Ada Apa…? Aparat Penegak Hukum Terkasan Tutup Mata
Lampung Selatan (HO) – Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Suparman
didalam penggunaan dana desa diduga ada penyimpangan dan indikasi Mark,up anggaran hingga Ratusan juta Rupiah, akhirnya masyarakat setempat mulai bergejolak dan mempertanyakan kinerja Aparat penegak hukum.
Pasalnya untuk penggunaan Dana desa (DD) tahun 2020 hingga tahun 2021 dalam pelaksanan beberapa item kegiatan tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
“Ada beberapa item kegiatan dalam pelaksanan tidak sesuai dengan Anggaran yang di kucurkan dan kami duga dalam Realisasinya ada dugaan Mark,up,” ungkap masyarakat setempat Kepada media Handalonline.com,Jumat (7/1/2022).
Dia mengungkapkan di tahun 2020 di awal Kades Suparman menjabat. di Tahap 1 tahun 2020, Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda Rp. 10.200.000 Kemudian Pembinaan PKK Rp. 17.447.500, Penyelenggaraan PAUD TK TPA TKA TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Rp. 20.100.000 Kemudian Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu Rp. 17.040.000.
“Ada juga untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase, Rp.7.021.380, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes Milik Desa Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,Rp. 13.745.000 dan Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang/Lapen Rp. 319.787.100,” terangnya.
Selanjutnya di Tahap ll. Tahun 2020 kembali menganggarkan Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rp. 45.843.600 Kemudian Pembinaan PKK Rp. 17.552.500 kemudian BLT DD Rp. 106.200.000 Penanggulangan Bencana Rp. 22.938.550.
“Terus di Tahap lll. Tahun 2020 BLT DD Rp. 159.300.000 Kemudian Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu Rp. 13.800.000, Penyelenggaraan PAUD TK TPA TKA TPQ Madrasyah Non-Formal Milik Desa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Rp. 20.100.000 Kemudian Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda Rp. 10.200.000,” katanya.
“Coba mari kita cek mas ungkap warga masyarakat Dusun lll B. Rt.01/02 yang nama nya untuk sementara minta di rahasiakan di tahun 2020 itu ada pembangunan Lapen itu sangat tidak sesuai dengan Anggaran yang di kucurkan Rp.319.787.100 kemudian di anggarkan kembali 45.843.600 dengan volume 465 Meter.bisa di lihat mas apa sesuai bila anggaran sebesar itu habis sedangkan lapen yang di bangunkan bisa kita lihat itu terkesan asal jadi,” timpalnya.
Kemudian salah satu masyarakat Dusun 1, juga mengatakan sejak awal kades Suparman menjabat sering kali di beritakan oleh media, media dengan berbagai temuan namun tidak ada tindak lanjutnya, dan dirinya sangat yakin Untuk Anggaran Tahun 2020 kami yakin banyak laporan SPJ yang di Manipulasi.
“Contoh Untuk Anggaran Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda Rp. 10.200.000 itu pos ronda dari swadaya masyarakat tidak ada yang di perbantukan dari desa hanya bener poto kades yang di tempelkan di pos jadi kami pertanyakan kemana Anggaran tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya di Tahun 2021 Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang /TPT Rp. 182.209.720 kemudian Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp. 43.700.000, Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu Rp. 13.620.000.
Kemudian Pembinaan PKK Rp. 18.527.500 Kemudian Penanggulangan Bencana Rp. 104.368.800 dan BLT DD Rp. 111.000.000 Kemudian kembali menganggarkan Pembinaan PKK Rp. 39.925.000 Kemudian Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan Rp. 47.785.200 Kemudian
Penyelenggaraan PAUD TK TPA TKA TPQ Madrasah Non-Formal Milik Desa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Rp. 37.850.000, kembali menganggarkan Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu Rp. 40.860.000 Kemudian kembali menganggarkan Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Rabat beton Gang Rp. 381.375.120 dan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jembatan Milik Desa Rp. 29.309.100.
Terpisah, Warga Dusun 1.A, mengatakan benar ada nya pembangunan jalan gang yang di bangun kan jalan Rabat beton dengan volume 134 meter.kemudian ada juga item pembangunan Tembok penahan Tanah (TPT) di dusun 1B. Dan 3B. Dengan volume 500 meter.
“Kami yakin dalam SPJ nya ada dugaan di manipulasi kami yakin itu di manipulasi itu pasti di manipulasi, hal seperti itu bukan Rahasia umum dan kami duga pihak inspektorat Kabupaten Lamsel itu sudah tau Apa lagi Aparat penegak hukum,” sebutnya.
Makanya pihak nya mendesak dan berharap Aparat penegak hukum serius dan benar-benar dalam menegakkan hukum agar di terapkan sesuai dengan aturan yaang ada.
“Kami mendesak dalam hal ini kejaksaan Negeri kabupaten Lampung selatan akan mengumpulkan data dan bahan keterangan untuk menindak lanjuti dugaan penyimpangan Dana desa yang di lakukan Suparman Kepala Desa Wonodadi,” katanya.
“Dan jika nanti ada temuan kerugian negara agar di proses sesuai dengan peraturan hukum tindak pidana korupsi dan kami atas nama masyarakat akan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum Kabupaten Lamsel,” pungkasnya.
Sementara itu Kades Wonodadi Suparman saat di konfirmasi melalui telpon seluler terkait adanya dugaan penyimpangan Anggaran dana desa dirinya masih di perjalanan dan terkesan menghindar dari konfirmasi media ini.
“Sabar, saya lagi jalan nanti saya cari tempat parkir dulu, mas narasumber nya siapa itu pasti orang orang itu saja karena tidak suka dengan saya, saya tidak tau nanti saya tanyakan ke Pak sekdes atau TPK nya saya gak paham kalau soal pembangunan,” cetus nya. (Indra Jaya)
