Pesawaran (HO) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran, akan mencopot Kepala Sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat saat di area sekolah.
Kadisdikbud Pesawaran Anca Martha Utama mengatakan, meskipun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah dilakukan satu bulan lebih, namun masih ditemukannya sekolah-sekolah yang cuek akan prokes anak murid saat berada di sekolah.
“Pagi ini saya sudah berkeliling ke sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Gedongtataan, hasilnya ada sekolah yang saya datangi belum ada satupun guru apalagi kepala sekolahnya, kalau seperti ini bagaimana bisa di jamin prokes di sekolah tersebut berjalan secara baik,” ujarnya. Rabu,(27/10/2021).
Selain itu, lanjutnya, masih ada sekolah yang tidak membagi jam masuk sekolah, sehingga adanya penumpukan di dalam kelas, hal ini yang akan pihaknya lakukan evaluasi ulang guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah.
“Saya sudah pesankan kepada pengawasnya, kalau sudah tidak mau menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait prokes bilang saja, akan saya copot dia jadi kepala sekolah,” ujar dia.
“Saya tidak mau, akibat kelalaian kepsek dalam penerapan prokes di lingkungan sekolah mengakibatkan terjadinya penyebaran covid-19 di area sekolah. Apalagi Kecamatan Gedongtataan inikan ibu kota Pesawaran, seharusnya sekolah-sekolah yang ada disini menjadi rujukan bagi sekolah yang ada di kecamatan lain, bukan malah seperti ini,” kata dia.
Dirinya berharap, kepada para kepala sekolah yang disekolahnya sudah menerapkan prokes secara baik, agar dapat membagi kiat-kiat kepada kepala sekolah lainnya, sehingga penerapan prokes di sekolah dapat berjalan baik dan serempak.
“Sudah satu bulan lebih PTM ini dilangsungkan, seharusnya kalau kepala sekolah itu punya kesadaran tinggi terhadap keselamatan anak murid saya yakin mereka pasti melaksanakan prokes ketat. Jangan karena tidak ditemukan kasus baru di sekolah mereka langsung berleha-leha mengabaikan prokes,” katanya.
“Mereka dijadikan kepsek itukan karena kita percaya mereka bisa mengatur sekolah tersebut, tapi kalau masalah prokes ini saja tidak bisa dijalankan dengan baik berhenti saja jadi kepsek,” ujarnya. (Red)
