapa kali saja.
Lebih lanjut, terkait PUSKESOS tersebut memang pelaksanaannya dijalankan, tetapi kami yakin itu semua diduga ada penyelewengan anggarkan,” ucapnya.
Begitu juga seperti item pelaksanaan pembangunan desa penyelenggara PAUD/ TK/TPA/TKA/TPU madrasah non formal milik desa( bantuan honor, pengajar, pakaian seragam( operasional PAUD dan TPA) di anggarkan sebanyak III tahap yaitu tahap I Rp 6.500.000+ tahap II Rp 25.500.000 +tahap III Rp 27.600.000 totalnya Rp 53.100.000.
“Dikemanakan lagi sisa anggaran tersebut karena gedung PAUD tidak ada perehaban, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan kalau hanya untuk membayar gaji guru-guru seperti Ibu sapaah, ibu Leni serta Ibu Siti Badriah masing-masing perbulan sekitar Rp 100.000 artinya kalau sebulan baru Rp 1.200.000 X 3 total Rp 3.600.000 pertahun, di tambah seragam ke tiga guru Rp 500.000 X 3 total Rp1.500.000 kami yakin anggaran tersebut di manipulasi,” ujarnya.
Dan lagi masyarakat pun mempertanyakan terkait Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (JAMBANISASI) Rp 44.775.000.
“Benar ada bantuan dari pihak Pekon memberikan bantuan seperti Paralon satu batang, semen dua sak, closet satu dan itu tidak semua warga yang mendapatkan, hanya orang-orang nya pak Kakon yang menerima.itupun warga yang menerima bantuan sekitar 25 rumah, kami sangat kecewa sekali, terkesan seperti tebang pilih dan tidak semua yang mendapatkannya” keluh warga.
Selain itu, masyarakat pertanyakan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung Balai Kemasyarakatan Pekon juga dianggarkan sebanyak dua tahap Rp 5.000.000+Rp 38.650.000 totalnya Rp 43.650.000, Dan penambahan ruangan balai Pekon 20 M2 Rp 14.181.600 ,
Kemudian Pemasangan Plafon balai Pekon Rp 22.900.000.
Kalau masalah perehaban Pekon memang ada bang, seperti penyekatan ruangan kantor Pekon. Mana mungkin balai Pekon sekecil itu bisa menghabiskan anggaran sebesar itu, kemudian pemasangan plafon ukuran P. 10 M X 6 M juga memakan biaya banyak.
“Coba Abang tanya borongan biaya material beserta upah pemasangan Plafon itu permeternya Rp 200.000 ribu sudah terima jadi, kalau 60 Meter Rp 12.000.000 saja, kan masih ada sisa,”cetusnya.
Pihaknya juga pertanyakan tentang Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Peralatan Kesenian (Paguyuban TTKDH)
sebanyak dua tahap yaitu Rp 21.500.000+Rp 24.200.000 totalnya Rp 45.700.000.
Salah satu RT pekon setempat yang tidak ingin di sebutkan namanya mengatakan bantuan yang di berikan dari pihak Pekon berupa salon Specker aktif 1 buah dan gendang tabuh ada 2Â buah selain itu tidak ada.
“Kalau setahu saya masalah seragam tidak dapat bantuan.mereka beli sendiri- sendiri dan kalau masalah anggarannya tanyakan langsung sama kakon kami kemana,” katanya.
Dia juga menjelaskan menjelaskan terkait adanya Pembangunan rehabilitasi peningkatan pemakaman Milik Desa (Peralatan Jenazah) Rp 21.000.000.
“Kalau perawatan serta perehaban pemakaman itu tidak ada,karena dari sebelum Kakon Makhawi menjadi kepala Pekon memang sudah seperti itu, cuma peralatannya yang memang di belikan oleh Kakon kami seperti tempat pemandian jenasah kalau tidak salah ada 1 buah, kalau keranda nya itu bantuan dari salah satu caleg tahun 2020 yang lalu, saya kaget betul bang anggaran nya besar sekali, logikanya berapa sih harga tempat pemandian itu, ngak mungkin menghabiskan sebanyak itu, paling mahal pembelian tempat pemandian itu Rp 4.000.000,” keluhnya.
