Kajari Pesawaran Apresiasi Kunker Komisi III DPR RI, Atensi Korupsi DD

 Editor: M.Ismail 

Pesawaran (HO) – Taufik Basari, anggota Komisi III DPR RI kunjungi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Dalam kunjungan itu, Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, juga memberikan supervisi kepada penegak hukum yang bertugas di kejaksaan setempat.

“Ini kali kedua saya berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan kunjungan kerja saya dalam rangka memberikan semangat serta mendengar persoalan dan dinamika penegakan hukum di Pesawaran,” kata kader partai NasDem itu, Kamis (21/4/2022).

Tobas menyebut, penegakan hukum di Pesawaran masih didominasi oleh perkara penyalahgunaan narkotika. Karenanya, dia meminta aparat penegak hukum untuk terus memaksimalkan langkah pencegahan dengan cara sosialisasi dan turun ke masyarakat.

Baca Juga:  Kembali Menang Telak 3-0, Bilyard PWI Lampung Masuk 16 Besar

“Selain kejahatan narkotika, kami juga memberikan atensi khusus untuk potensi penyelewengan dana desa. Dari banyaknya kasus penyelewengan dana desa, sebagian besar didasari atas ketidaktahuan aparat desa, maladministrasi serta tidak memahami aturan yang berlaku,” katanya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Diana Wahyu Widiyanti mengapresiasi kunjungan anggota Komisi III DPR RI, asal fraksi NasDem tersebut.

“Kami berterimakasih atas kunjungan di kantor kami, tentu ini juga sebagai bentuk dukungan atas penegakan hukum di Pesawaran. Selain itu, kami juga menyampaikan beberapa persoalan untuk menjadi atensi pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga:  Sukseskan Pemilu 2024, KPU Pesawaran Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Diana mengaku, pelanggaran narkotika masih jamak terjadi, dan banyaknya pengguna narkotika yang masih di bawah umur. Hal itu mengharuskan adanya langkah prefentif yang diambil oleh penegak hukum baik kepolisian maupun jaksa.

“Selain itu, langkah pencegahan sudah kita lakukan melalui program yang bersentuhan dengan masyarakat, termasuk juga memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada perangkat desa terkait mekanisme penyaluran dana desa serta aturan yang ada di dalamnya. Sebab, aparat desa adalah mitra kejaksaan,” tuturnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here