Jakarta (HO) – Maraknya praktik kejahatan yang terjadi di sejumlah pelabuhan Indonesia membuat geram banyak pihak sehingga sejumlah lembaga-lembaga otoritatif seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan RI, hingga KPK telah diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk menuntaskan permasalahan tersebut hingga ke akar-akarnya.
“Karena kerugian negara dalam kasus ini cukup besar bila dibiarkan. Sebagai solusi konkrit, saya meminta kehadiran Satuan Tugas (Task Force) untuk melakukan monitoring dan penindakan terhadap gerombolan mafia pelabuhan tersebut,” tegas Luhut, Senin (15/11/2021).
Begitu juga di ungkapkan Wakil Ketua Umum Milenial Mitra Polisi (MMP), Putra Fajar mengapresiasi langkah menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus Mafia Pelabuhan yang merugikan negara ini.
Tak hanya itu, Fajar berharap seluruh Aparatur Penegak Hukum (APH) mampu merealisasikan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Kami apresiasi langkah Pak Luhut untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini mengusik salah satu lumbung pendapatan negara, dalam hal ini Pelabuhan. Adanya Mafia di sekitar pelabuhan adalah memberikan dampak-dampak logis seperti meningkatnya biaya logistik, menghambat laju bisnis dan investasi, serapan tenaga kerja, hingga memperngaruhi daya beli masyarakat,” tutur Fajar.
Menurut Putra Fajar, maraknya Mafia Pelabuhan di Indonesia ini bertolak belakang dengan semangat Pemulihan Ekonomi Negara (PEN). Jargon “Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh”, seolah dibuat tak berdaya dengan adanya fenomena yang merusak ambisi bangsa, untuk keluar dari keterpurukan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.
“Gerombolan Mafia ini tak boleh dibiarkan berkeliaran di sekitar Pelabuhan kita. Keberadaan mereka adalah batu sandungan bagi bangsa ini untuk kembali pulih dari keterpurukan ekonomi yang disebabkan pandemi. Sekali lagi kami tekankan, hadirnya Satuan Tugas yang diusulkan oleh Pak Luhut adalah langkah konkrit untuk selesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya,” ujar Fajar.
Di lain kesempatan, DM Kurniawan, Koordinator MMP Bidang Hukum dan HAM menilai Gerombolan Korup Pelabuhan ini harus secepatnya diberantas oleh segenap Aparatur Penegak Hukum. karena para mafia tersebut harus mendapatkan hukum setimpal agar kejadian serupa tidak kembali mengulang.
“Negara ini memiliki sejumlah aparat hukum yang relatif kuat dan berpengalaman dalam soal pemberantasan mafia. Kehadiran KPK, Kejaksaan hingga Polri dalam menyelasaikan persoalan ini,” sebutnya.
“Setidaknya memberikan angin segar bagi masyarakat dan kita berharap kedepannya, gerombolan mafia ini bisa di sterilkan dalam lingkup pelabuhan. Kita akan dukung, pantau dan mengawal terus proses yang sedang dijalankan oleh aparat yang berwenang,” tambah DM Muhammad. (Fajar)