Terpisah warga dusun II lainya, saat awak media melakukan uji informasi dan menanyakan ke warga terkait Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll Rp 16.800.000 dan Pengadaan Pos Keamanan Desa Pembangunan Pos Rp 2.000.000.
“Terkait item tersebut menurut kami jelas fiktip dikarenakan masyarakat disini tidak mendapatkan bantuan dana dari pekon baik di Dusun I, Dusun II, Dusun III dan pembangunannya pos ronda yang di Dusun IIÂ ini baru lima bulan di bangun, dananya pun swadaya dari masyarakat serta pelaksanaannya tidak berjalan jadi ke mana dana tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, ditahun 2022 dengan pagu sebesar Rp.1.099.405.000.
Diketahui, Rehabilitasi Peningkatan Balai Kemasyarakatan Pekon dianggarkan kembali sebanyak tiga tahap Rp 64.300.000+Rp 89.550.000+Rp 105.550.000 total Rp 259.400.000
dan masyarakat pertanyakan itu.
“Yang kami tahu pembangunan itu hanya membeli roling pagar kantor dan itupun sampai sekarang tidak terpasang, kemudian membuat parkiran motor mengunakan rangka baja ukuran sekitar P. 3 M X L. 4 M, kemudian kursi Stainlis susun ada empat buah, dan lampu neon box yang di pasang di depan kantor, mana mungkin bisa menghabiskan anggaran sebanyak itu. Dan ini sangat jelas indikasi mark,upnya sangat besar, seharusnya dengan anggaran besar seperti itu kantor Pekon kami pasti sudah bagus sekali, coba Abang lihat WC kantor Pekon nya saja tidak bisa di pakai karena sudah lama rusak dan tidak ada perbaikan sama sekali, seharusnya Kakon kami malu, ketika kedatangan tamu dari luar Pekon melihat kondisi Pekon sangat menghawatirkan seperti itu,” tandasnya.
Berikutnya, masyarakat mempertanyakan juga terkait Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Jalan Usaha Tani P 455 M 20% Ketahanan Pangan Rp 124.970.500
Penimbunan Jalan Usaha Tani ,Dusun II dan III, P 455 M Ketahanan Pangan 20 %
Rp 12.770.000, Pembersihan Jalan UsahaTani Rp 8.850.000.
“Terkait item-item di atas benar adanya pembangunan tersebut namun kami tidak percaya apabila menghabiskan anggaran sebesar itu, bisa di lihat bentuk pisik rabat betonnya baru tahun kemaren sudah banyak yang sudah retak dan pecah seperti kekurangan semennya dan lagi tidak Full pemasangannya di tengah rabat beton tersebut kosong tidak di rabat, hanya pinggir kiri dan kanannya saja.
“Dan untuk penimbunan serta pembersihan jalan itu kami masyarakat disini mengerjakan itu tidak di upah melainkan di kerjakan dengan cara bergotong-royong, kalau ngak percaya tanya sama semua warga di bayar apa dikerjakan dengan swadaya masyarakat,” kesalnya.
Selanjutnya, Gorong-gorong Jalan Usaha Tani Dusun II Rp 15.660.000 dan
Gorong-gorong Irigasi Usaha Tani Dusun II Rp 18.140.000.
“Pembangunan memang betul ada realisasinya, namun apabila anggarannya sebesar itu kami tidak percaya karena gorong-gorong itu pembangunan nya baru, namun sudah hancur seperti kebanyakan pasirnya dari pada semennya dan jelas tidak sesuai dengan anggaran. disini kami mayoritas masyarakat hampir rata-rata pekerja buruh bangunan dan petani. dalam satu titik pengerjaan seperti itu biaya material serta upah pembuatan gorong-gorong seperti itu pertitik paling banyak 5 juta, itu sudah bagus, bukan seperti ini,” cetusnya.
