Kantor ATR/BPN Kota Padang Panjang Serahkan 200 Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemkot

 Editor: M.Ismail 
Serahkan 200 Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemkot

Padang Panjang, Sumbar (HO) – Kepala Kantor ATR/BPN Kota Padang Panjang menyerahkan Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Walikota Kota Padang Panjang di Rumah Dinas Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang. Kamis, (29/12/2022).

Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Endi Purnomo menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 200 bidang Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan terhadap bidang-bidang tanah yang merupakan barang milik daerah/aset Pemerintah Kota Padang Panjang.

Serahkan 200 Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemkot

Penyerahan Sertipikat Hak Pakai tersebut diterima langsung oleh Walikota Kota Padang Panjang H. Fadly Amran, B.B.A gelar Datuak Panduko Malano, bertempat di Rumah Dinas Walikota Kota Padang Panjang. Turut hadir dalam penyerahan Sertipikat Hak Pakai tersebut antara lain: Rahayu Eka Putri, S.H., selaku Koordinator Pemeliharaan Data Pertanahan merangkap Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kantor ATR/BPN Padang Panjang, Alvinur Rahmi, S.H. selaku Koordinator Pendaftaran Hak Kantor ATR/BPN Padang Panjang, Andre Irsadi, S.H. selaku Koordinator Penetapan Hak Kantor ATR/BPN Padang Panjang, Syahdanur, S.H., M.M., selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemko Padang Panjang, Widya Kusuma, S.T., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemko Padang Panjang dan Istopet, S.E. selaku Kabid Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemko Padang Panjang.

Rahayu Eka Putri, S.H., kepada para Jurnalis menjelaskan bahwa total Sertipikat Hak Pakai terhadap bidang-bidang tanah Aset Pemko Padang Panjang yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebanyak 219 bidang, dan sudah diserahkan sebelumnya sebanyak 19 bidang.

Serahkan 200 Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemkot

“Terdiri dari Tanah Aset yang penggunannya untuk SD, SMP, Rumah Dinas, Kantor OPD, Puskesmas, Posyandu, Sarana Pendukung Gelanggang Pacuan Kuda, Kandang Kuda, GOR, Jalan, dan Saluran Irigasi,” terangnya.

Rahayu menambahkan, bahwa Pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemko Padang Panjang tersebut adalah amanat dari peraturan perundang-undangan yaitu: Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; dan Pasal 299 sampai dengan Pasal 302 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Baca Juga:  Limbah PT KASA, Akibatkan Wabah Penyakit, Miris Bertahun-tahun Petani Gagal Panen

“Yaitu Pengamanan Secara Administrasi. Jadi terhadap bidang-bidang tanah yang merupakan aset negara atau daerah wajib dilakukan pengamanan baik secara fisik maupun secara administrasi,” katanya.

Rahayu menerangkan, pengamanan secara fiisk antara lain: Pemasangan tanda batas bidang tanah, pembuatan pagar keliling, pemasangan tanda kepemilikan tanah dan penjagaan. Sedangkan pengamanan secara administrasi antara lain: Melengkapi bukti kepemilikan dengan menerbitkan sertipikat hak tanah atas nama pemerintah/pemeirntah daerah kemudian menyimpan Sertipikat dimaksud; Membuat kartu identitas barang; Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.

“Serta membuat pengelolaan aset secara berkala; dan Mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,” sebutnya.

Serahkan 200 Sertipikat Hak Pakai Tanah Aset Pemkot

Lebih lanjut Rahayu menjelaskan, bahwa amanat untuk melakukan pengamanan secara administrasi terhadap tanah aset pemerintah dan pemerintah daerah dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan dilaksanakannya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah, yaitu: Pertama: Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; Kedua: Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Baca Juga:  Penilaian PPD, Bupati Pesawaran Paparkan Potensi Bumi Andan Jejama

“Dan Ketiga: Untuk terselenggaranya tertib administrasi di bidang pertanahan; Keempat: mencegah timbulnya sengketa, konflik, dan perkara,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan jurnalis Handalonline.com, terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai jalan, mengapa hal tersebut juga ditebritkan Sertipikat Hak Pakai? Rahayu, menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu pada Pasal 60, ditegaskan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap tanah yang digunakan untuk jalan wajib diterbitkan Sertipikat seluruhnya.

“Bahwa hadirnya pemerintah dalam rangka pengamanan aset negara/daerah dalam bentuk tanah adalah selain untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” tutur nya.

“Juga untuk Pertama Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara umum di bidang tanah yang memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama seperti fasiltas umum antara lain: jalan, pasar, terminal, bandara dll, serta fasilitas khusus seperti: sekolah, kantor-kantor pelayanan publik dll; Kedua: Menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga diperlukan kantor pemerintahan sebagai pusat administrasi dan kantor lembaga-instansi pemerintah lainnya,” timpalnya.

Terakhir Rahayu menyampaikan bahwa Kantor ATR/BPN Padang Panjang mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Walikota Padang Panjang beserta seluruh jajaran terutama sekali kepada Bapak Sekda dan Semua OPD terkait, terhadap kesuksesan Pensertipikatan Tanah Pemko Padang Panjang, bisa berjalan dengan lancar dan sukses berkat koordinasi dan kerja keras antara Pemko Padang Panjang beserta seluruh jajaran dengan Kantor ATR/BPN Padang Panjang.

“Kami berharap kedepan kerjasama dan hasil yang baik ini bisa dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here