Maaf Seorang Ibu 4 Anak, Mencuri Demi Bayar Uang Kontrakan

 Editor: M.Ismail 

Jakarta (HO) – Shinta Binti Samsudin adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MA (13), SI (11), KA (7), dan NA (balita berusia 7 bulan) yang tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama suaminya H yang bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan tidak menentu setiap bulannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr Ketut Sumedana menceritakan pada hari Kamis 02 Desember 2021 pagi, pemilik kontrakan tempat tinggal Shinta Binti Samsudin, datang dan menagih uang kontrakan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu) dikarenakan Shinta Binti Samsudin dan suaminya sudah menunggak beberapa bulan dan pemilik kontrakan juga meminta Shinta Binti Samsudin dan keluarganya untuk meninggalkan kontrakan miliknya apabila tidak membayar pada hari itu.

“Saat itu, Shinta Binti Samsudin tidak memiliki uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu) tersebut dan suaminya belum mendapatkan penghasilan sebagai buruh bangunan karena pandemi Covid-19. Sempat terlintas di benak Shinta Binti Samsudin untuk menjual handphone satu-satunya yang dimiliki keluarga tersebut,” tuturnya, melalui siaran pers, di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Kapuspenkum melanjutkan, namun dirinya mengingat bahwa hanya handphone itulah yang digunakan oleh anak-anaknya secara bergantian apabila sekolah sedang menerapkan metode Pembelajaran Jarak Jauh (daring) sehingga Shinta Binti Samsudin mengurungkan niatnya untuk menjual handphone tersebut.

“Shinta Binti Samsudin kemudian pergi mencari pinjaman kepada tetangga hingga berkeliling di Pasar Sentral New Makassar Mall dengan harapan ada temannya yang bersedia meminjamkan uang kepada dirinya, namun hingga siang hari, Shinta Binti Samsudin belum mendapatkan pinjaman uang,” ujarnya.

Kemudian kata Kapuspenkum, Pada pukul 15:30 WITA, saat hendak meninggalkan Pasar Sentral New Makassar Mall dan kembali ke rumah kontrakannya, Shinta Binti Samsudin melewati toko KM yang saat itu korban N sedang melayani pembeli. Kala itu, Shinta Binti Samsudin melihat melihat 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 Warna Phantom Black milik korban N terletak di atas rak, dan tanpa pikir panjang Shinta Binti Samsudin langsung mengambil handphone tersebut dan kembali ke rumah kontrakannya.

Baca Juga:  Pemilu 2024, KPU Pesawaran Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

“Keesokan harinya pada Jumat 03 Desember 2021, Shinta Binti Samsudin bertemu temannya yaitu saksi D untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15 warna Phantom Black milik Korban N. Saksi D menyetujui hal tersebut dan akhirnya Shinta Binti Samsudin berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),” ungkapnya.

Setelah itu sambung Dr Ketut Sumedana, Shinta Binti Samsudin menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan bertemu dengan pemilik kontrakan kemudian membayar sewa kontrakannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), digunakan oleh Shinta Binti Samsudin di membeli susu formula dan kebutuhan anak-anaknya yang lain.

“Namun beberapa hari kemudian, Shinta Binti Samsudin ditangkap, ditetapkan sebagai Tersangka, dan akhirnya ditahan untuk mempertanggung perbuatannya. Tersangka Shinta Binti Samsudin menyesali perbuatannya dan harus berpisah dengan anak-anaknya, terutama anaknya yang masih berusia 7 bulan dan mengharuskan anaknya SI menjaga adiknya sementara suaminya mencari pekerjaan,” terangnya.

Tak berselang lama, berkas perkara atas nama Tersangka Shinta Binti Samsudin dilimpahkan ke Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Jaksa Peneliti mempelajari berkas perkara dan setelah mengetahui latar belakang dari perbuatan Tersangka Shinta Binti Samsudin Jaksa Peneliti bersama Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R. Febrytrianto, S.H., M.H., Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Andi Darmawansyah, S.H., M.H dan Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Andi Irfan, S.H.

Untuk mengajukan permohonan agar perkara atas nama Tersangka Shinta Binti Samsudin dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice),” jelasnya.

Selanjutnya, Penuntut Umum Irtantoi Hadi Saputra, S.H., M.H. melaksanakan Tahap II pada Senin 14 Maret 2022 dan melakukan pertemuan antara Tersangka Shinta Binti Samsudin dan korban N. Saat mendengarkan latar belakang perbuatan Tersangka, korban menangis dan sebagai sesama seorang ibu, korban berbesar hati dan memaafkan perbuatan Tersangka Shinta Binti Samsudin dan kini Tersangka bebas tanpa syarat setelah Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atas nama Shinta Binti Samsudin yang diajukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana melalui ekspose secara virtual pada Selasa 22 Maret 2022 lalu.

Baca Juga:  Pulang Ronda Cabuli Tamu, Pelaku Dibekuk Polisi

“Adapun alasan lain pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan, yaitu, Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum, Tindak pidana dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik, Tersangka menyesali perbuatannya dan korban N memaafkan perbuatan Tersangka serta korban tidak merasa keberatan sehingga perkara tidak dilanjutkan ke persidangan, Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan Alasan Tersangka mencuri dikarenakan untuk membayar uang kontrakan dan Tersangka adalah seorang ibu yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil,” jelas Dr Ketut.

Kapuspenkum Dr Ketut Sumedana, menambahkan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Kasi Pidum, Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Shinta Binti Samsudin yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mediasi penal antara korban dengan Tersangka serta melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga terwujudnya keadilan restoratif.

“Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas Dr Ketut Sumedana. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here