Dijelaskan, perihal Pengadaan Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk Pembangunan Irigasi Dusun III Rp 66.202.500 Penimbunan Saluran Irigasi Dusun III 20% Ketahanan Pangan Rp 6.670.000.
“Di dusun III ini tidak ada pembangunan irigasi serta penimbunan menuju usaha tani, kalau pembangunan yang di pinggir kali itu milik pribadi kepala Pekon karena ada kolam ikannya dan juga masyarakat setempat pun mengeluh akibat bangunan tersebut pasalnya semenjak pembangunan itu para petani sekitar tidak bisa mendapatkan aliran air menuju pesawahan dan juga perkebunan karena terhambat dan tertutup oleh irigasi milik Kakon, masyarakat juga mempertanyakan kemana anggaran itu,” jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan anggaran Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Operasional Posyandu) dianggarkan sebanyak III Tahap Rp 8.650.000+Rp 23.450.000+Rp 34.800.000 totalnya Rp Rp 66.900.000.
“Setahu kami pelaksanaan operasional Posyandu itu di balai Pekon bang, cuma kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana, pelaksanaannya, kalau tidak salah bantuan yang di berikan masih sama seperti kacang hijau, telur dan vitamin, itu juga cuma berapa kali saja, mengenai insentif kader posyandu di bayar Rp 50.000 tapi ngak salahkan bang sebesar itu anggaranya, yang jelas nanti setelah pemberitaan ini nanti di publikasikan semua kader-kader posyandu yang berjumlah sekitar 8 orang pasti kaget melihat anggaranya,” ungkapnya.
Dan lagi Masyarakat juga pertanyakan anggaran Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di pekon kembali dianggarkan sebanyak II tahap Rp 28.835.000+Rp 32.335.000 total Rp.61.170.000.
“Terkait item diatas bantuan yang di berikan pihak pekon berupa cairan inspektan satu botol, masker dua di berikan setiap rumah kemudian penyemprotan sebanyak tiga kali serta pembuatan tempat cuci tangan, itu juga kami duga terjadi penyimpangan anggaran,” imbuhnya.
Selanjutnya, Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Operasional Paud dan TPA) juga dianggarkan sebanyak tiga tahap Rp 4.800.000+Rp 11.200.000+Rp 19.200.000 Total Rp 35.200.000.
“Melihat hal itu kami sangat yakin ada penyimpangan, betapa tidak coba di hitung saja, gajih guru Paud ada 3 orang, perbulan sudah paling banyak di bayar Rp 100.000 kalau dihitung setahun total seluruhnya Rp 3.600.000 dan tempat TPA tersebut berada di Dusun I di belakang rumah kepala Pekon, setahu warga Dusun I yang berdekatan di tempat TPA tersebut, pembangunan nya juga melalui swadaya masyarakat, hanya yang di bantu Kakon pemasangan keramik dan pengacian di depan TPA saja itu juga belum lama ini,” sebutnya.
Jadi dalam hal ini dirinya selaku masyarakat Pekon Sampang Turus berharap kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera turun dan merespon keluhan warga, pihaknya sangat yakin banyak sekali dugaan-dugaan penyimpangan anggaran yang di lakukan oleh kepala Pekon.
“Jika nanti ditemukan adanya dugaan indikasi tindak pidana korupsi agar segera di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar menjadi pembelajaran serta epek jera bagi siapapun yang menjadi kepala Pekon Sampang turus kedepannya nanti,” ujarnya.
Ketika akan konfirmasi di kantor Pekon, Kepala Pekon Sampang Turus Marhawi sedang tidak ada di kantor kemudian awak media beberapa kali menghubungi lewat telpon seluler dengan kondisi aktif tapi tidak pernah di angkat, dan kembali di hubungi lewat pesan WhatsApp namun tidak aktif.
Kemudian media berusaha konfirmasi kepada sekretaris pekon yang mengaku bernama Soni, terkait realisasi anggaran Dana Desa tahun 2021 sampai 2022 dikatakan nya, pembangunan bronjong tahun 2021 dua unit senilai Rp 370.510.000.
“Iya ada di depan balai Pekon kita juga takut bang melanggar hukum juga kan gini lho jadi kami juga sudah dicek sama pihak yang berwajib itu kan sempat dilaporin juga tapi kan itu kan hal biasa bagi kami karena haknya dari masyarakat untuk melaporkan, entah itu sentisimasi tidak kesesuaian kami terima, karena itu masyarakat kami yang terpenting kami membangun itu sesuai aturan, yang penting kami sudah dievaluasi Kecamatan, Inspektorat kalau udah selesai ya udah nggak ada permasalahan,” sebut Soni.
Media ini juga menanyakan realisasi anggaran untuk Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Tupoksi PKK.
“Kerok kalau kita mau menjelaskan kayak gini karena keroknya gimana ya bukan ranahnya saya kalau kayak gini nanti kepala Pekon kan sebagai penguasa anggaran dia kan pelaksanaan anggaran kalau saya yang menjelaskan jadi saya melewati aturan-aturan tersebut,” kilahnya.
Sekretaris mengungkapkan, sebenarnya anggaran itu kan bunyinya saja, seperti pos ronda ada rincian.
“Kita ya gini kan nganggarin contoh ini cerita pos ronda itu dia cuma judulnya aja jadi di situ untuk mengibaratkan seperti tempat Pak lurah itu kan ada Tarub loh sama ada ruangan covid gitu 2021 jadi untuk operasional ngopi operasional segala macem,” ujarnya.
“Kalau untuk Jambanisasi yg di berikan bantuan seperti closet, pipa, semen 2 sak yang menerima 45 orang,” sebutnya.
Terkait dengan Pengadaan lampu jalan kalau tidak salah ada 10 apa 12 ya lupa lagi karena sudah lama dan itu pada tahun 2021.
“Begitu juga terkait operasional
PAUD / TK /TPA /TKA /TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa Operasional Paud dan TPA ini judulnya saja bang di dalamnya pembelian seragam insentif guru paud guru ngaji segala macem yg formal-formal yang berhubungan dengan insentifnya di situ semua gaji guru paud lupa saya kalo guru ngaji 100.000 ada sepuluh orang coba dikali sebulan kali 100.000 sepuluh orang kan 1.000.000 kali 12 udah 12.000.000 masuk akal gak,” bebernya.
“Peralatan jenazah itu untuk pemandian ada 3 biji bang,” ucapnya.
Soni berujar, seperti Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan (peningkatan balai Pekon) disitu bunyinya saja, tetapi peruntukannya sangat banyak untuk pembayaran insentif RT disitu, kemudian pembelanjaan peralatan Pekon seperti alat perinter 1 unit, komputer 2 unit, lampu neon Box yang di depan kantor, plasdist dan juga ada yang lain juga.
“Untuk pembangunan irigasi di dusun lll itu masyarakatnya yang tidak ngebolehin karena yang punya kebun ini orang luar jadi ngebangun irigasinya di bawah di dusun l, untuk pembangunan Rabat beton dari dusun IIÂ menuju dusun IIIÂ dengan Volume P. 455 M itu pembangunannya sudah di realisasikan,” katanya.
Kemudian awak media menanyakan terkait realisasi anggaran-anggaran yang lain, Sekdes setempat berkilah terkait hal itu tanyakan langsung ke Kakon Marhawi karena dia yang lebih mengetahui dan pemegang kuasa anggaran,” tutup Soni.(Ardiyan/Anwar Sahadad)
